Sekitar 20 Ketentuan PP 33/2026 Menunggu Peraturan Lembaga: Apa Saja yang Ditunggu

Apa itu peraturan lembaga

Peraturan lembaga adalah aturan teknis yang dibuat oleh lembaga yang diberi tugas oleh peraturan di atasnya. Dalam konteks ini, PP 33/2026 menitipkan banyak detail kepada Lembaga. Cara ini lazim karena detail teknis berubah lebih cepat daripada undang-undang atau peraturan pemerintah, sehingga lebih mudah diperbarui lewat peraturan lembaga.

Bagi pembaca awam, bayangkan PP sebagai kerangka rumah dan peraturan lembaga sebagai instalasi listrik serta pipa yang belum dipasang. Rumahnya berdiri, tetapi belum bisa dipakai sepenuhnya.

Dalam praktik, aturan turunan juga menjadi tempat banyak istilah teknis dijelaskan. Tanpanya, organisasi harus menafsirkan sendiri, yang berisiko berbeda dari maksud pembuat aturan.

Angka sekitar 20 ketentuan

KRES.ID menyebut sekitar 20 ketentuan didelegasikan. Kami tidak memiliki daftar lengkapnya dan tidak menyebut jumlah pastinya. Karena itu, kata sekitar penting. Pembaca yang membutuhkan angka pasti perlu menghitung pada naskah resmi PP.

Selisih kecil antara sekitar 20 dan 21 atau 19 mungkin tampak sepele, tetapi penting bagi kepastian hukum. Karena itu kami mengutip angka tersebut sebagai laporan, bukan fakta mutlak.

Ketika naskah resmi tersedia, hitung ulang jumlah ketentuan yang berbunyi diatur dengan peraturan lembaga dan buat daftarnya untuk dipantau.

Contoh yang disebut

Ulasan menyebut beberapa contoh hal yang akan diatur.

Ketiga hal itu sangat memengaruhi pekerjaan harian pelaku usaha, terutama yang memakai teknologi baru dan vendor luar negeri. Wajar bila banyak pihak menunggu pedoman tersebut.

Selain ketiganya, mungkin ada ketentuan lain yang didelegasikan. Kami tidak mengetahuinya dan tidak mau menebak.

• Pedoman penilaian dampak pelindungan data pribadi (DPIA).
• Klausul kontrak standar (SCC) untuk transfer lintas negara.
• Daftar negara dengan tingkat pelindungan setara atau lebih tinggi.
• Tanggal berlaku peraturan lembaga.

Lembaga yang belum jelas

PP hanya menyebut Lembaga tanpa menyebut nama. Menurut Bisnis.com, lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk, dan praktisi mendesak agar lembaga itu independen.

Selama lembaga belum ada, belum jelas siapa yang akan menerbitkan peraturan lembaga dan kapan. Kekosongan seperti ini bukan hal baru dalam peraturan Indonesia, tetapi dampaknya terasa lebih besar pada pelindungan data karena risiko kebocoran terus berjalan.

Pembaca yang ingin mengikuti perkembangan dapat membuka situs resmi kementerian dan lembaga yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Ketergantungan pada lembaga yang belum terbentuk menimbulkan lingkaran: pedoman menunggu lembaga, sedangkan pelaku usaha menunggu pedoman. Karena itu, kejelasan jadwal sangat ditunggu.

Dampak bagi pelaku usaha

Ketidakpastian ini membuat sebagian pekerjaan kepatuhan sulit diselesaikan, misalnya pelaksanaan DPIA yang sesuai pedoman atau pemilihan dasar transfer. Namun pekerjaan dasar, seperti pemetaan data, RoPA, dan prosedur kebocoran, tidak bergantung pada pedoman itu dan dapat dimulai sekarang.

Perusahaan besar biasanya menyiapkan versi sementara dokumen mereka, sedangkan usaha kecil dapat memakai format sederhana dengan penanda bagian yang perlu direvisi.

Pelaku usaha yang sudah mapan dapat memanfaatkan masa ini untuk memperkuat dasar yang tidak berubah, sehingga penyesuaian nanti tidak mengganggu operasional.

Cara bersikap selama menunggu

Gunakan pendekatan dua lapis. Lapisan pertama adalah kewajiban yang sudah jelas di PP. Lapisan kedua adalah kewajiban yang menunggu pedoman, yang disiapkan secara fleksibel.

Catat asumsi dalam tiap dokumen agar mudah direvisi saat peraturan lembaga terbit. Cara ini mengurangi risiko bekerja dua kali, karena sebagian besar isi dokumen tetap dapat dipakai setelah penyesuaian.

Catatan asumsi seperti ini juga membantu staf baru memahami mengapa dokumen disusun demikian dan bagian mana yang perlu diubah.

Cara memantau perkembangan

Pantau situs resmi pemerintah dan sumber hukum terpercaya untuk pengumuman pembentukan lembaga dan terbitnya peraturan turunan. Ikuti juga konsultasi publik bila diadakan.

Tetapkan satu orang di organisasi yang bertugas memantau dan melaporkan perkembangan secara berkala. Anda juga dapat bergabung dengan asosiasi usaha atau komunitas profesional yang biasanya membagikan informasi terbaru tentang peraturan turunan.

Bila organisasi memiliki konsultan, mintalah laporan ringkas perkembangan secara berkala agar pimpinan tetap mendapat informasi terbaru.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah perusahaan e-dagang berencana memakai layanan penyimpanan di luar negeri dan fitur rekomendasi berbasis pembelajaran mesin. Tim hukum membagi kebutuhan menjadi dua daftar. Daftar pertama berisi pekerjaan yang dapat dimulai sekarang: pemetaan data, catatan pemrosesan, dan prosedur kebocoran. Daftar kedua berisi pekerjaan yang menunggu pedoman: format DPIA, klausul standar, dan daftar negara setara. Mereka menandai tiap dokumen sementara dan menjadwalkan peninjauan ketika peraturan lembaga terbit. Tim juga menugaskan satu orang memantau pengumuman pemerintah dan melapor setiap bulan. Tim itu menyampaikan laporan perkembangan kepada direksi setiap bulan, termasuk daftar dokumen yang harus disesuaikan setelah pedoman terbit. Daftar tersebut dibagikan kepada seluruh tim agar semua orang tahu pekerjaan mana yang bisa dimulai dan mana yang harus menunggu.

Hal yang sering keliru

• Mengira peraturan lembaga sudah terbit, padahal ulasan menyebut lembaga pengawas belum terbentuk atau belum jelas.
• Menunda seluruh persiapan sampai pedoman terbit, padahal banyak pekerjaan tidak bergantung padanya.
• Mengira angka sekitar 20 adalah jumlah pasti, padahal itu hitungan pemberitaan.

Dasar hukum

• Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 (menurut KRES.ID dan Bisnis.com)
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Peraturan Pelaksana UU Satu Data Indonesia yang Masih Ditunggu: Daftar Pertanyaan Terbuka
• Peretasan Pusat Data Nasional dan Yurisdiksi: Bagaimana Bila Pelaku di Luar Negeri?
• Persetujuan Subjek Data untuk Transfer ke Luar Negeri: Mengapa Syaratnya Ketat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.