Pengukuran Ulang Tanah dan Sengketa Batas: Alurnya

Mengapa pengukuran ulang diperlukan

Pengukuran ulang biasanya diminta ketika pemilik curiga luas tanahnya menyusut, ketika tetangga mendirikan pagar yang dianggap masuk ke tanah orang lain, atau ketika akan menjual, memecah, atau menjadikan tanah sebagai jaminan. Patok yang hilang, bergeser, atau dipindahkan juga menjadi sebab yang umum.

Pengukuran ulang tidak otomatis berarti ada sengketa. Sering kali pengukuran justru menyelesaikan salah paham, sebab semua pihak melihat sendiri angka yang dihasilkan alat ukur yang sama.

Dasar hukum dan prinsip penetapan batas

Pendaftaran tanah diatur dalam PP 24/1997, yang antara lain mengatur penetapan batas bidang tanah. Prinsip pentingnya adalah bahwa batas ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang dikenal dengan asas contradictoire delimitatie. Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara.

Selain itu, penanganan sengketa pertanahan di lingkungan kementerian diatur dalam Permen ATR/BPN 21/2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, yang antara lain memberi jalur mediasi. Ketentuan pengukuran terbaru juga dapat ditemukan dalam peraturan menteri tentang pelaksanaan PP 24/1997.

Siapa yang hadir dan apa yang dibawa

Pemohon perlu membawa sertifikat asli, identitas, bukti PBB, dan surat permohonan. Petugas ukur akan memanggil pemilik tanah yang berbatasan, perangkat desa atau kelurahan, serta pihak lain yang relevan. Kehadiran semua pihak penting agar hasil ukur tidak dibantah belakangan.

Contoh: Pak Slamet mendapati pagar tetangganya, Bu Rina, tampak maju beberapa puluh sentimeter. Ia mengajukan pengukuran ulang. Pada hari yang ditentukan, petugas, Pak Slamet, Bu Rina, dan ketua RT berkumpul di lokasi. Hasil ukur menunjukkan batas sesuai gambar di sertifikat, dan semua pihak menandatangani berita acara.

Jika hasil ukur berbeda dari sertifikat

Perbedaan kecil sering muncul karena alat dan metode yang berbeda dari pengukuran lama. Perbedaan besar harus ditelusuri: apakah ada bidang yang tumpang tindih, apakah ada bagian tanah yang dikuasai orang lain, atau apakah gambar lama keliru. Kantor pertanahan dapat memeriksa arsip warkah untuk menelusuri dasar penerbitan sertifikat.

Bila salah satu pihak menolak menandatangani berita acara, petugas mencatat keberatannya. Penyelesaian berlanjut dengan mediasi di kantor pertanahan atau, jika buntu, gugatan perdata ke pengadilan negeri untuk menentukan siapa yang berhak atas bagian yang dipersoalkan.

Biaya dan kewaspadaan

Pengukuran dikenai tarif resmi yang diatur peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak di bidang pertanahan, dan dihitung dari luas serta lokasi. Mintalah rincian tertulis. Jangan menyerahkan uang tambahan kepada pihak yang menjanjikan hasil ukur tertentu, sebab hal itu berisiko menjadi tindak pidana dan merugikan Anda sendiri.

Perbedaan pengukuran dan pemasangan patok

Pengukuran adalah kegiatan teknis untuk menghitung luas dan bentuk tanah. Pemasangan patok adalah tindakan menandai batas di lapangan setelah batas disepakati. Keduanya sebaiknya dilakukan bersamaan agar batas yang disepakati langsung terlihat jelas dan tidak mudah bergeser.

Gunakan patok yang kokoh dan tidak mudah dicabut, lalu foto posisinya bersama para pihak yang hadir. Foto bertanggal ini dapat menjadi bukti tambahan bila di kemudian hari ada yang mengaku patok sudah berpindah.

Tanah yang berbatasan dengan jalan atau sungai

Jika tanah berbatasan dengan jalan, saluran, atau sungai, batas tidak hanya ditentukan oleh tetangga. Ada garis sempadan dan tanah milik negara yang tidak boleh dimasuki. Petugas ukur biasanya mempertimbangkan data dari dinas terkait. Karena itu, hasil ukur dapat menunjukkan bahwa sebagian pagar atau bangunan ternyata berada di luar tanah yang bersertifikat.

Bagian seperti ini sebaiknya diketahui sejak awal, sebelum membangun, supaya tidak perlu dibongkar kemudian.

Pengukuran ulang juga bermanfaat sebelum membeli tanah. Pembeli yang meminta penjual menghadirkan hasil ukur terbaru dan batas yang disepakati tetangga akan terhindar dari kejutan setelah akta jual beli ditandatangani.

Peran perangkat desa dan RT

Perangkat desa dan pengurus RT sering menjadi saksi sejarah batas karena mengetahui kondisi tanah sejak lama. Kehadiran mereka dalam pengukuran bukan syarat mutlak, tetapi membuat suasana lebih tenang dan hasil lebih mudah diterima semua orang.

Hal yang sering keliru

• Mengukur sendiri dengan meteran lalu menganggap hasilnya mengikat; hasil resmi adalah pengukuran petugas.
• Tidak mengundang tetangga yang berbatasan, sehingga hasil ukur dibantah kemudian.
• Menandatangani berita acara tanpa membaca, padahal tanda tangan berarti menyetujui batas.

Dasar hukum

• PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah
• Permen ATR/BPN 21/2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Dalam kategori yang sama

• Alur Meningkatkan HGB Rumah Tinggal Menjadi SHM
• Penyerobotan Tanah: Jalur Pidana dan Gugatan Perdata
• Beda Peran PPAT dan Notaris dalam Urusan Tanah

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.