Pernikahan WNA dan WNI: Syarat, Dokumen, dan Akibat Hukumnya

Apa itu perkawinan campuran

Pasal 57 UU 1/1974 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 59 mengatur akibat perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan, dan Pasal 60 mensyaratkan terpenuhinya syarat menurut hukum masing-masing pihak.

Syarat dan dokumen

Pasal 60 menyatakan perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Bukti itu berupa surat keterangan dari pegawai pencatat masing-masing. Bagi WNA, biasanya diperlukan surat keterangan dari kedutaan atau pejabat negaranya (sering disebut certificate of no impediment) yang menyatakan ia bebas menikah. Bila pegawai pencatat menolak, pihak yang ditolak dapat mengajukan permohonan ke pengadilan (Pasal 60 ayat 3 dan seterusnya).

Menikah di luar negeri

Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan perkawinan di luar Indonesia antara dua WNI atau WNI dan WNA adalah sah bila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan. Dalam waktu satu tahun setelah suami istri kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Dokumen asing biasanya perlu dilegalisasi dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Dampak pada anak dan tanah

UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan memberi kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak dari perkawinan campuran: anak berkewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun dan kemudian memilih salah satu dalam waktu paling lama tiga tahun (Pasal 6). Dalam soal tanah, Pasal 21 UUPA menyatakan hanya WNI yang dapat memiliki hak milik, dan WNA yang memperoleh hak milik karena percampuran harta perkawinan wajib melepaskannya dalam satu tahun (Pasal 21 ayat 3). Perjanjian pemisahan harta dapat membantu, seperti dibahas dalam artikel kami tentang perjanjian pranikah dan pasca nikah.

Contoh

Contoh: Bu Anita, WNI, hendak menikah dengan Mr. Stevens, WNA. Mereka mengurus surat bebas halangan nikah Mr. Stevens dari kedutaan negaranya, menerjemahkannya, lalu mendaftar ke Dukcapil atau KUA sesuai agama mereka. Mereka juga membuat perjanjian pisah harta di notaris agar Bu Anita dapat memiliki rumah. Nama dan kisah ini fiktif.

Urusan imigrasi setelah menikah

Menikah dengan WNI tidak otomatis mengubah kewarganegaraan WNA. WNA dapat mengajukan izin tinggal terkait keluarga sesuai aturan keimigrasian, dan persyaratannya ditentukan Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebaliknya, WNI yang menikah dengan WNA tidak otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia kecuali ia menyatakan melepaskan sesuai UU Kewarganegaraan. Perubahan status ini perlu diperhatikan dalam urusan paspor, pajak, dan hak atas tanah.

Langkah praktis memulai

Mulailah dari menanyakan kebutuhan dokumen kepada kantor pencatat sesuai agama, KUA untuk Muslim atau Dukcapil untuk non-Muslim. Hubungi kedutaan negara calon WNA untuk menanyakan surat bebas halangan nikah dan format legalisasinya. Siapkan penerjemah tersumpah untuk dokumen asing. Sisihkan waktu karena proses lintas negara bisa memakan beberapa minggu.

Sampaikan sejak awal rencana tentang harta dan tempat tinggal. Pasangan yang akan membeli rumah di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan perjanjian pisah harta sebelum akad atau, setelah putusan MK, selama perkawinan.

Perkawinan campuran dan perceraian

Bila perkawinan campuran berakhir, pengadilan Indonesia dapat memeriksa perkara cerai pasangan WNI dan WNA yang menikah di Indonesia. Hak asuh, nafkah anak, dan harta tetap mengikuti hukum Indonesia, namun pengakuan putusan di negara asing mengikuti hukum negara itu. Pasangan perlu berhati-hati bila anak dibawa ke luar negeri tanpa persetujuan.

Hal yang sering keliru

• Mengira dokumen kedutaan tidak perlu diterjemahkan dan dilegalisasi.
• Lupa mendaftarkan perkawinan luar negeri dalam waktu satu tahun setelah kembali.
• Mengabaikan dampak harta bersama terhadap kepemilikan tanah oleh WNI.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 56, 57, 59, 60
• UU 12/2006 Pasal 6
• UUPA Pasal 21 ayat 1 dan 3

Dalam kategori yang sama

• Apakah Hak Asuh Gugur Bila Ibu Menikah Lagi?
• Hak Kunjung Anak Setelah Perceraian: Aturan dan Praktiknya
• Harta Bawaan, Hadiah, dan Warisan: Bukan Harta Bersama

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.