Pengecualian Kearifan Lokal 2 Hektare untuk Membakar Lahan dan Moratorium 2026

Isi pengecualian dalam undang-undang

Pasal 69 ayat (1) huruf h UU 32/2009 melarang setiap orang membuka lahan dengan cara membakar. Ayat (2) pasal yang sama menyatakan larangan itu "memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing".

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) memberi batasan tegas. Kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas paling banyak 2 hektare per kepala keluarga, untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal, dan dikelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekitarnya. Ketiga syarat ini berlaku bersamaan.

Perda yang mengatur pembakaran terbatas

Sejumlah daerah menurunkan pengecualian ini dalam Peraturan Daerah, antara lain:

• Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
• Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal.

Perda semacam ini biasanya mengatur siapa yang boleh membakar, luas, waktu, pemberitahuan kepada aparat desa, dan kewajiban menjaga api. Cari naskah Perda daerah Anda di database Perda InfoHukum.

Arahan moratorium 2026

Menurut pemberitaan ANTARA dan JawaPos, pada Agustus 2026 Menko Polkam saat itu, Djamari Chaniago, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menghentikan sementara izin pembakaran lahan berbasis kearifan lokal, dan arahan ini kembali ditegaskan pada awal September 2026. Alasannya, kemarau 2026 diperkirakan lebih panjang karena El Niño sehingga api di lahan gambut sulit dikendalikan. Kementerian Lingkungan Hidup juga disebut akan menerbitkan surat edaran agar Perda tersebut tidak diberlakukan sementara.

Perlu dicatat, moratorium diumumkan sebagai arahan koordinasi. Perda tidak otomatis tercabut. Bentuk hukum tindak lanjutnya, seperti surat edaran, peraturan kepala daerah, atau perubahan Perda bersama DPRD, perlu dipantau di masing-masing daerah.

Yang perlu dilakukan warga

• Selama arahan penghentian sementara berlaku, jangan mengandalkan izin pembakaran dari Perda atau kepala desa. Tanyakan dulu ke dinas terkait.
• Tanyakan program pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), misalnya bantuan alat atau pupuk, di desa atau dinas pertanian.
• Bila tetap membakar sesuai kearifan lokal setelah larangan sementara dicabut, patuhi batas 2 hektare, sekat bakar, dan jaga api sampai padam.

Ancaman pidana bila melanggar dijelaskan di larangan membakar lahan dan sanksinya. Peta Perda per provinsi ada di Peta Hukum Karhutla & TPPO.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah moratorium membuat Perda tidak berlaku?

Arahan menteri koordinator tidak otomatis mencabut Perda. Namun daerah dapat menundanya lewat kebijakan kepala daerah, dan aparat penegak hukum dapat menilai pembakaran di masa darurat secara lebih ketat. Ikuti pengumuman resmi pemerintah daerah Anda.

Apakah perusahaan boleh memakai alasan kearifan lokal?

Tidak. Batasannya per kepala keluarga dan untuk varietas lokal, sehingga ditujukan bagi peladang tradisional, bukan perkebunan skala usaha.

Dasar hukum

• UU 32/2009 tentang PPLH (Pasal 69 dan Penjelasan)
• Perda Provinsi Kalimantan Tengah 1/2020
• Perda Provinsi Kalimantan Barat 1/2022

Dalam kategori yang sama

• Peran Kemenko Polkam dalam Koordinasi Karhutla dan TPPO: Perpres 141/2024, Desk Karhutla, dan Gugus Tugas TPPO
• Peran Kemenko Polkam dalam Koordinasi Karhutla dan TPPO: Perpres 141/2024, Desk Karhutla, dan Gugus Tugas TPPO

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.