Pertanggungjawaban Pidana Pengurus dan Korporasi dalam Usaha Kecil

Apa yang dimaksud korporasi

Dalam hukum pidana, korporasi bukan hanya perusahaan besar. Menurut penjelasan Hukumonline atas KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), korporasi mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi, badan usaha milik negara dan daerah, serta perkumpulan yang berbadan hukum maupun tidak, dan badan lain yang diakui peraturan. Jadi usaha kecil yang berbentuk PT atau koperasi sudah termasuk korporasi.

Bagaimana dengan usaha perorangan, seperti warung atau toko yang dimiliki satu orang tanpa badan hukum? Usaha perorangan pada dasarnya adalah orang itu sendiri. Pemiliknya bertanggung jawab langsung sebagai individu. Untuk bentuk di antaranya, seperti persekutuan komanditer (CV) atau firma, periksa teks resmi dan pendapat ahli, karena penggolongannya dapat berbeda antar aturan.

Pembedaan ini penting. Bila pelaku adalah korporasi, ada lebih banyak pihak yang bisa dimintai tanggung jawab: korporasi itu sendiri, pengurusnya, atau keduanya.

Mengapa korporasi bisa dipidana

Dulu ada anggapan bahwa hanya manusia yang bisa melakukan kejahatan. Kini hukum pidana modern mengakui bahwa organisasi dapat bertindak lewat orang-orangnya dan menikmati hasilnya. KUHP baru, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Sebelumnya, korporasi sudah dapat dipidana dalam sejumlah undang-undang khusus, misalnya di bidang lingkungan hidup.

Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini menjadi pedoman hakim dalam memeriksa perkara korporasi, termasuk menentukan siapa yang mewakili korporasi di persidangan.

Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban

Berdasarkan uraian Hukumonline, KUHP baru memetakan beberapa pihak.

• Pengurus yang punya kedudukan fungsional dalam struktur korporasi, misalnya direktur atau pengurus koperasi, ketika bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi.
• Orang di luar struktur formal yang memberi perintah, mengendalikan korporasi, atau menjadi pemilik manfaat. Pemilik manfaat adalah orang yang sebenarnya menikmati keuntungan, walau namanya tidak tercantum.
• Korporasi itu sendiri.

Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada korporasi, kepada pengurus, atau kepada keduanya. Menurut Hukumonline, Perma No. 13 Tahun 2016 membuka kemungkinan itu, baik secara alternatif maupun bersama-sama.

Satu hal yang sering salah dipahami: menjadi pengurus tidak otomatis berarti dipidana. Yang dinilai adalah peran dan kesalahan, apakah ia memerintahkan, mengetahui, membiarkan, atau lalai. Jabatan saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang bersalah.

Kapan perbuatan dianggap perbuatan korporasi

Hukumonline merangkum bahwa tindak pidana dapat dibebankan kepada korporasi bila memenuhi salah satu keadaan berikut.

• Masih termasuk lingkup usaha sebagaimana tertulis dalam anggaran dasar atau aturan lain yang berlaku.
• Menguntungkan korporasi secara melawan hukum.
• Diterima sebagai kebijakan korporasi.
• Korporasi tidak melakukan langkah pencegahan yang diperlukan dan tidak memastikan kepatuhan hukum.
• Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana itu.

Poin keempat dan kelima punya makna praktis: bukan hanya perbuatan aktif yang diperhatikan, tetapi juga kelalaian mencegah. Karena itu usaha yang tidak punya aturan internal apa pun lebih rentan dibanding usaha yang punya aturan dan bukti telah menjalankannya.

Nomor pasal yang tepat sebaiknya dicek langsung pada teks UU No. 1 Tahun 2023 sebelum dikutip dalam dokumen resmi.

Contoh situasi di usaha kecil

Contoh: Sebuah PT kecil bergerak di bidang katering. Seorang manajer produksi, tanpa sepengetahuan direktur, membuang limbah cair langsung ke saluran warga untuk menghemat biaya. Perusahaan mendapat penghematan dari tindakan itu. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Manajer jelas dapat dimintai pertanggungjawaban. Perusahaan dapat dinilai ikut bertanggung jawab karena menikmati penghematan dan tidak pernah membuat prosedur pembuangan limbah. Direktur dapat terseret bila terbukti tahu dan membiarkan, atau tidak pernah mengawasi sama sekali.

Contoh: Pemilik toko kelontong perorangan menyuruh karyawan menjual barang dengan label kedaluwarsa diganti. Karena tidak ada badan hukum, pemilik bertanggung jawab sebagai individu bersama karyawan yang melakukan. Kedudukan "perusahaan" tidak melindunginya.

Kedua contoh ini fiktif dan hanya untuk menggambarkan cara berpikir hukum.

Tabel perbandingan sederhana

Tanggung jawab perdata dan pidana tidak sama

Perlu dibedakan dua jalur. Dalam jalur perdata, PT berdiri sebagai badan hukum terpisah, sehingga pada prinsipnya pemegang saham hanya menanggung sebatas modal yang disetorkan. Dalam jalur pidana, prinsip itu tidak menjadi perisai. Seseorang yang berbuat jahat tetap dihukum atas perbuatannya sendiri, walau ia bertindak atas nama PT.

Dengan kata lain, status PT melindungi harta pribadi dalam urusan utang, tetapi tidak melindungi pengurus dari tanggung jawab pidana atas kesalahannya sendiri.

Pelanggaran yang paling sering menyeret usaha kecil

Tanpa menyebut ancaman pidana tertentu, ada bidang-bidang yang lazim bermasalah bagi usaha kecil. Rincian sanksinya ada di undang-undang sektoral, dan angkanya perlu dicek pada teks resmi terbaru.

• Lingkungan hidup: limbah cair, limbah padat, asap, dan kebisingan.
• Keselamatan pangan dan produk: bahan berbahaya, label, dan kedaluwarsa.
• Ketenagakerjaan: upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja.
• Perlindungan konsumen: iklan menyesatkan dan takaran tidak sesuai.
• Keuangan: pencatatan palsu, penggelapan, dan penipuan terhadap pelanggan atau mitra.
• Perizinan: menjalankan usaha tanpa izin yang diwajibkan.

Dalam setiap bidang, pertanyaan yang sama muncul: siapa yang memutuskan, siapa yang mengawasi, dan siapa yang diuntungkan. Jawaban atas tiga pertanyaan inilah yang sering menentukan arah pemeriksaan.

Karyawan, pengurus, dan pemilik: bedakan perannya

Dalam usaha kecil, satu orang sering merangkap banyak peran. Pemilik, direktur, kasir, dan pengawas bisa orang yang sama. Peran yang bertumpuk membuat garis tanggung jawab kabur, dan kabur itu merugikan semua pihak.

Karyawan lapangan yang melakukan perbuatan secara langsung tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sendiri. Perintah atasan bukan pembenaran otomatis, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur undang-undang. Atasan yang memberi perintah dapat dinilai ikut serta. Pemilik yang tidak terlibat sehari-hari bisa dinilai bila membiarkan atau menikmati hasilnya.

Contoh: Sebuah koperasi simpan pinjam kecil dijalankan seorang ketua dan seorang bendahara. Bendahara mencatat setoran anggota secara palsu agar laporan tampak sehat. Ketua menandatangani laporan tanpa memeriksa. Dalam pemeriksaan, bendahara berada pada posisi paling berat karena ia pelaku langsung. Ketua tidak otomatis bebas, sebab penandatanganan tanpa pemeriksaan dapat dinilai sebagai kelalaian atau pembiaran. Koperasi sebagai badan bisa pula disorot bila perbuatan itu menguntungkannya. Skenario ini fiktif.

Dokumen yang membantu membuktikan itikad baik

Bukti pencegahan jauh lebih meyakinkan bila tertulis. Berikut dokumen yang layak disimpan oleh usaha kecil.

• Akta pendirian dan perubahan, termasuk daftar pengurus.
• Surat keputusan pembagian tugas.
• Prosedur kerja sederhana untuk hal berisiko.
• Daftar hadir pelatihan atau sosialisasi aturan.
• Catatan pemeriksaan berkala dan tindak lanjutnya.
• Izin usaha dan bukti perpanjangannya.
• Surat peringatan atau sanksi internal terhadap pelanggaran.

Dokumen tidak perlu rumit. Satu halaman prosedur yang benar-benar dipakai lebih bernilai daripada buku tebal yang tidak pernah dibuka.

Langkah pencegahan sehari-hari

Berikut langkah praktis yang dapat dilakukan oleh usaha kecil.

1. Kenali bentuk usaha dan siapa yang tercatat sebagai pengurus dalam akta pendirian.
2. Tuliskan pembagian tugas dan wewenang. Siapa yang boleh menandatangani, membayar, atau memesan barang.
3. Buat aturan tertulis sederhana tentang hal berisiko: keselamatan kerja, kebersihan produk, limbah, perizinan, dan pencatatan uang.
4. Latih karyawan dan catat pelatihannya, walau hanya berupa daftar hadir.
5. Simpan izin usaha dan dokumen kepatuhan dalam satu tempat.
6. Awasi secara berkala dan buat catatan hasil pengawasan.
7. Sediakan jalur pelaporan internal supaya masalah diketahui sebelum dilaporkan pihak luar.
8. Bila terjadi pelanggaran, hentikan, perbaiki, dan dokumentasikan langkah koreksi.

Bila usaha dilaporkan

Bila usaha atau Anda sebagai pengurus dipanggil aparat, lakukan langkah ini.

1. Tetap tenang dan hadir sesuai panggilan. Mengabaikan panggilan memperburuk keadaan.
2. Bawa dokumen yang diminta: akta pendirian, izin, struktur organisasi.
3. Minta pendampingan advokat sebelum memberi keterangan.
4. Pisahkan peran: sampaikan apa yang Anda ketahui dan putuskan sendiri, jangan menebak peran orang lain.
5. Amankan data dan jangan menghilangkan dokumen. Penghilangan barang bukti dapat menimbulkan masalah baru.
6. Ambil langkah perbaikan segera bila perbuatan masih berlangsung.

Dalam persidangan korporasi, Perma No. 13 Tahun 2016 mengatur siapa yang mewakili korporasi. Karena itu, ketahui lebih awal siapa yang akan ditunjuk dan apakah orang itu juga berstatus terdakwa.

Apa yang berubah sejak KUHP baru berlaku

KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Bagi pelaku usaha, perubahan terpenting adalah korporasi kini memiliki tempat yang jelas dalam KUHP itu sendiri sebagai subjek tindak pidana, lengkap dengan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, undang-undang di luar KUHP mengalami penyesuaian pidana melalui UU No. 1 Tahun 2026. Karena itu, ancaman pidana dalam undang-undang sektoral yang Anda baca di internet bisa sudah berubah. Selalu cocokkan dengan teks resmi terbaru di situs peraturan pemerintah, dan jangan mengandalkan tangkapan layar atau kutipan lama dari media sosial.

Hal lain yang perlu diingat: perkara yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 tetap dinilai dengan memperhatikan aturan peralihan. Bila ada perbedaan aturan lama dan baru, pada umumnya yang lebih menguntungkan terdakwa dapat dipertimbangkan, tetapi penerapannya bergantung pada kasus. Konsultasikan dengan advokat untuk situasi konkret, terutama bila usaha Anda pernah mengalami masalah sebelum tanggal tersebut.

Kesalahan umum

• Menganggap PT sepenuhnya melindungi pengurus dari pidana.
• Mengira pidana hanya untuk pelaku di lapangan, padahal pengurus yang memerintah atau membiarkan dapat terseret.
• Tidak punya aturan internal sama sekali.
• Menandatangani dokumen tanpa membaca isinya.
• Meminjamkan nama sebagai pengurus tanpa benar-benar terlibat. Nama tercantum dapat berarti dimintai keterangan.
• Menghapus data atau dokumen saat diperiksa.
• Mengabaikan perubahan aturan setelah KUHP baru berlaku.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pemilik usaha kecil bisa dipenjara karena kesalahan karyawan? Tidak otomatis. Yang dinilai adalah peran dan kesalahannya: memerintah, mengetahui, membiarkan, atau lalai. Pemilik yang tidak tahu dan sudah menyediakan pencegahan lebih kuat posisinya.

Apakah korporasi dan pengurus bisa dipidana sekaligus? Bisa. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada korporasi, pengurus, atau keduanya, menurut penjelasan atas Perma No. 13 Tahun 2016.

Jenis pidana apa yang dijatuhkan kepada korporasi? Rincian jenis dan besarnya sanksi perlu dibaca pada teks resmi terbaru KUHP dan undang-undang sektoral yang relevan. Artikel ini tidak menyebut angka karena aturan penyesuaian pidana dapat mengubahnya.

Ringkasan

Korporasi dalam KUHP baru mencakup badan hukum dan perkumpulan, bukan hanya perusahaan besar. Pengurus, pemberi perintah, dan pemilik manfaat dapat diminta bertanggung jawab bila perbuatan dilakukan untuk atau demi kepentingan korporasi, menguntungkan korporasi, atau dibiarkan. Usaha perorangan bertanggung jawab langsung pada pemiliknya. Cara terbaik menekan risiko adalah aturan tertulis, pembagian tugas yang jelas, pengawasan, dan catatan yang rapi. Bila sudah terlanjur dipanggil aparat, hadir, siapkan dokumen, dan gunakan advokat.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.