Narapidana: Hak Kunjungan Keluarga, Cuti, dan Pengaduan di Lapas

Dasar hukum pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan terhadap narapidana agar kelak dapat kembali ke masyarakat. Aturan pokoknya adalah UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Peraturan pelaksana yang relevan untuk cuti dan program pembinaan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan ini telah beberapa kali diubah, antara lain dengan Permenkumham No. 16 Tahun 2023 yang berlaku sejak 4 April 2023.

Karena peraturan teknis sering berubah dan setiap lapas memiliki tata tertib sendiri, informasi yang paling pasti selalu bersumber dari petugas lapas dan peraturan terbaru. Artikel ini hanya memberi kerangka.

Hak narapidana secara umum

Narapidana tetap memiliki hak asasi yang tidak dicabut oleh putusan, kecuali hak yang dibatasi karena hilangnya kemerdekaan. Hak yang lazim dikenal antara lain:

• Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.
• Mendapat perawatan jasmani dan rohani, termasuk layanan kesehatan.
• Mendapat pendidikan, pengajaran, dan pelatihan keterampilan.
• Mendapat makanan dan minuman yang layak.
• Menyampaikan keluhan.
• Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media sesuai ketentuan.
• Mendapat kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu.
• Mendapatkan remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat bila memenuhi syarat.

Rincian dan syarat hak-hak tersebut tercantum dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya. Jangan menganggap semua hak otomatis; sebagian bergantung pada syarat dan penilaian.

Hak kunjungan keluarga

Narapidana berhak dikunjungi keluarga, penasihat hukum, dan pihak lain sesuai ketentuan. Pengaturan teknis seperti hari kunjung, jam, jumlah pengunjung, barang yang boleh dibawa, dan pendaftaran ditetapkan oleh lapas masing-masing. Banyak lapas kini menyediakan pendaftaran daring atau layanan kunjungan secara video.

Hal-hal yang biasanya diminta:

1. Identitas asli yang masih berlaku, misalnya KTP atau kartu keluarga.
2. Pendaftaran pada jadwal yang ditetapkan.
3. Pemeriksaan badan dan barang bawaan.
4. Kepatuhan pada tata tertib, termasuk larangan membawa barang terlarang.

Setiap kunjungan tidak boleh dikenai pungutan di luar ketentuan resmi. Pungutan liar adalah pelanggaran yang dapat diadukan.

Cuti mengunjungi keluarga

Cuti mengunjungi keluarga adalah izin bagi narapidana untuk mengunjungi keluarganya di luar lapas dalam waktu terbatas. Ia termasuk bagian dari pembinaan, bukan hak yang dapat diminta begitu saja. Narapidana harus memenuhi persyaratan, misalnya berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan telah menjalani sebagian masa pidananya menurut ketentuan. Besaran masa pidana, jangka waktu cuti, dan syarat lain harus diperiksa pada teks resmi terbaru karena dapat berubah.

Prosedur umumnya:

1. Narapidana mengajukan permohonan kepada petugas pembinaan.
2. Petugas menilai kelakuan dan persyaratan administratif.
3. Tim pengamat pemasyarakatan memberikan pertimbangan.
4. Pimpinan lapas atau pejabat berwenang memutuskan.
5. Keluarga biasanya membuat surat jaminan.
6. Setelah selesai, narapidana wajib kembali tepat waktu.

Narapidana tertentu, misalnya yang dipidana atas kejahatan tertentu, dapat dikenai syarat tambahan atau tidak memenuhi syarat. Periksa peraturan terkini. Keterlambatan kembali dapat berakibat pencabutan hak dan sanksi.

Contoh: Seorang narapidana telah menjalani pembinaan dengan tertib dan ibunya sakit keras. Keluarga mengajukan permohonan melalui petugas pembinaan dengan surat keterangan dokter dan surat jaminan keluarga. Petugas menjelaskan syarat yang harus dipenuhi dan proses penilaian oleh tim. Keputusan tidak dijanjikan, tetapi permohonan yang lengkap dan jujur memudahkan penilaian.

Hak-hak lain yang berkaitan

Selain cuti mengunjungi keluarga, ada program lain seperti remisi (pengurangan masa pidana), asimilasi (pembauran dengan masyarakat), pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Masing-masing punya syarat sendiri. Beberapa kategori kejahatan memiliki syarat tambahan. Karena peraturannya berubah dan banyak ketentuan teknis, ajukan pertanyaan kepada petugas pembinaan dan periksa peraturan terbaru. Keluarga dapat membantu dengan melengkapi dokumen jaminan dan menunjukkan kesiapan menerima narapidana kembali.

Pengaduan atas perlakuan tidak patut

Jika narapidana atau keluarganya mengalami perlakuan yang tidak patut, seperti kekerasan, pungutan liar, pelayanan kesehatan yang diabaikan, atau penolakan hak tanpa alasan, ada jalur pengaduan bertingkat.

1. Sampaikan kepada kepala lapas atau petugas yang ditunjuk menerima pengaduan.
2. Adukan ke kantor wilayah pemasyarakatan atau direktorat yang membawahi.
3. Gunakan kanal pengaduan resmi pemerintah dan inspektorat jenderal kementerian.
4. Adukan ke Ombudsman Republik Indonesia untuk dugaan maladministrasi pelayanan.
5. Untuk dugaan kekerasan atau pelanggaran hak asasi, adukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
6. Bila terdapat dugaan tindak pidana, lapor ke kepolisian.

Dokumentasikan setiap kejadian: tanggal, orang yang terlibat, bukti luka atau percakapan, dan pernyataan saksi. Keluarga dapat membantu mengajukan pengaduan secara tertulis.

Kesalahan umum

• Mengandalkan informasi dari calo atau perantara.
• Membawa barang terlarang saat kunjungan.
• Menganggap cuti sebagai hak otomatis.
• Mengajukan dokumen yang tidak lengkap.
• Tidak memahami perbedaan lapas dan rumah tahanan bagi tahanan yang belum diputus.
• Mengadu lewat media sosial sebelum menempuh jalur resmi.

Mengelola harapan keluarga

Keluarga sering berharap narapidana dapat pulang pada hari raya atau saat ada musibah. Harapan ini manusiawi, tetapi keputusan bergantung pada syarat dan penilaian. Sampaikan kepada narapidana agar tetap berkelakuan baik dan aktif dalam pembinaan karena penilaian itu menentukan. Siapkan rencana cadangan seperti kunjungan video atau kunjungan biasa bila cuti tidak disetujui, dan jangan tergoda membayar pihak mana pun demi cuti.

Persiapan keluarga sebelum berkunjung

Kunjungan yang lancar dimulai dari persiapan. Cek jadwal dan aturan lapas dari kanal resmi, jangan dari kabar sesama pengunjung yang bisa sudah usang. Siapkan identitas asli, dan bila membawa anak, bawa akta kelahiran atau kartu identitas anak. Pahami daftar barang yang boleh dibawa; lapas biasanya melarang uang tunai dalam jumlah tertentu, telepon genggam, benda tajam, dan obat tanpa resep.

Datang lebih awal untuk menghindari antrean dan tergesa-gesa. Berpakaian sopan sesuai tata tertib. Sampaikan keperluan dengan tenang kepada petugas. Bila ada hal yang tidak jelas, tanyakan, jangan bertanya kepada calo di sekitar lapas.

Layanan kesehatan dan kebutuhan khusus

Narapidana berhak mendapat layanan kesehatan. Bila narapidana sakit, keluarga dapat meminta informasi tentang kondisi dan perawatannya kepada petugas klinik lapas. Untuk penyakit yang membutuhkan rujukan, lapas memiliki mekanisme pengawalan ke rumah sakit. Keluarga dapat membantu dengan menyampaikan riwayat penyakit dan obat yang rutin digunakan.

Narapidana dengan disabilitas, lansia, atau yang memiliki kebutuhan khusus berhak atas perlakuan yang sesuai. Peraturan menteri tentang remisi telah menyesuaikan ketentuan bagi kelompok berkebutuhan khusus, sebagaimana tercermin dalam judul perubahan tahun 2023. Periksa teks resminya bila relevan.

Berkomunikasi dengan narapidana

Selain kunjungan, komunikasi dapat dilakukan lewat surat, layanan telepon yang disediakan lapas, atau kunjungan video, tergantung fasilitas. Gunakan hanya kanal resmi. Pemakaian telepon genggam ilegal di dalam lapas melanggar tata tertib dan dapat berakibat sanksi bagi narapidana. Keluarga yang menyelundupkan barang juga dapat dijerat hukum.

Dukungan emosional dari keluarga sangat berpengaruh pada pembinaan. Jaga komunikasi yang positif, hindari membahas konflik berat di setiap kunjungan, dan hindari menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi.

Persiapan keluarga menjelang bebas

Menjelang bebas, narapidana akan menjalani tahap akhir pembinaan. Keluarga dapat membantu menyiapkan tempat tinggal, pekerjaan, dan dokumen identitas yang mungkin hilang atau kedaluwarsa. Bila narapidana akan melamar kerja, kelak ia memerlukan surat keterangan catatan kepolisian; lihat SKCK dan catatan pidana. Pembebasan bersyarat dan program serupa memerlukan penjamin dan kepatuhan pada syarat yang ditetapkan, sehingga komitmen keluarga sangat penting.

Contoh: Menjelang bebas bersyarat, keluarga seorang narapidana berdiskusi dengan petugas pembinaan tentang kewajiban lapor dan syarat yang harus dipatuhi. Mereka menyiapkan alamat tetap, surat jaminan, dan rencana bekerja di usaha keluarga. Kesiapan ini membantu proses penilaian dan membuat reintegrasi lebih mulus.

Narapidana perempuan, anak, dan kelompok rentan

Narapidana perempuan, narapidana yang membawa anak, dan narapidana lanjut usia memiliki kebutuhan khusus. Aturan pemasyarakatan memuat ketentuan pembinaan yang memperhatikan hal ini, misalnya layanan kesehatan reproduksi dan pengasuhan anak yang menyertai ibu dalam batas usia tertentu. Anak yang berhadapan dengan hukum ditangani menurut sistem peradilan pidana anak dan ditempatkan di lembaga khusus, bukan bersama narapidana dewasa; lihat anak berhadapan dengan hukum dan diversi. Keluarga dapat menanyakan fasilitas yang tersedia kepada petugas pembinaan.

Etika dan keamanan bagi pengunjung

Pengunjung diharapkan menjaga ketertiban: tidak membawa barang terlarang, tidak memberikan sesuatu kepada narapidana lain tanpa izin, dan menghormati petugas. Pelanggaran dapat berakibat larangan berkunjung. Jika petugas bersikap kasar, catat dan laporkan dengan sopan melalui jalur pengaduan; jangan membalas dengan kemarahan karena dapat merugikan narapidana yang Anda kunjungi.

Bantuan hukum bagi narapidana

Narapidana tetap dapat menerima bantuan hukum, misalnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, mengurus hak remisi, atau mengajukan pengaduan. Penasihat hukum berhak mengunjungi kliennya di lapas sesuai tata tertib. Informasi dasar tentang upaya hukum dapat dibaca di upaya hukum dari putusan pidana. Keluarga yang ingin membantu dapat menghubungi lembaga bantuan hukum, terutama bila narapidana tidak mampu membayar advokat.

Pembinaan kerja dan pendidikan

Selama menjalani pidana, narapidana berkesempatan mengikuti pembinaan kepribadian dan kemandirian: pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan kerja. Partisipasi aktif sering dinilai dalam pemberian hak-hak tertentu. Keluarga dapat mendorong keikutsertaan itu dan menanyakan program yang tersedia. Keterampilan yang diperoleh membantu narapidana mencari penghidupan setelah bebas. Sertifikat pelatihan sebaiknya disimpan sebagai dokumen pendukung.

Perlakuan terhadap narapidana kasus narkotika dan kasus khusus

Narapidana perkara narkotika, terorisme, atau korupsi dapat dikenai persyaratan tambahan dalam pemberian hak tertentu sesuai peraturan. Untuk kasus narkotika, ada pula jalur rehabilitasi dalam kondisi tertentu; lihat narkotika, rehabilitasi atau pidana. Karena aturan setiap kategori berbeda dan sering berubah, selalu tanyakan kepada petugas pembinaan syarat yang berlaku bagi narapidana yang bersangkutan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah tahanan yang belum diputus punya hak yang sama? Tahanan memiliki hak tertentu yang diatur dalam hukum acara dan peraturan rumah tahanan. Lihat penahanan dan peran keluarga.

Apakah semua narapidana boleh cuti mengunjungi keluarga? Tidak. Ada syarat dan kategori. Periksa peraturan terbaru melalui petugas lapas.

Siapa yang menerima pengaduan? Kepala lapas, kantor wilayah, kementerian, Ombudsman, dan lembaga lain sesuai jenis masalah.

Ringkasan

• Aturan pokok: UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksananya.
• Narapidana berhak dikunjungi, tetapi teknis kunjungan diatur lapas.
• Cuti mengunjungi keluarga adalah bagian pembinaan dengan syarat tertentu, bukan hak otomatis.
• Jangan membayar siapa pun untuk fasilitas atau kunjungan khusus.
• Pengaduan dapat diajukan bertingkat sampai Ombudsman dan Komnas HAM.
• Periksa peraturan terbaru karena ketentuan teknis dapat berubah.

Dasar hukum

• UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Baca juga

• Jika ada penahanan: yang dihubungi keluarga
• Didampingi penasihat hukum: untuk apa di ruang pemeriksaan
• Upaya hukum pidana dihitung dari putusan, bukan dari kabar grup
• SKCK: Cara Mengurus dan Pengaruh Catatan Perkara
• Narkotika: Rehabilitasi atau Pidana? Pecandu, Pengedar, Asesmen Terpadu, dan Wajib Lapor

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.