Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus di Pengadilan

Dasar pemberian kuasa

Pasal 123 HIR memungkinkan para pihak diwakili kuasa di pengadilan dengan surat kuasa khusus. Kuasa khusus berbeda dari kuasa umum karena hanya berlaku untuk perbuatan atau perkara tertentu.

Pemberian kuasa secara umum diatur Pasal 1792 KUHPerdata dan seterusnya sebagai perjanjian antara pemberi dan penerima kuasa.

Isi surat kuasa khusus

Menurut pedoman Mahkamah Agung (SEMA 6 Tahun 1994 yang sering dirujuk), surat kuasa khusus sebaiknya menyebut dengan jelas: identitas pemberi dan penerima kuasa, pengadilan tempat perkara diajukan, serta pokok perkara dan pihak lawan.

Surat kuasa juga biasanya mencantumkan hak substitusi, yaitu hak penerima kuasa untuk melimpahkan kuasa kepada orang lain, jika disepakati. Surat kuasa harus ditandatangani dan diberi meterai sesuai ketentuan.

Siapa yang boleh menjadi kuasa

Penerima kuasa yang beracara di pengadilan umumnya advokat yang berlisensi dan telah disumpah. Kuasa insidentil, misalnya anggota keluarga, memerlukan izin ketua pengadilan dan hanya untuk perkara tertentu.

Badan hukum, seperti perseroan, diwakili pengurusnya atau kuasa yang ditunjuk sesuai anggaran dasar.

Contoh

Contoh: Bu Sari ingin menggugat pembeli rumahnya yang tidak melunasi harga. Ia memberi kuasa kepada advokat Pak Anton. Surat kuasanya menyebut Bu Sari sebagai pemberi kuasa, Pengadilan Negeri tertentu, pihak lawan, dan perkara wanprestasi jual beli rumah. Karena rinci, surat kuasa itu dinilai memenuhi syarat. (Nama dan kasus fiktif.)

Mencabut atau mengakhiri kuasa

Pemberi kuasa dapat mencabut kuasa kapan saja, lalu memberi tahu penerima kuasa dan pengadilan. Kuasa juga berakhir bila perkara selesai, penerima kuasa meninggal atau mengundurkan diri.

Jelaskan pula honorarium dan batas wewenang dalam perjanjian tersendiri agar tidak timbul salah paham.

Tanggung jawab dan etika kuasa hukum

Advokat wajib menjalankan kuasa dengan itikad baik, menjaga kerahasiaan klien, dan tidak menjanjikan hasil perkara. Klien berhak mendapat penjelasan perkembangan perkara secara berkala.

Klien juga berkewajiban jujur menyampaikan fakta dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Kerja sama yang terbuka membuat pembelaan lebih kuat.

Kuasa untuk tingkat banding dan kasasi

Dalam praktik, surat kuasa untuk satu tingkat pengadilan belum tentu otomatis berlaku untuk tingkat berikutnya. Karena itu, surat kuasa sering menyebut dengan tegas bahwa kuasa meliputi pengajuan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, atau dibuat surat kuasa baru untuk tiap tingkat.

Periksa pula masa berlaku kuasa dan apakah ada pembatasan tindakan, seperti larangan berdamai tanpa persetujuan pemberi kuasa.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah surat kuasa dibuat di notaris? Tidak harus. Surat kuasa khusus dapat dibuat di bawah tangan, asalkan memenuhi unsur dan bermeterai sesuai ketentuan. Namun penandatanganan di hadapan pejabat dapat menambah kepastian identitas.

Bolehkah satu advokat mewakili dua pihak yang berlawanan? Pada dasarnya tidak, karena menimbulkan benturan kepentingan. Pastikan advokat Anda menjelaskan hal ini sejak awal.

Bagaimana jika pemberi kuasa meninggal? Kuasa pada dasarnya berakhir, dan ahli waris perlu memberi kuasa baru bila perkara dilanjutkan.

Hal yang sering keliru

• Memakai kuasa umum untuk beracara di pengadilan.
• Tidak menyebut pengadilan dan pokok perkara dalam surat kuasa.
• Menyangka kuasa tidak dapat dicabut; pemberi kuasa tetap dapat mencabutnya.

Dasar hukum

• HIR Pasal 123
• KUHPerdata Pasal 1792
• UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Dalam kategori yang sama

• Perlawanan terhadap Sita Eksekusi: Derden Verzet
• Perlawanan Verzet atas Putusan Verstek: Tenggat dan Alur
• Posbakum: Bantuan Hukum Gratis di Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.