Peran BPS dan Bappenas dalam Ekosistem Satu Data Indonesia: Gambaran Umum

Mengapa dua lembaga ini sering disebut

Dalam pembahasan Satu Data Indonesia (SDI), nama Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) kerap muncul. Bappenas merupakan lembaga perencanaan pembangunan, sedangkan BPS menyelenggarakan statistik dasar. Penjelasan ini berasal dari pengetahuan umum penulis.

Namun, kemunculan nama tidak otomatis berarti pasal tertentu memberi mereka peran tertentu.

Karena itu, uraian di artikel ini sengaja dibatasi pada gambaran umum dan kutipan yang dapat ditelusuri ke sumber pemberitaan yang tercantum di bagian sumber. Sebagai contoh, dokumen perencanaan sering mengutip angka statistik resmi, sehingga hubungan antara perencana dan penyelenggara statistik memang erat dalam praktik.

• Bappenas: perencanaan pembangunan nasional.
• BPS: penyelenggara statistik dasar.
• Keduanya sering menjadi rujukan data nasional.

Bappenas dalam pemberitaan

Menurut laporan Bappenas dan data.go.id, Menteri Bappenas menyebut pengesahan undang-undang ini sebagai tonggak baru kedaulatan data nasional. Menteri juga menyatakan pemanfaatan data dan kecerdasan artifisial tidak boleh menimbulkan bias algoritma atau diskriminasi baru.

Itu adalah pernyataan menteri, bukan rumusan pasal. Karena itu jangan dibaca sebagai kewajiban hukum.

Pernyataan semacam ini menunjukkan arah kebijakan dan kepedulian pemerintah, tetapi pelaksanaannya bergantung pada pasal-pasal yang mengatur kewajiban dan pengawasan.

Kaitan dengan perencanaan

Menurut pemberitaan, Data Dasar Nasional menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan terhubung dengan RPJPN, RPJMN, dan RKP tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan ini lazim disusun dengan peran Bappenas.

Hubungan ini menjelaskan mengapa lembaga perencanaan berkepentingan terhadap mutu data nasional, tetapi kami tidak menyimpulkan peran hukumnya.

Dengan kata lain, kualitas data dasar berpengaruh langsung pada kualitas rencana pembangunan dan alokasi anggaran, sehingga lembaga perencanaan memiliki kepentingan yang besar. Perencana daerah juga perlu menyelaraskan rencana daerah dengan rencana nasional, sehingga data yang dipakai sebaiknya dapat dibandingkan dengan data nasional.

• Data Dasar Nasional sebagai rujukan perencanaan.
• Keterhubungan dengan RPJPN, RPJMN, dan RKP.
• Rujukan kebijakan fiskal dan bantuan sosial.

BPS secara umum

BPS dikenal menghasilkan statistik dasar melalui sensus dan survei. Pada tata kelola data, statistik sering menjadi rujukan karena metodologinya baku. Ini adalah penjelasan umum, bukan hasil pembacaan pasal.

Pemberitaan yang kami baca tidak merinci peran BPS dalam UU SDI. Karena itu kami tidak menyebut BPS sebagai pembina atau wali data tertentu.

Jika kelak BPS ditetapkan memiliki peran tertentu, hal itu akan tampak dalam aturan turunan atau keputusan penetapan, dan sebaiknya dikutip dari dokumen tersebut. Dalam diskusi publik, statistik resmi juga sering dipakai sebagai pembanding bagi data instansi lain, sehingga metodologi yang terbuka sangat membantu kepercayaan.

Perbedaan data statistik dan data administrasi

Data statistik diperoleh dari sensus atau survei, sedangkan data administrasi dicatat dalam kegiatan layanan pemerintah. Keduanya penting, tetapi caranya berbeda dan dapat menghasilkan angka yang tidak persis sama.

Standar bersama membantu menjelaskan perbedaan tersebut dan memudahkan penggunaan kedua jenis data secara bersamaan.

Misalnya, angka kemiskinan dari survei dan daftar penerima bantuan dari dinas sosial dapat berbeda karena tujuan dan metodenya tidak sama, bukan karena salah satunya pasti keliru.

• Data statistik: sensus dan survei.
• Data administrasi: catatan layanan pemerintah.
• Keduanya dapat melengkapi, bukan saling meniadakan.

Hubungan dengan lembaga penyelenggara

Lembaga penyelenggara SDI mengoordinasikan pembina, produsen, dan wali data menurut pemberitaan. Bagaimana hubungan lembaga baru dengan BPS dan Bappenas tidak dijelaskan.

Apakah salah satu dari mereka menjadi bagian dari lembaga penyelenggara juga belum diketahui, dan sebaiknya tidak diasumsikan.

Kejelasan hubungan ini penting bagi pengguna data, supaya tahu ke mana harus mengajukan pertanyaan dan siapa yang bertanggung jawab atas standar tertentu. Jika peran keduanya diatur rinci, hal itu kemungkinan terlihat pada pasal definisi, pasal kelembagaan, dan peraturan pelaksana. Pengguna data juga dapat menunggu pengumuman lembaga penyelenggara tentang mekanisme permintaan data lintas instansi.

Cara membaca informasi

Pembaca perlu membedakan pernyataan pejabat, praktik yang sudah berjalan, dan bunyi pasal. Hanya yang terakhir yang mengikat secara hukum.

Pantau naskah resmi dan peraturan pelaksana untuk mengetahui peran BPS dan Bappenas yang sesungguhnya.

Bila artikel ini kelak diperbarui, kami akan merujuk naskah resmi yang telah diundangkan dan menjelaskan peran kedua lembaga berdasarkan pasal yang jelas. Hal ini berlaku juga bagi lembaga lain yang disebut dalam pemberitaan, misalnya lembaga bidang siber dan persandian. Sampai saat itu, perlakukan setiap uraian peran keduanya sebagai gambaran umum yang belum final.

Contoh kasus

Contoh: Seorang perencana di daerah ingin menyusun target pengurangan kemiskinan. Ia memakai data statistik dari penyelenggara statistik dan data administrasi dari dinas sosial. Karena standar belum seragam, ia mencatat perbedaan definisi dan menunggu penjelasan resmi sebelum menggabungkan keduanya. Setelah ada penjelasan resmi, ia berencana menyusun metodologi gabungan yang tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan daerah.

Hal yang sering keliru

• Mengira BPS dan Bappenas pasti ditetapkan sebagai pembina data.
• Menganggap pernyataan menteri sebagai bunyi pasal.
• Mengira data statistik dan data administrasi selalu sama.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Peran Kementerian dan Lembaga dalam Satu Data Indonesia: Dari Produsen sampai Pembina
• Peran Masyarakat dalam UU Satu Data: Hak Memberi Masukan dan Melaporkan Penyalahgunaan
• Peran Pemerintah Daerah dalam UU Satu Data Indonesia: Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.