Posbakum: Bantuan Hukum Gratis di Pengadilan

Apa itu Posbakum

Pos Bantuan Hukum, disingkat Posbakum, adalah layanan di lingkungan pengadilan yang membantu masyarakat tidak mampu memahami dan menjalankan proses hukum. Pengaturannya terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Layanan ini terkait dengan prodeo dan sidang di luar gedung. Ketiganya merupakan bagian dari upaya menyediakan akses keadilan.

Layanan yang tersedia

Layanan utama Posbakum meliputi pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum, misalnya surat gugatan, permohonan, atau jawaban.

Di beberapa pengadilan, Posbakum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum yang bekerja sama dengan pengadilan. Jam layanan dan jenis perkara yang dilayani dapat berbeda, sehingga sebaiknya bertanya di tempat.

Siapa yang dapat memanfaatkan

Layanan ditujukan bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi. Petugas dapat meminta identitas serta bukti ketidakmampuan, seperti surat keterangan tidak mampu atau kartu jaminan sosial.

Perkara yang dilayani umumnya perkara perdata, perkara agama, dan permohonan, serta pendampingan administrasi untuk perkara pidana bagi terdakwa tertentu, sesuai ketentuan setiap pengadilan.

Contoh

Contoh: Pak Slamet, petani, bingung bagaimana menuliskan gugatan tentang batas tanah. Ia datang ke Posbakum di pengadilan negeri, menunjukkan KTP dan surat keterangan tidak mampu. Petugas menjelaskan alur perkara dan membantunya menyusun draf gugatan, lalu Pak Slamet mendaftarkannya sendiri ke bagian pendaftaran. (Nama dan kasus fiktif.)

Batas layanan

Posbakum membantu pada tahap tertentu, tetapi bukan berarti pengurusnya selalu mewakili pemohon di sidang. Pemohon tetap harus hadir dan bertanggung jawab atas isi dokumennya.

Untuk perkara rumit atau bernilai besar, Anda mungkin memerlukan advokat yang mendampingi sepenuhnya. Pilihan lain adalah lembaga bantuan hukum yang terverifikasi berdasarkan UU Bantuan Hukum.

Bantuan hukum di luar pengadilan

Selain Posbakum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberi hak kepada orang miskin untuk mendapat bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum terverifikasi dan terakreditasi. Informasi tentang lembaganya dapat ditanyakan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum.

Tips agar konsultasi efektif

Tuliskan kronologi sebelum datang: siapa, kapan, di mana, dan apa yang terjadi. Kumpulkan dokumen yang berkaitan dan susun menurut urutan waktu. Petugas yang menerima ringkasan jelas dapat memberi arahan lebih cepat dan tepat.

Catat nama petugas dan saran yang diberikan. Jika dokumen yang dibuat Posbakum kemudian perlu diperbaiki, Anda memiliki rujukan untuk kembali bertanya.

Hubungan dengan sidang keliling

Selain Posbakum, Perma Nomor 1 Tahun 2014 juga mengatur sidang di luar gedung pengadilan bagi masyarakat yang tinggal jauh. Sidang ini dapat menjadi pilihan di daerah yang jangkauan pengadilannya terbatas.

Informasi jadwal biasanya diumumkan oleh pengadilan setempat, sehingga pantau papan pengumuman dan situs resmi pengadilan.

Hal yang sering keliru

• Menyangka Posbakum otomatis menjadi kuasa hukum sampai putusan.
• Membayar ke oknum yang mengaku petugas; layanan resmi gratis.
• Datang tanpa dokumen sehingga konsultasi tidak optimal.

Dasar hukum

• Perma 1 Tahun 2014
• UU 16 Tahun 2011

Dalam kategori yang sama

• Sumpah Pemutus dan Sumpah Tambahan dalam Pembuktian
• Tahapan Sidang Perdata: Jawaban, Replik, dan Duplik
• Alur Gugatan Perdata dari Pendaftaran sampai Putusan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.