Mafia Tanah: Modus Umum dan Cara Mencegahnya

Apa yang dimaksud mafia tanah

Istilah mafia tanah dipakai untuk kelompok atau jaringan yang secara terorganisasi menguasai tanah milik orang lain melalui cara-cara melawan hukum. Pelakunya dapat berasal dari berbagai kalangan, kadang melibatkan oknum yang memahami proses administrasi pertanahan. Pemerintah membentuk satuan tugas dan memperkuat koordinasi antara kementerian pertanahan, kepolisian, dan kejaksaan untuk menangani hal ini.

Sasaran yang umum adalah tanah kosong, tanah milik orang yang tinggal jauh atau lanjut usia, tanah warisan yang belum dibagi, dan tanah yang sertifikatnya masih berbentuk lama.

Modus yang sering terjadi

• Pemalsuan akta, surat kuasa, atau tanda tangan pemilik.
• Pengajuan sertifikat pengganti dengan alasan hilang padahal sertifikat asli masih ada.
• Penjualan tanah yang sama kepada beberapa pembeli.
• Pinjam sertifikat lalu dibalik nama tanpa sepengetahuan pemilik.
• Penggunaan dokumen lama, seperti girik, untuk mengklaim tanah yang sudah bersertifikat.
• Penguasaan fisik tanah kosong lalu menggugatnya seolah pemilik.

Pelaku sering memanfaatkan kelengahan pemilik, seperti tidak pernah mengecek tanah atau menitipkan sertifikat kepada orang yang tidak benar-benar dikenal.

Cara mencegah

Pencegahan dimulai dari kebiasaan sederhana. Simpan sertifikat asli di tempat aman, misalnya brankas atau kotak penyimpanan bank. Jangan meminjamkan sertifikat atau menandatangani surat kosong. Kunjungi tanah secara berkala dan pasang papan nama kepemilikan di tanah kosong.

Cek status tanah secara berkala di kantor pertanahan atau melalui layanan resmi. Bila sertifikat sudah beralih ke bentuk elektronik, jaga keamanan akun dan jangan membagikan data pribadi. Selalu pakai PPAT yang terdaftar dan curigai tawaran yang terlalu murah atau terlalu terburu-buru.

Jika sudah menjadi korban

Langkah pertama adalah memeriksa kondisi tanah di kantor pertanahan untuk mengetahui apakah sudah terjadi balik nama. Kumpulkan bukti kepemilikan dan bukti penguasaan. Lalu ajukan pengaduan tertulis ke kantor pertanahan dan kantor wilayah, dan buat laporan ke kepolisian bila ada dugaan pemalsuan atau penipuan.

Pidana pemalsuan surat dan penipuan diatur dalam KUHP. Dalam KUHP baru (UU 1/2023), ketentuannya diatur dengan nomor pasal berbeda, sehingga rujukan pasti sebaiknya dikonfirmasi pada advokat. Perkara perdata untuk memulihkan hak diajukan terpisah di pengadilan.

Contoh: Pak Hasan merantau dan memiliki sebidang tanah di kampung. Saat pulang, ia mendapati tanahnya sudah dipagari orang lain yang mengaku membelinya dari seseorang berkuasa atas namanya. Pak Hasan memeriksa buku tanah, lalu mengadu ke kantor pertanahan dan melapor ke polisi dengan membawa sertifikat asli sebagai bukti.

Peran notaris, PPAT, dan pembeli

Pembeli juga perlu berhati-hati agar tidak ikut menjadi korban. Pastikan penjual adalah pemilik sebenarnya dengan mencocokkan identitas, melihat sertifikat asli, dan mengecek ke kantor pertanahan. Datangi tanahnya dan bertanya kepada tetangga atau perangkat desa tentang siapa yang selama ini menguasainya.

PPAT yang baik akan menolak membuat akta jika dokumen janggal. Jika Anda merasa ditekan atau dikejar waktu, itu tanda bahaya. Pembeli yang membeli tanpa kehati-hatian tidak selalu dilindungi sebagai pembeli beritikad baik oleh hakim.

Sertifikat elektronik dan keamanan data

Kementerian ATR/BPN mendorong sertifikat elektronik untuk mengurangi pemalsuan. Meski demikian, risiko baru muncul, seperti penipuan lewat tautan palsu atau permintaan data pribadi. Jangan pernah membagikan kode verifikasi atau kata sandi akun pertanahan Anda kepada siapa pun, termasuk orang yang mengaku petugas.

Informasi resmi hanya diumumkan lewat kanal resmi kementerian dan kantor pertanahan. Bila ragu, datangi kantor secara langsung.

Memperkuat bukti penguasaan

Dalam banyak perkara, penguasaan nyata menjadi faktor penting. Dokumentasikan tanah Anda dengan foto bertanggal, simpan bukti pembayaran PBB, dan minta tetangga atau perangkat desa mengetahui siapa pemilik tanah. Jika tanah disewakan atau dipakai orang lain, buat perjanjian tertulis agar penguasaan oleh pihak lain tidak dianggap sebagai kepemilikan.

Edukasi keluarga

Banyak korban adalah keluarga yang tidak mengetahui letak atau status tanah warisan. Ajak ahli waris mengetahui letak tanah, lokasi dokumen, dan siapa yang memegang sertifikat. Buat catatan sederhana berisi nomor sertifikat dan lokasi simpan. Dengan begitu, jika sesuatu terjadi, tanah tidak mudah diambil oleh pihak yang mengaku-ngaku.

Hal yang sering keliru

• Menitipkan sertifikat kepada orang lain tanpa tanda terima atau batas waktu yang jelas.
• Membiarkan tanah kosong bertahun-tahun tanpa pengawasan.
• Menunda melapor karena malu atau mengira akan selesai sendiri; keterlambatan dapat menyulitkan pembuktian.

Dasar hukum

• PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah
• UU 1/2023 tentang KUHP (ketentuan pemalsuan surat dan penipuan)

Dalam kategori yang sama

• Nominee: Risiko Memakai Nama Orang Lain untuk Tanah WNA
• NOP PBB dan SPPT: Fungsi dan Batasannya
• Pagar atau Bangunan Menyeberang ke Tanah Tetangga: Akibat Hukumnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.