Nafkah Anak Setelah Cerai: Cara Menghitung dan Menagih

Dasar hukum kewajiban nafkah anak

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bapak dan ibu tetap wajib memelihara dan mendidik anak setelah bercerai, semata-mata demi kepentingan anak. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan; bila bapak nyata-nyata tidak mampu, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.

Bagi pasangan Islam, Kompilasi Hukum Islam menyebut biaya pengasuhan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri, yang dalam KHI diukur pada usia 21 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan hak anak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya walaupun orang tuanya berpisah.

Cara menghitung kebutuhan anak

Hakim tidak mengambil angka dari udara. Susunlah daftar pengeluaran bulanan anak: makan, susu atau gizi, biaya sekolah, transportasi, pakaian, kesehatan, pulsa belajar, dan kegiatan pendukung. Lampirkan bukti seperti kuitansi, slip SPP, atau tagihan.

Setelah itu gambarkan kemampuan ayah: pekerjaan, penghasilan, tunjangan, dan tanggungan lain. Hakim akan menimbang kedua sisi ini agar putusannya wajar dan dapat dilaksanakan.

Praktik peradilan juga mengenal permintaan penyesuaian nafkah secara berkala karena biaya hidup naik. Tanyakan kepada advokat apakah permintaan itu perlu dicantumkan dalam petitum.

Mencantumkan nafkah dalam gugatan

Dalam cerai talak, nafkah anak dapat diminta lewat gugatan rekonvensi oleh istri. Dalam cerai gugat, istri dapat memasukkan tuntutan hak asuh dan nafkah anak sekaligus. Di Pengadilan Negeri, tuntutan nafkah anak diajukan bersama gugatan cerai.

Tuliskan jumlah per bulan, sampai usia berapa, dan nomor rekening penerima. Rumusan yang jelas memudahkan eksekusi kelak.

Contoh: Bu Ratna (fiktif) menghitung kebutuhan anaknya Rp2.500.000 per bulan, lalu melampirkan bukti SPP dan belanja bulanan. Pak Hendra (fiktif) menunjukkan penghasilannya. Hakim kemudian menetapkan angka yang menurut penilaiannya patut.

Bila nafkah tidak dibayar

Mulailah dengan cara damai: ingatkan secara tertulis, simpan bukti pesan, dan bila perlu minta bantuan mediator atau keluarga. Catat tanggal dan jumlah yang belum dibayar.

Jika tidak berhasil dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap, ajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan yang memutus perkara. Pengadilan biasanya memanggil pihak yang kalah untuk ditegur lebih dulu sebelum langkah paksa.

Untuk ayah berstatus aparatur sipil negara, ada aturan tentang pembagian gaji bagi bekas istri dan anak. Tanyakan hal ini kepada bagian kepegawaian atau advokat.

Jalur pidana dan perlindungan anak

Penelantaran anak dapat menjadi persoalan pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan, dalam lingkup rumah tangga, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun jalur pidana sebaiknya menjadi pilihan terakhir karena tujuan utama adalah nafkah rutin anak.

Lembaga seperti dinas perlindungan anak dan lembaga bantuan hukum dapat membantu mediasi dan pendampingan.

Menjaga bukti sejak dini

Simpan bukti transfer, percakapan, dan kuitansi. Bukti yang rapi membuat perhitungan lebih mudah diterima hakim dan mengurangi perdebatan tentang siapa membayar apa.

Bila ayah pernah memberi sebagian, catat juga agar perhitungan tidak merugikan siapa pun.

Bila ayah tidak mampu atau penghasilannya berubah

Kemampuan ayah bisa naik atau turun setelah putusan. Bila ayah kehilangan pekerjaan atau sakit berat, ia dapat mengajukan permohonan perubahan, sedangkan bila penghasilannya meningkat, ibu dapat meminta penyesuaian. Perubahan sebaiknya ditempuh lewat pengadilan, bukan dengan mengurangi pembayaran secara sepihak.

Selama belum ada putusan baru, jumlah yang tertulis dalam putusan tetap menjadi pegangan. Ayah yang membayar kurang dari seharusnya dapat dianggap lalai walaupun alasannya masuk akal.

Peran ibu dan keluarga lain

Ibu yang memegang hak asuh umumnya menanggung kebutuhan sehari-hari secara langsung. Undang-Undang Perkawinan membuka kemungkinan pengadilan menentukan ibu ikut memikul biaya bila ayah nyata-nyata tidak mampu. Jadi pembagian tanggung jawab selalu melihat kemampuan masing-masing.

Dalam keadaan tertentu, keluarga besar dapat membantu secara sukarela, tetapi bantuan itu tidak menghapus kewajiban orang tua.

Hal yang sering keliru

• Mengira nafkah anak hilang bila ibu menikah lagi. Kewajiban ayah tidak otomatis gugur.
• Mengira angka nafkah harus sama dengan gaji. Hakim menimbang kebutuhan anak dan kemampuan ayah.
• Mengira nafkah dapat ditagih tanpa putusan. Putusan menjadi dasar untuk eksekusi.

Dasar hukum

• UU 1/1974 jo. UU 16/2019 Pasal 41
• KHI Pasal 156 huruf d
• UU 35/2014 Pasal 14 ayat 2

Dalam kategori yang sama

• Tunjangan PNS dan Pembagian Gaji saat Cerai
• Utang Suami atau Istri: Siapa yang Menanggung?
• Visum dan Bukti KDRT: Cara Melapor dan Mengumpulkan Bukti

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.