Peran Kemenko Polkam dalam Koordinasi Karhutla dan TPPO: Perpres 141/2024, Desk Karhutla, dan Gugus Tugas TPPO

Pemecahan Kemenko Polhukam

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipecah menjadi dua. Bidang politik dan keamanan kini dipegang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024, yang mencabut Perpres 73/2020. Bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan berpindah ke Kemenko Kumham Imipas berdasarkan Perpres 142/2024.

Kemenko Polkam bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian di bidang politik dan keamanan. Instansi yang dikoordinasikan antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.

Penegakan hukum tetap dikoordinasikan Polkam

Meski bidang hukum pindah, Pasal 50 Perpres 141/2024 mengatur pengalihan tugas dari Kemenko Polhukam lama. Fungsi hukum dan HAM dialihkan ke Kemenko Kumham Imipas, kecuali sinkronisasi dan koordinasi isu penegakan hukum, yang dialihkan menjadi tugas Kemenko Polkam. Karena itu, koordinasi penindakan karhutla dan TPPO, yang melibatkan Polri, Kejaksaan, dan TNI, berada dalam lingkup Kemenko Polkam.

Karhutla: Desk Koordinasi diaktifkan kembali

Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla pertama kali dibentuk pada Maret 2025, sempat dibubarkan pada September 2025 setelah situasi dinilai terkendali, lalu diaktifkan kembali melalui Peraturan Menko Polkam Nomor 60 Tahun 2026 untuk mengantisipasi El Niño 2026–2027. Desk ini menjalankan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi dari pusat sampai daerah, dengan BNPB sebagai penanggung jawab operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca. Enam provinsi prioritas 2026 yang diberitakan adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pada Agustus–September 2026, Menko Polkam saat itu juga meminta Perda pembakaran lahan berbasis kearifan lokal dihentikan sementara: kearifan lokal dan moratorium 2026.

TPPO: Ketua I Gugus Tugas

Berdasarkan Perpres 49/2023, perubahan kedua atas Perpres 69/2008, menteri koordinator bidang politik (dan keamanan) adalah Ketua I Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Menko PMK Ketua II, dan Kapolri Ketua Harian dengan sekretariat di lingkungan Polri. Perpres ini masih menyebut "Menko Polhukam", sehingga penyesuaian nomenklatur setelah pemecahan kementerian perlu diperhatikan.

Pergantian pimpinan

Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam pada 1 Oktober 2026, menggantikan Djamari Chaniago, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P/2026. Dudung menyebut penanganan karhutla sebagai prioritas dalam waktu dekat.

Data regulasi, perkara, dan panduan warga untuk kedua isu ini dihimpun dalam Peta Hukum Karhutla & TPPO.

Dasar hukum

• Perpres 141/2024 tentang Kemenko Polkam (Pasal 50)
• Perpres 142/2024 tentang Kemenko Kumham Imipas
• Perpres 49/2023 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 69/2008
• Permenko Polkam 60/2026 (Desk Karhutla)

Dalam kategori yang sama

• Pengecualian Kearifan Lokal 2 Hektare untuk Membakar Lahan dan Moratorium 2026
• Pengecualian Kearifan Lokal 2 Hektare untuk Membakar Lahan dan Moratorium 2026

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.