Penyedia CCTV dan PP 33/2026: Peran Instalatur, Pemilik Gedung, dan Pengelola Rekaman

Mengapa rekaman CCTV masuk data pribadi

Wajah, plat nomor, dan kebiasaan seseorang adalah informasi yang dapat mengidentifikasi orang. Karena itu rekaman CCTV termasuk data pribadi. Mengumpulkan, menyimpan, dan membagikannya adalah pemrosesan data.

Artikel CCTV dan privasi yang sudah ada di situs ini membahas batas merekam orang lain. Artikel ini fokus pada sisi penyedia dan pengelola rekaman.

Dalam praktik, rekaman CCTV sering bocor karena kata sandi lemah dan akses jarak jauh yang terbuka ke internet.

Dalam praktik, CCTV tidak hanya merekam pelaku kejahatan. Pelanggan, karyawan, tamu, dan anak-anak juga terekam. Semakin banyak orang tidak bersalah yang terekam, semakin penting pengelolaan yang bertanggung jawab.

Pengelola yang memperlakukan rekaman sebagai aset sensitif biasanya lebih siap menghadapi permintaan dari pihak berwenang maupun keluhan dari orang yang terekam.

Siapa pengendali, siapa prosesor

Pemilik toko, kantor, atau gedung yang memutuskan memasang CCTV dan untuk apa umumnya pengendali. Penyedia jasa pemasangan dan perawatan, atau penyedia penyimpanan awan, dapat menjadi prosesor bila memproses rekaman atas nama pemilik.

Pembagian pastinya tergantung fakta dan kontrak. Ini analisis redaksi karena sumber kami tidak membahas CCTV secara khusus.

Kontrak yang rinci juga mencegah salah paham bila terjadi insiden, karena masing-masing pihak tahu tanggung jawabnya.

Instalatur yang memiliki akses jarak jauh ke sistem pelanggan perlu mengelola akses itu dengan hati-hati. Akun teknisi sebaiknya pribadi, bukan akun bersama, dan dicabut ketika kontrak berakhir.

• Pemilik gedung atau usaha
• Instalatur dan perawat sistem
• Penyedia penyimpanan cloud
• Petugas keamanan yang memantau

Tujuan yang jelas dan papan pemberitahuan

Pemasangan CCTV sebaiknya untuk tujuan jelas, misalnya keamanan, bukan untuk mengawasi hal yang tidak perlu. Pasang papan pemberitahuan di lokasi yang terlihat agar orang tahu mereka direkam.

Hindari memasang kamera di tempat yang sangat privat seperti ruang ganti atau toilet. Hal ini pandangan umum berdasarkan prinsip proporsionalitas dan dapat menimbulkan masalah hukum lain.

Pertimbangkan pula sudut kamera agar tidak menjangkau area di luar properti tanpa alasan.

Papan pemberitahuan sebaiknya mencantumkan siapa pengelola dan cara menghubunginya, sehingga orang yang terekam tahu ke mana bertanya.

Pemantauan sistematis skala besar

Menurut ulasan, petugas pelindungan data wajib bila ada pemantauan sistematis skala besar. Jaringan CCTV di pusat perbelanjaan atau kawasan luas dapat mendekati kategori itu. Penilaian akhir bergantung pada fakta.

Bila kamera dilengkapi pengenalan wajah atau analitik berbasis AI, DPIA menurut ulasan perlu dipertimbangkan karena pemrosesannya berisiko tinggi.

Bagi penyedia, memahami kapan pelanggan berpotensi masuk kategori pemantauan skala besar membantu memberi saran yang tepat saat penawaran.

Penyimpanan, retensi, dan akses

Tentukan berapa lama rekaman disimpan dan siapa yang boleh memutarnya. Rekaman yang disimpan terlalu lama menambah risiko tanpa manfaat.

Batasi akses ke ruang monitor dan perangkat penyimpanan. Gunakan kata sandi yang kuat dan ganti kata sandi bawaan perangkat, yang sering menjadi penyebab kamera dibobol.

Cadangkan rekaman penting dengan aman dan hapus cadangan lama sesuai jadwal.

Pemilik juga sebaiknya memeriksa apakah kamera terhubung ke internet secara terbuka. Banyak rekaman bocor karena perangkat dapat diakses siapa saja lewat tautan sederhana.

Permintaan rekaman dan kebocoran

Orang yang terekam dapat meminta salinan atau pengamanan rekaman, misalnya untuk melapor ke polisi. Siapkan prosedur menerima permintaan, memverifikasi pemohon, dan mencatat penyerahan.

Menurut ulasan, kebocoran perlu diberitahukan tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data dan Lembaga. Rekaman yang tersebar di media sosial dapat memunculkan sengketa pencemaran dan perundungan.

Siapa pun yang memutar rekaman untuk orang lain sebaiknya mencatat dan menjaga rekaman asli agar keasliannya tetap terjaga.

Bila rekaman diserahkan kepada aparat, simpan tanda terima dan salinan permintaan resmi sebagai bukti.

Permintaan dari pihak yang mengaku aparat tetap perlu diverifikasi. Penyalahgunaan dengan menyamar sebagai petugas bukan hal mustahil.

Sanksi dan kontrak

Sanksi administratif menurut ulasan berupa peringatan, penghentian sementara, penghapusan data, dan denda maksimal 2 persen pendapatan tahunan. Penghapusan data dapat berupa pemusnahan rekaman.

Bagi penyedia CCTV, menambahkan klausul pemrosesan data pada kontrak pemasangan dan perawatan adalah langkah yang memperkuat posisi kedua pihak.

Penyedia dapat menjadikan kepatuhan sebagai nilai jual dalam penawaran kepada pelanggan.

Hapus pula rekaman cadangan dan salinan sementara, karena salinan yang terlupakan sering menjadi sumber kebocoran.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah penyedia sistem keamanan fiktif memasang CCTV di sebuah pusat perbelanjaan kecil. Pengelola mengatur retensi rekaman, menyimpan di perangkat terkunci, memasang papan pemberitahuan, dan menandatangani kontrak yang menyebut penyedia hanya boleh mengakses rekaman untuk perawatan. Saat polisi meminta rekaman, pengelola mencatat tanggal dan identitas peminta. Kasus ini hanya ilustrasi. Dua bulan kemudian, penyedia mengadakan pelatihan singkat bagi petugas keamanan tentang kerahasiaan rekaman. Pengelola menilai bahwa kepatuhan semacam ini juga mengurangi sengketa dengan penyewa toko.

Hal yang sering keliru

• Mengira rekaman CCTV bukan data pribadi karena hanya gambar.
• Membiarkan kata sandi bawaan perangkat tidak diganti.
• Menyimpan rekaman tanpa batas waktu.

Dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
• Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi (menurut pemberitaan dan ulasan)

Dalam kategori yang sama

• Peran BPS dan Bappenas dalam Ekosistem Satu Data Indonesia: Gambaran Umum
• Peran Kementerian dan Lembaga dalam Satu Data Indonesia: Dari Produsen sampai Pembina
• Peran Masyarakat dalam UU Satu Data: Hak Memberi Masukan dan Melaporkan Penyalahgunaan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.