Pembina, Produsen, Wali, dan Pengguna Data dalam UU SDI: Siapa Berperan Apa?

Mengapa perlu pembagian peran

Data pemerintah dihasilkan oleh banyak pihak. Tanpa pembagian peran yang jelas, tidak ada yang tahu siapa yang menjawab bila data keliru, tidak mutakhir, atau bocor. Karena itu UU SDI, menurut pemberitaan, mengatur peran secara tegas.

Pembagian ini juga menjaga agar data tidak dipusatkan secara fisik. Setiap instansi tetap memegang datanya, tetapi mengikuti standar yang sama dan bekerja sama dengan peran lain.

Bagi warga, pembagian peran ini penting karena menentukan ke mana keluhan diarahkan. Jika data kependudukan salah, kita perlu tahu apakah harus menghubungi instansi yang menghasilkan data atau pihak yang mengelolanya. Kejelasan alamat tanggung jawab adalah salah satu alasan utama aturan ini dibuat.

Pembina data

Pembina data secara umum dipahami sebagai pihak yang menetapkan aturan main, standar, dan pedoman agar data seragam. Dalam pemberitaan, istilah ini muncul bersama Lembaga Penyelenggara SDI yang mengoordinasikan para pelaku.

Siapa tepatnya yang menjadi pembina untuk tiap bidang belum kami ketahui. Pada praktik Perpres 39 Tahun 2019 ada pembagian pembina data, tetapi pembagian pada UU baru perlu dicek.

Pada praktik tata kelola data pemerintah, pembina data biasanya juga membuat pedoman teknis, melakukan sosialisasi, dan memantau kepatuhan instansi. Namun apakah UU SDI memberi tugas yang sama kepada pembina data belum dapat dipastikan dari sumber yang tersedia.

Produsen data

Produsen data adalah instansi yang menghasilkan data, misalnya kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Menurut pemberitaan, kepemilikan, penguasaan, dan tanggung jawab tetap berada pada produsen data.

Artinya, bila sebuah dinas mengumpulkan data layanan, dinas itulah yang bertanggung jawab atas mutu dan keamanannya, meskipun datanya terhubung dengan sistem lain melalui standar bersama.

Dalam tata kelola data secara umum, produsen data juga diharapkan menyediakan metadata, yaitu keterangan tentang isi, sumber, dan waktu pembaruan data. Hal ini memudahkan pihak lain memahami data tanpa harus bertanya langsung. Kewajiban metadata dalam UU SDI perlu dicek pada naskah resmi.

Wali data

Wali data dikenal sebagai pihak yang mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola data dari produsen agar sesuai standar. Dalam UU SDI, peran ini disebut bersama pembina dan produsen dalam koordinasi lembaga penyelenggara.

Pembagian tugas antara produsen dan wali data pada tingkat pusat, daerah, serta desa belum diuraikan lengkap di berita. Kewenangan berjenjang dan musyawarah Data Desa atau Kelurahan juga disebut sebagai bagian dari mekanismenya.

Pada umumnya wali data juga berfungsi sebagai pintu koordinasi, misalnya saat dua produsen memiliki angka berbeda. Wali data membantu mencocokkan dan memutuskan angka rujukan. Apakah tugas semacam ini ada dalam UU SDI belum dapat dipastikan, sehingga pembaca perlu berhati-hati.

Pengguna data

Pengguna data adalah pihak yang memanfaatkan data, baik instansi pemerintah, pelaku usaha, peneliti, maupun masyarakat, sesuai klasifikasi data terbuka, terbatas, atau tertutup.

Menurut pemberitaan, akses terhadap Data Terbatas dapat dikenai PNBP. Sementara itu masyarakat dapat memberi masukan, melaporkan dugaan penyalahgunaan data, dan menyumbang data secara sukarela.

Pelaku usaha yang membutuhkan data pemerintah perlu memperhatikan klasifikasinya. Data terbuka dapat dipakai sesuai aturan, sedangkan Data Terbatas dikabarkan dapat dikenai biaya. Besaran PNBP dan tata cara permohonan akses belum diketahui, sehingga rencana bisnis berbasis data pemerintah sebaiknya menunggu aturan pelaksana.

Koordinasi dan pengawasan

Lembaga Penyelenggara SDI disebut bertanggung jawab kepada Presiden dan mengoordinasikan pembina, produsen, serta wali data. Hasil pengawasannya dilaporkan kepada Presiden dan DPR.

Lembaga ini harus dibentuk paling lama satu tahun menurut Medcom. Nama final dan susunan lembaganya belum diketahui sehingga pembaca perlu menunggu aturan pelaksana.

Karena mengoordinasikan banyak pihak, lembaga ini diperkirakan memegang posisi penting. Pembaca yang ingin mengikuti perkembangan sebaiknya memantau pengumuman pembentukan lembaga, karena nama, susunan, dan kewenangan finalnya belum diketahui dan dapat berbeda dari pemberitaan awal.

Cara memanfaatkan pemahaman ini

Bila Anda pegawai instansi, tanyakan peran apa yang dipegang unit Anda: menghasilkan, membina, mengelola, atau memakai data. Peran itu menentukan kewajiban dan siapa yang harus dihubungi saat ada masalah.

Bila Anda warga atau pelaku usaha, pahami bahwa Anda umumnya berada pada posisi pengguna data atau pihak yang datanya dikelola, sehingga hak Anda perlu dibaca pada pasal masing-masing.

Terakhir, ingatlah bahwa peran bersifat fungsional. Sebuah instansi dapat menjadi produsen untuk satu jenis data dan pengguna untuk jenis data lain. Karena itu pemetaan peran sebaiknya dilakukan per jenis data, bukan per instansi, agar tidak ada kewajiban yang terlewat.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah dinas kependudukan kabupaten menghasilkan data penduduk sehingga berperan sebagai produsen data. Dinas itu menyerahkan data berstandar kepada wali data, dan sebuah dinas sosial memakainya sebagai pengguna data untuk menyusun daftar bantuan. Penetapan standar yang dipakai keduanya dilakukan oleh pembina data. Pada saat yang sama, desa di kabupaten itu berperan sebagai produsen data untuk data warganya dan menghadiri musyawarah Data Desa untuk memvalidasi hasilnya.

Hal yang sering keliru

• Mengira satu instansi hanya bisa memegang satu peran; pembagian peran bisa tumpang tindih sesuai konteks.
• Mengira wali data otomatis memiliki data produsen; menurut pemberitaan kepemilikan tetap pada produsen.
• Menyamakan tugas peran dengan bunyi pasal tanpa membaca naskah resmi.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Dalam kategori yang sama

• Pemerintah Daerah dan Instansi Publik: Kesiapan Menghadapi PP 33/2026 dan Pelayanan Publik
• Pemusnahan Data Pribadi setelah Tujuan Selesai: Langkah, Bukti, dan Hak Meminta Penghapusan
• Pengawasan DPR terhadap Pelaksanaan UU Satu Data Indonesia: Apa yang Dapat Dilakukan?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.