Nafkah Madliyah: Menuntut Nafkah Lampau yang Tak Dibayar

Apa itu nafkah madliyah

Kata madliyah berarti yang telah lalu. Dalam praktik Pengadilan Agama, nafkah madliyah adalah nafkah wajib suami kepada istri dan anak yang tidak dibayarkan pada masa pernikahan, lalu dituntut ketika perkara perceraian diajukan.

Konsep ini tidak disebut dengan nama itu dalam undang-undang, tetapi berpijak pada kewajiban suami menanggung nafkah, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga.

Dasar hukum yang sering dipakai

Undang-Undang Perkawinan menyatakan suami wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Bila salah satu pihak lalai, pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami memberi nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri sesuai penghasilannya. Mahkamah Agung juga menerbitkan pedoman bagi hakim agar memperhatikan perlindungan perempuan dalam perkara perceraian.

Perlu diingat, hakim memeriksa apakah istri dinilai membangkang tanpa alasan sah, karena hal itu dapat memengaruhi hak nafkah.

Bagaimana cara menuntutnya

Nafkah madliyah dapat diajukan dalam gugatan cerai atau sebagai tuntutan balik dalam permohonan cerai talak. Sebutkan periode nafkah yang tidak diberikan dan jumlah per bulan yang dianggap patut.

Jelaskan fakta mengapa nafkah terhenti, misalnya suami pergi tanpa kabar atau hanya memberi sebagian. Bukti pendukung dapat berupa saksi tetangga, riwayat percakapan, dan catatan pengeluaran.

Contoh: Bu Wulan (fiktif) ditinggal Pak Dimas (fiktif) selama delapan bulan tanpa nafkah. Ia mencatat belanja dan menghadirkan dua tetangga sebagai saksi. Hakim mempertimbangkan bukti itu bersama penghasilan Pak Dimas.

Hal yang dinilai hakim

Hakim biasanya melihat kemampuan suami, lamanya nafkah tidak diberikan, serta sikap istri selama itu. Bukti kuat membantu, tetapi hasil tetap ditentukan hakim.

Jika suami membuktikan sudah memberi nafkah sebagian atau istri meninggalkan rumah tanpa alasan sah, tuntutan dapat dikurangi atau ditolak.

Perbedaan dengan perkara non-Islam

Pasangan non-Islam berperkara di Pengadilan Negeri. Istilah madliyah tidak dipakai, tetapi tuntutan agar suami memenuhi kewajiban nafkah yang terlewat dapat diajukan sebagai bagian gugatan, tergantung dasar dan bukti.

Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami menanggung biaya penghidupan bekas istri bila patut.

Strategi persiapan

Mulailah mencatat sejak masalah muncul. Foto kuitansi, simpan percakapan, dan minta keterangan orang yang mengetahui keadaan rumah tangga.

Konsultasikan rumusan petitum kepada advokat agar tuntutan jelas, terukur, dan tidak membingungkan hakim.

Contoh perhitungan sederhana

Contoh: Bu Tini (fiktif) menuntut nafkah enam bulan terakhir. Ia membuat tabel berisi kebutuhan makan, listrik, dan sekolah anak setiap bulan, lalu melampirkan kuitansi. Suami (fiktif) menyatakan pernah memberi sebagian dan menunjukkan bukti transfer. Hakim akan mengurangi jumlah yang terbukti sudah dibayar.

Karena itu catatan yang jujur dan lengkap lebih dipercaya daripada angka besar tanpa bukti. Perhitungan yang masuk akal menunjukkan itikad baik dan mempermudah putusan.

Kendala yang sering muncul

Kendala utama adalah pembuktian. Banyak rumah tangga tidak punya catatan, dan saksi mungkin enggan hadir. Sebagian suami juga membantah dengan alasan istri meninggalkan rumah atau membangkang.

Jika bukti terbatas, ajukan apa yang ada: pesan singkat, riwayat tarik tunai, dan keterangan orang yang melihat langsung keadaan keluarga. Hakim menilai keseluruhan bukti, bukan satu dokumen saja.

Terakhir, perhatikan bahwa hak ini terkait dengan perkara perceraian; sebaiknya bicarakan dengan advokat apakah tuntutan paling tepat diajukan bersama gugatan atau terpisah.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah tuntutan bisa diajukan setelah cerai? Praktik berbeda-beda, dan sebagian hakim mempersoalkan bila tidak diajukan dalam perkara perceraian. Karena itu lebih aman mengajukannya bersama perkara pokok.

Apakah anak juga mendapat nafkah lampau? Nafkah anak yang tidak dibayar dapat dituntut pula, dan kebutuhan anak biasanya mudah dibuktikan lewat biaya sekolah dan kesehatan.

Apakah perlu pengacara? Tidak wajib, tetapi pendampingan membantu merumuskan petitum dan menyiapkan alat bukti dengan tertib.

Hal yang sering keliru

• Mengira nafkah madliyah otomatis dikabulkan. Hakim tetap menilai bukti dan fakta.
• Mengira tuntutan dapat diajukan tanpa menyebut periode. Rincian waktu diperlukan.
• Mengira berlaku sama untuk semua agama. Istilah ini lahir dari praktik peradilan agama.

Dasar hukum

• UU 1/1974 jo. UU 16/2019 Pasal 34
• KHI Pasal 80
• Perma 3/2017

Dalam kategori yang sama

• Utang Suami atau Istri: Siapa yang Menanggung?
• Visum dan Bukti KDRT: Cara Melapor dan Mengumpulkan Bukti
• Wali Nikah dan Wali Hakim: Urutan, Syarat, dan Kapan Berlaku

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.