Peran Kementerian dan Lembaga dalam Satu Data Indonesia: Dari Produsen sampai Pembina

Posisi kementerian dalam tata kelola

Kementerian dan lembaga menghasilkan data dalam jumlah besar, mulai dari kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga keuangan. Menurut pemberitaan, UU Satu Data Indonesia (SDI) mengatur empat peran: pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data.

Satu kementerian dapat menjalankan lebih dari satu peran, bergantung pada jenis data. Pembagian rinci belum diketahui.

Kondisi ini mirip dengan kerja sama banyak dapur dalam satu restoran besar: tiap dapur memasak sendiri, tetapi resep dasar dan takaran harus sama agar rasanya konsisten. Perbedaan peran ini penting karena pembina bertugas menetapkan arah, sedangkan produsen menjalankannya. Jika perannya dicampur, tanggung jawab menjadi kabur dan sulit ditelusuri.

Sebagai produsen data

Sebagian besar kementerian adalah produsen data atas bidang tugasnya. Menurut pemberitaan, kepemilikan, penguasaan, dan tanggung jawab pengelolaan tetap berada pada produsen data. Artinya, kementerian tetap bertanggung jawab atas mutu dan keamanan datanya.

Yang berubah adalah kewajiban mengikuti standar, metadata, kode referensi, dan data induk yang seragam.

Dalam hal terjadi perbedaan angka antarkementerian, standar bersama diharapkan menjadi rujukan untuk menjelaskan sumber selisih, bukan alasan untuk memaksa satu kementerian mengubah data tanpa dasar. Kementerian yang sebelumnya menyimpan data secara tertutup perlu membiasakan diri dengan budaya berbagi data sesuai klasifikasi, tanpa mengabaikan perlindungan data yang sensitif.

• Tetap bertanggung jawab atas mutu data bidangnya.
• Mengikuti standar, metadata, dan kode referensi bersama.
• Menjaga klasifikasi data terbuka, terbatas, dan tertutup.

Sebagai pembina atau wali data

Kementerian tertentu dapat ditetapkan sebagai pembina data untuk bidang tertentu, atau wali data yang menyelaraskan data dari banyak sumber. Penetapan ini lazimnya dilakukan melalui aturan turunan.

Kami belum menemukan daftar kementerian yang ditunjuk. Karena itu, jangan menyimpulkan bahwa suatu kementerian pasti menjadi pembina tanpa dasar tertulis.

Penetapan peran biasanya mempertimbangkan keahlian dan tugas pokok instansi. Namun kami tidak memiliki informasi tentang kriteria yang dipakai, sehingga hal itu tidak boleh diasumsikan. Hal yang sama berlaku untuk lembaga nonkementerian, yang perannya akan mengikuti bidang data yang dikelolanya.

Kaitan dengan Data Dasar Nasional

Menurut pemberitaan, Data Dasar Nasional (DDN) dikuasai negara dan menjadi rujukan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, serta penyaluran bantuan sosial. Kementerian yang menyusun anggaran dan program tentu bergantung pada data ini.

Isi enam klaster DDN belum kami ketahui, sehingga kami tidak menyebutkan kementerian mana yang mengelola klaster mana.

Dengan rujukan yang sama, anggaran dan program bantuan dapat dirancang dengan dasar data yang sama, sehingga perdebatan antarkementerian soal angka dapat diminimalkan. Namun, ketergantungan ini juga berarti kesalahan pada satu data dasar dapat merambat ke banyak program.

• Rujukan perencanaan pembangunan.
• Rujukan kebijakan fiskal dan penganggaran.
• Rujukan penyaluran bantuan sosial.
• Terhubung dengan RPJPN, RPJMN, dan RKP tahunan.

Keamanan dan kepatuhan

Pemberitaan menyebut standar keamanan ditetapkan lembaga bidang siber dan persandian, dengan infrastruktur kriptografi, sertifikat digital, dan audit keamanan. Insiden keamanan data wajib dilaporkan paling lambat 1x24 jam.

Kementerian perlu menyiapkan prosedur internal agar pelaporan dapat dilakukan tepat waktu bila terjadi kebocoran atau serangan.

Penyiapan sumber daya manusia dan anggaran keamanan juga menjadi bagian penting, karena standar keamanan yang tinggi memerlukan keahlian dan perangkat yang memadai.

• Standar keamanan oleh lembaga siber dan persandian.
• Infrastruktur kriptografi dan sertifikat digital.
• Audit keamanan dan audit kedaulatan data.
• Pelaporan insiden paling lambat 1x24 jam.

Koordinasi dan pengawasan

Lembaga penyelenggara SDI mengoordinasikan pembina, produsen, dan wali data dan, menurut pemberitaan, melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR. Kementerian perlu siap diaudit dan dimintai keterangan.

Pengalaman koordinasi yang selama ini sulit, seperti perbedaan istilah antarkementerian, diharapkan dapat dikurangi dengan standar bersama.

Kesiapan menghadapi audit dan pengawasan sebaiknya dimulai dari dokumentasi data yang baik, termasuk catatan tentang sumber, tanggal pembaruan, dan penanggung jawab. Kementerian juga perlu menyiapkan juru bicara atau pejabat yang memahami data sehingga tanggapan terhadap temuan pengawasan dapat diberikan cepat dan tepat.

Persiapan internal

Kementerian dapat memetakan jenis data yang dikuasai, memeriksa klasifikasinya, dan menunjuk unit pengelola. Ini adalah saran praktis, bukan kewajiban hukum yang sudah dipastikan.

Setelah aturan pelaksana terbit, hasil pemetaan itu dapat disesuaikan sehingga proses peralihan tidak mengganggu layanan.

Pembaca dari kalangan instansi disarankan berkonsultasi dengan unit hukum dan perencanaan sebelum mengubah struktur organisasi berdasarkan pemberitaan semata. Persiapan awal yang rapi akan membantu kementerian ketika lembaga penyelenggara terbentuk dan mulai meminta data kepatuhan.

Contoh kasus

Contoh: Dua kementerian memiliki daftar lembaga pendidikan dengan format berbeda sehingga jumlah sekolah tidak sama. Setelah standar kode referensi diterapkan, kedua kementerian tetap mengelola daftarnya sendiri, namun dapat mencocokkan data dengan mudah dan menjelaskan selisih kepada pembuat kebijakan. Kedua kementerian lalu menyepakati penanggung jawab pembaruan data agar selisih tidak muncul kembali pada laporan tahun berikutnya.

Hal yang sering keliru

• Mengira semua data kementerian dialihkan ke lembaga baru.
• Mengira setiap kementerian pasti menjadi pembina data.
• Mengira standar keamanan ditetapkan masing-masing kementerian saja.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Peran Masyarakat dalam UU Satu Data: Hak Memberi Masukan dan Melaporkan Penyalahgunaan
• Peran Pemerintah Daerah dalam UU Satu Data Indonesia: Provinsi, Kabupaten, dan Kota
• Perangkat Daerah sebagai Produsen Data: Dinas, Badan, dan Tanggung Jawab Datanya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.