Peran Pemerintah Daerah dalam UU Satu Data Indonesia: Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Daerah sebagai produsen data

Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengelola data layanan publik, kependudukan lokal, kesehatan, pendidikan, dan banyak lainnya. Menurut pemberitaan, produsen data meliputi kementerian hingga pemerintah desa, sehingga daerah jelas termasuk di dalamnya.

Kepemilikan, penguasaan, dan tanggung jawab pengelolaan data daerah tetap berada pada pemerintah daerah.

Karena itu, bila data daerah bermasalah, pertanyaan pertama akan ditujukan kepada pemerintah daerah, bukan kepada pusat yang hanya menetapkan standar dan koordinasi. Dinas-dinas di daerah, seperti dinas sosial, kesehatan, dan pendidikan, adalah pelaksana nyata pencatatan data, sehingga kesiapan mereka menentukan mutu data daerah.

Kewenangan berjenjang

Pemberitaan menyebut kewenangan SDI berjenjang dari pusat, daerah, hingga desa atau kelurahan. Prinsip ini sejalan dengan struktur pemerintahan di Indonesia.

Namun, bagaimana pembagian tugas antara provinsi dan kabupaten atau kota, dan apakah ada pembina atau wali data tingkat daerah, tidak dijelaskan dalam sumber yang kami baca.

Struktur berjenjang juga mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah akan menjadi mitra dari desa dan kelurahan yang berada di wilayahnya, meski bentuk pembinaannya belum diketahui. Perbedaan kemampuan fiskal antardaerah juga membuat penerapan tidak dapat diseragamkan dalam waktu singkat.

• Pusat menyusun kerangka dan standar nasional.
• Daerah mengelola data wilayahnya sendiri.
• Desa dan kelurahan mencatat data tingkat lingkungan.

Standar nasional, kebutuhan lokal

Yang disatukan adalah standar data, metadata, kode referensi, dan data induk. Daerah perlu menyesuaikan pencatatannya agar dapat dihubungkan dengan sistem nasional tanpa kehilangan kebutuhan lokalnya.

Misalnya, kode wilayah dan istilah jenis layanan sebaiknya mengikuti rujukan nasional, sementara data tambahan khas daerah tetap dapat dikelola sendiri.

Pendekatan ini memungkinkan daerah menjaga kekhasan sekaligus tetap terhubung dengan sistem nasional, sehingga tidak ada pilihan antara keseragaman dan kebutuhan lokal. Dokumentasi tentang perbedaan antara data lokal dan data standar akan membantu pegawai baru memahami sistem.

• Gunakan kode wilayah nasional sebagai rujukan.
• Dokumentasikan metadata setiap kumpulan data.
• Pertahankan data tambahan khas daerah bila perlu.

Hubungan dengan perencanaan daerah

Menurut pemberitaan, Data Dasar Nasional menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial. Daerah yang datanya rapi akan lebih mudah menyusun rencana dan membuktikan kebutuhan anggarannya.

Sebaliknya, data yang tidak selaras dapat menyebabkan bantuan salah sasaran atau perencanaan tidak sesuai kenyataan.

Daerah juga perlu memastikan data yang dipakai untuk usulan program ke pusat konsisten dengan data yang tercatat dalam sistem nasional agar tidak menimbulkan perbedaan angka. Di sisi lain, pusat juga bergantung pada data daerah untuk menyusun kebijakan nasional, sehingga hubungan keduanya saling membutuhkan.

Keamanan dan anggaran

Standar keamanan, audit, dan pelaporan insiden 1x24 jam, menurut pemberitaan, berlaku dalam kerangka SDI. Daerah dengan sumber daya terbatas perlu dukungan agar dapat memenuhinya.

Apakah ada dukungan anggaran atau pendampingan dari pusat belum diketahui. Hal ini patut dipantau dalam aturan pelaksana.

Daerah kecil dengan pegawai terbatas mungkin membutuhkan pendampingan, pelatihan, dan perangkat bersama. Siapa yang menyediakannya perlu dilihat dalam aturan pelaksana. Kerja sama dengan perguruan tinggi atau penyedia teknologi setempat dapat membantu, selama pengamanan datanya tetap dijaga sesuai aturan.

• Daftar kebutuhan pelatihan keamanan data.
• Rencana pencadangan dan pemulihan data.
• Prosedur pelaporan insiden dalam 1x24 jam.
• Usulan anggaran pemeliharaan sistem.

Pengawasan dan koordinasi

Lembaga penyelenggara SDI mengoordinasikan pembina, produsen, dan wali data. Daerah akan berinteraksi dengan lembaga itu setelah terbentuk, yang menurut pemberitaan harus dibentuk paling lama satu tahun.

Pengawasan hasil dilaporkan kepada Presiden dan DPR, sehingga kinerja pengelolaan data daerah dapat terlihat dalam gambaran nasional.

Bagi kepala daerah, hal ini berarti pengelolaan data akan menjadi bagian dari akuntabilitas pemerintahan yang dapat terlihat oleh pusat dan DPR. Kepala daerah dan sekretaris daerah umumnya menjadi pihak yang mengoordinasikan perangkat daerah, sehingga dukungan pimpinan menjadi kunci keberhasilan.

Langkah persiapan

Pemerintah daerah dapat memulai dengan inventarisasi data, penunjukan unit pengelola, dan pelatihan pegawai. Langkah ini adalah saran praktis.

Setelah aturan pelaksana terbit, daerah dapat menyesuaikan struktur dan peraturan kepala daerah bila diperlukan.

Pembaca disarankan membandingkan langkah persiapan ini dengan arahan resmi dari kementerian yang membina daerah, bila nanti arahan tersebut diterbitkan.

• Susun daftar data yang dikuasai tiap perangkat daerah.
• Tunjuk penanggung jawab data di tiap unit.
• Latih pegawai tentang metadata dan keamanan.
• Pantau aturan pelaksana sebelum mengubah regulasi daerah.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah kabupaten mencatat luas lahan pertanian dengan satuan berbeda pada dinas pertanian dan dinas pekerjaan umum. Setelah memakai standar dan kode referensi yang sama, kabupaten dapat menyajikan satu angka yang konsisten kepada perencana, sementara dinas tetap bertanggung jawab atas datanya masing-masing. Dinas lalu menyusun catatan tentang sumber data masing-masing sehingga perbedaan angka dapat ditelusuri bila ada pertanyaan dari pimpinan daerah maupun dari pihak yang menyalurkan bantuan.

Hal yang sering keliru

• Mengira daerah harus menyerahkan datanya ke pusat.
• Mengira daerah tidak punya peran karena standar ditetapkan pusat.
• Mengira pembagian tugas provinsi dan kabupaten sudah jelas.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Perangkat Daerah sebagai Produsen Data: Dinas, Badan, dan Tanggung Jawab Datanya
• Perangkat IoT di Rumah: Kamera, Speaker, dan Jam Pintar, Data yang Terkumpul dan DPIA bagi Penyedia
• Sekitar 20 Ketentuan PP 33/2026 Menunggu Peraturan Lembaga: Apa Saja yang Ditunggu

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.