Pembina Data dalam UU Satu Data Indonesia: Peran, Tugas, dan Batasnya

Tempat pembina data dalam tata kelola

Menurut pemberitaan, UU SDI mengatur peran pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data. Pembina data adalah pihak yang menjaga agar aturan dan standar data diterapkan dengan benar.

Peran ini dapat dibayangkan seperti pelatih yang memberi pedoman, bukan pemain yang mengumpulkan data.

Sebagai catatan, pemberitaan yang kami baca tidak menguraikan definisi pembina data secara rinci. Karena itu penjelasan di bagian ini memakai gambaran umum dan perlu disesuaikan setelah naskah undang-undang dapat dibaca. Dengan begitu, pembina data berada pada sisi pengaturan dan pembinaan, sementara pelaksanaan pencatatan sehari-hari berlangsung pada instansi pelaksana di lapangan.

Pengertian pada aturan lama

Pada Perpres 39 Tahun 2019, pembina data dikenal sebagai pihak yang memberi pedoman, standar, dan pembinaan agar data yang dihasilkan seragam dan dapat dipakai bersama. Penjelasan ini berasal dari pengetahuan umum penulis.

Apakah UU SDI memakai pengertian yang sama atau mengubahnya, perlu dibaca pada pasal definisi dalam naskah resmi.

Bila pengertian lama dipertahankan, pembina data kemungkinan tetap berperan pada penyusunan pedoman dan pendampingan. Namun, ini adalah dugaan yang wajar, bukan kepastian, dan tidak boleh dianggap sebagai bunyi ketentuan. Pembaca yang membutuhkan kepastian hukum, misalnya untuk menyusun peraturan internal instansi, perlu merujuk langsung pada pasal definisi dan pasal tugas pada naskah resmi.

Hubungan dengan lembaga penyelenggara

Menurut pemberitaan, lembaga penyelenggara SDI mengoordinasikan pembina, produsen, dan wali data. Jadi pembina data tidak bekerja sendiri, melainkan dikoordinasikan dalam satu sistem.

Hal ini penting agar pedoman yang dibuat satu pembina tidak berbenturan dengan pedoman pembina lain.

Koordinasi oleh lembaga penyelenggara juga bisa mengurangi tumpang tindih. Misalnya, dua pembina yang memberi pedoman berbeda tentang satu jenis data dapat disatukan melalui forum koordinasi yang dipimpin lembaga tersebut. Kerangka koordinasi ini, bila benar diatur demikian, juga memudahkan pengaduan: instansi yang kesulitan dapat menyampaikan persoalannya melalui satu pintu yang jelas.

Batas peran pembina data

Pembina data tidak otomatis menjadi pemilik data instansi lain. Menurut pemberitaan, kepemilikan, penguasaan, dan tanggung jawab pengelolaan tetap berada pada produsen data.

Dengan demikian pembina memberi arah, sedangkan produsen tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas isi dan mutu datanya.

Dalam hubungan pusat dan daerah, pembina data di tingkat nasional mungkin tidak langsung mengatur semua hal di daerah. Pembagian kewenangan berjenjang pusat, daerah, dan desa disebut dalam pemberitaan, namun detailnya belum jelas. Penjelasan ini penting agar peran pembina tidak dianggap sebagai pemegang seluruh data nasional.

Mengapa peran ini penting

Tanpa pembinaan, setiap instansi dapat memakai istilah, kode, dan format berbeda. Pembinaan membantu standar data, metadata, dan kode referensi diterapkan seragam.

Bagi daerah dan desa yang sumber dayanya terbatas, pembinaan juga menjadi jalur untuk memperoleh pelatihan dan pedoman teknis.

Contohnya, pelatihan pengelolaan metadata untuk pegawai dinas dan perangkat desa dapat menjadi bagian dari pembinaan. Tanpa pelatihan, standar yang bagus di atas kertas sulit diterapkan di lapangan. Pembinaan yang baik juga mencakup umpan balik dari instansi pelaksana agar standar dapat diperbaiki.

Yang perlu ditunggu

Hal yang belum diketahui antara lain siapa pembina data untuk tiap jenis data, bagaimana pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta apakah ada sanksi bila pedoman tidak dijalankan.

Sebaiknya tunggu peraturan pelaksana sebelum mengubah struktur organisasi atau tugas pegawai.

Karena itu, pantau peraturan pelaksana yang menetapkan pembina data. Jika instansi Anda ditunjuk sebagai pembina, siapkan unit kerja, anggaran, dan sumber daya manusia agar tugas pembinaan dapat berjalan sesuai harapan. Dengan persiapan seperti itu, instansi tidak perlu terburu-buru dan tidak pula terlambat ketika aturan pelaksana akhirnya diterbitkan.

Tanya jawab singkat

Apakah pembina data boleh memerintah instansi lain? Pembina memberi pedoman dan pembinaan, tetapi tingkat kewenangan memerintah perlu dibaca pada naskah resmi. Apakah semua data punya pembina? Itu belum diketahui, namun pembagian per bidang data adalah pola yang lazim.

Apakah warga berhubungan dengan pembina data? Biasanya tidak secara langsung. Warga lebih sering berhubungan dengan produsen atau wali data ketika mengurus layanan, sementara pembina bekerja di belakang layar menjaga agar standar tetap seragam dan dapat dipakai bersama.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah kementerian menerbitkan pedoman format data kependudukan. Dinas di kabupaten tetap mengelola datanya sendiri, tetapi mengikuti pedoman itu. Ketika dinas bingung soal istilah, ia berkonsultasi kepada pembina dan tidak mengubah sendiri format yang berlaku nasional. Catatan konsultasi itu disimpan sebagai bahan evaluasi dan dibagikan kepada bagian perencanaan agar pegawai baru memahami alur yang benar saat menghadapi perbedaan istilah antarinstansi di kemudian hari.

Hal yang sering keliru

• Mengira pembina data memiliki seluruh data instansi lain.
• Mengira pembina data sama dengan produsen data.
• Mengira daftar pembina data sudah ditetapkan secara pasti.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Pembina, Produsen, Wali, dan Pengguna Data dalam UU SDI: Siapa Berperan Apa?
• Pemerintah Daerah dan Instansi Publik: Kesiapan Menghadapi PP 33/2026 dan Pelayanan Publik
• Pemusnahan Data Pribadi setelah Tujuan Selesai: Langkah, Bukti, dan Hak Meminta Penghapusan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.