Laporan Keuangan PT Perorangan: Wajib Tiap Periode, Tenggat Enam Bulan, dan Sanksinya

Sudah punya PT perorangan, lalu lupa satu kewajiban

Mbak Dewi (nama samaran) mendirikan PT perorangan untuk usaha katering rumahan. Pendaftarannya cepat, cukup mengisi pernyataan pendirian secara daring. Setahun kemudian, seorang rekan bertanya apakah ia sudah melaporkan laporan keuangan. Mbak Dewi kaget, karena ia mengira cukup melapor pajak.

Banyak pemilik PT perorangan mengalami hal serupa. Kemudahan pendirian sering membuat orang lupa bahwa status badan hukum datang bersama kewajiban rutin.

Dasar hukumnya

PT perorangan diperkenalkan lewat perubahan UU Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja, yang kini berlaku sebagai UU 6/2023. Aturan teknisnya ada di PP 8/2021 tentang modal dasar serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil.

Pasal 10 PP 8/2021 mengatur kewajiban laporan keuangan:

• Ayat (1): PT perorangan wajib membuat laporan keuangan.
• Ayat (2): laporan dilaporkan kepada Menteri dengan mengisi format isian secara elektronik, paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.
• Ayat (3): format isian memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
• Ayat (4): laporan keuangan masuk dalam daftar Perseroan perorangan.

Setelah isian lengkap, Menteri menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik (Pasal 11). Simpan bukti ini bersama dokumen perusahaan.

Kapan tenggatnya jatuh

Penjelasan Pasal 10 ayat (2) menyebut "periode akuntansi berjalan" dihitung sejak tanggal sertifikat diterbitkan. Artinya, titik awal hitungan berkaitan dengan tanggal sertifikat pendaftaran PT perorangan Anda, bukan otomatis 1 Januari.

Cara praktis membacanya bisa berbeda, misalnya apakah periode tetap mengikuti tahun buku dalam pernyataan pendirian. Karena itu, periksa sistem pelaporan di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan tanggal yang tercantum di sertifikat. Jangan menunggu sampai mendekati batas akhir.

Isi laporan: tidak harus rumit

Bagian	Isi singkat	Contoh untuk usaha katering
Laporan posisi keuangan	Aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode	Kas, peralatan masak, utang ke pemasok bahan, modal pemilik
Laporan laba rugi	Pendapatan dan beban selama periode	Penjualan paket, belanja bahan, gaji pembantu dapur, listrik
Catatan atas laporan keuangan	Penjelasan pos yang perlu diterangkan	Pinjaman dari keluarga, pembelian oven, piutang pelanggan

Penjelasan Pasal 10 ayat (3) menyebut laporan ini dipakai sebagai data profil PT perorangan dan dasar menilai apakah perusahaan masih memenuhi kriteria. Jadi, angka yang dilaporkan sebaiknya jujur dan konsisten dengan catatan pajak.

Sanksi bila tidak melapor

Pasal 12 ayat (1) PP 8/2021 menetapkan sanksi administratif bagi PT perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan:

1. teguran tertulis;
2. penghentian hak akses atas layanan; atau
3. pencabutan status badan hukum.

Penghentian hak akses berarti perusahaan dapat terhambat mengurus perubahan data di sistem. Pencabutan status badan hukum lebih berat, karena perlindungan tanggung jawab terbatas PT ikut terancam. Tata cara pengenaan sanksi diatur dengan peraturan menteri (Pasal 12 ayat (2)).

Kaitannya dengan kriteria usaha mikro dan kecil

PT perorangan hanya untuk usaha yang memenuhi kriteria mikro dan kecil. Pasal 9 ayat (1) PP 8/2021 mewajibkan perubahan status menjadi PT biasa bila pemegang saham lebih dari satu orang, atau usaha tidak lagi memenuhi kriteria mikro dan kecil.

Kriterianya ada di Pasal 35 PP 7/2021. Untuk pendirian dipakai modal usaha: mikro paling banyak Rp1 miliar dan kecil lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Untuk kemudahan dan perlindungan, dipakai hasil penjualan tahunan: mikro paling banyak Rp2 miliar dan kecil lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar.

Laporan keuangan yang rapi membantu Anda mengetahui sejak dini kapan usaha mulai melewati batas itu.

Langkah praktis

1. Cek tanggal sertifikat pendaftaran. Catat di kalender dan pasang pengingat beberapa bulan sebelum batas enam bulan.
2. Pisahkan rekening usaha dan pribadi. Pencampuran uang membuat laporan sulit disusun dan melemahkan pemisahan harta.
3. Catat transaksi setiap bulan. Buku kas sederhana atau aplikasi pembukuan sudah cukup sebagai bahan.
4. Isi format laporan di sistem AHU. Masuk dengan akun yang dipakai saat pendirian, lalu isi ketiga bagian laporan.
5. Unduh dan simpan bukti penerimaan. Bukti ini berguna saat mengajukan pinjaman, tender, atau kemitraan.

Mbak Dewi akhirnya menyusun laporan dari catatan belanja dan penjualannya. Ia juga membuka rekening khusus usaha. Laporan berikutnya terasa jauh lebih mudah karena datanya sudah terkumpul tiap bulan.

Hal yang sering keliru

• Mengira laporan SPT pajak sudah menggantikan laporan keuangan ke AHU. Keduanya kewajiban yang berbeda.
• Mengira usaha yang belum untung tidak perlu melapor. Kewajiban Pasal 10 tidak bergantung pada laba.
• Menganggap sanksi hanya teguran. Pasal 12 membuka kemungkinan pencabutan status badan hukum.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah laporan keuangan PT perorangan harus diaudit?

PP 8/2021 hanya mensyaratkan pengisian format isian yang memuat tiga bagian. PP ini tidak menyebut kewajiban audit. Kewajiban lain dapat muncul dari perjanjian dengan bank atau mitra.

Usaha saya belum berjalan. Tetap wajib lapor?

Pasal 10 tidak membedakan PT perorangan yang aktif atau belum aktif. Laporkan saja dengan angka apa adanya, termasuk bila nilainya nol.

Saya terlambat melapor. Apa yang dilakukan?

Segera lengkapi laporan di sistem. Sanksi menurut Pasal 12 bersifat bertahap, sehingga melapor secepatnya dapat mencegah sanksi yang lebih berat.

Apakah perlu notaris untuk melapor?

Tidak. Pelaporan dilakukan dengan mengisi format isian secara elektronik. Pemilik dapat melakukannya sendiri.

Bagaimana bila PT perorangan saya ingin menambah pemegang saham?

Pasal 9 PP 8/2021 mewajibkan perubahan status menjadi PT biasa melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

Dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
• Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam kategori yang sama

• Rehabilitasi Setelah Pailit: Syarat, Tahapan, dan Manfaatnya bagi Debitor
• Keberatan (Oposisi) Merek di DJKI: Cara Menghadang Merek Mirip Selama Masa Pengumuman
• Rehabilitasi Setelah Pailit: Syarat, Tahapan, dan Manfaatnya bagi Debitor

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.