Itsbat Nikah: Alur Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama

Apa itu itsbat nikah

Perkawinan yang sah menurut agama tetap harus dicatat agar punya kekuatan bukti di mata negara. Jika pencatatan belum dilakukan, pasangan dapat meminta pengadilan menetapkan bahwa perkawinan itu sah. Inilah yang disebut itsbat nikah.

Dasar yang sering dirujuk adalah Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tentang sahnya perkawinan dan pencatatannya, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur itsbat nikah.

Kapan itsbat nikah bisa diajukan

Pasal 7 ayat (3) KHI membatasi alasan pengajuan, misalnya untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan tanpa halangan menurut undang-undang.

Karena itu, hakim akan menilai apakah alasan pemohon termasuk yang dibolehkan. Pemohon perlu menjelaskan alasan itu dengan jelas dalam surat permohonan.

Langkah mengajukan permohonan

Permohonan umumnya bersifat sepihak (voluntair), sehingga ditulis sebagai permohonan, bukan gugatan. Daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai tempat tinggal pemohon, lalu bayar panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu, tersedia jalur berperkara secara cuma-cuma atau pos bantuan hukum di pengadilan.

Setelah dijadwalkan, hakim memeriksa pemohon dan saksi. Saksi biasanya orang yang mengetahui langsung terjadinya pernikahan, misalnya wali, saksi nikah, atau tokoh yang hadir.

Contoh: Pak Hadi dan Bu Sari menikah secara agama tahun 2012 tetapi tidak tercatat. Ketika Bu Sari ingin mengurus akta kelahiran anak dengan nama kedua orang tua, mereka mengajukan itsbat nikah. Setelah saksi didengar dan hakim yakin syarat sah terpenuhi, pengadilan mengeluarkan penetapan yang mereka bawa ke KUA.

Berkas yang perlu disiapkan

Siapkan KTP dan kartu keluarga, surat keterangan dari KUA bahwa pernikahan tidak tercatat, dan surat keterangan dari desa atau kelurahan. Bukti pendukung seperti foto, undangan, atau surat dari wali juga membantu.

Mintalah daftar berkas terbaru ke pengadilan, karena kebutuhan dapat berbeda antardaerah.

Akibat hukum bagi anak, istri, dan harta

Perkawinan yang tidak tercatat sering menyulitkan istri dan anak ketika harus membuktikan hubungan hukum, misalnya saat mengurus tunjangan, pensiun, atau warisan. Dengan penetapan itsbat, status perkawinan menjadi jelas sejak dilangsungkan, sesuai isi penetapan.

Anak yang lahir dari perkawinan itu dapat dicatat sebagai anak dari kedua orang tuanya. Harta yang diperoleh sejak perkawinan juga lebih mudah dibuktikan sebagai harta bersama bila kelak terjadi perpisahan.

Tips menghadapi persidangan

Datanglah tepat waktu dan berpakaian rapi. Jelaskan secara jujur kapan, di mana, dan bagaimana pernikahan dilangsungkan, siapa walinya, serta siapa saksinya. Konsistensi keterangan pemohon dan saksi sangat dinilai hakim.

Jika ada kekurangan berkas, hakim biasanya memberi kesempatan untuk melengkapinya. Mintalah petunjuk kepada petugas meja informasi bila bingung dengan tata cara pendaftaran.

Setelah penetapan keluar

Penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap dibawa ke KUA untuk dicatat, lalu pasangan menerima buku nikah. Dokumen ini kemudian dipakai untuk mengurus akta kelahiran anak, tunjangan, atau warisan.

Pasangan dianjurkan segera mengurusnya, karena status yang jelas melindungi hak istri, suami, dan anak.

Hal yang sering keliru

• Mengira itsbat nikah dapat diajukan untuk semua nikah siri tanpa alasan; hakim menilai alasannya.
• Menganggap penetapan langsung menghapus semua persoalan hukum lain, seperti poligami tanpa izin.
• Tidak membawa saksi yang benar-benar mengetahui pernikahan tersebut.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 2
• KHI Pasal 7

Dalam kategori yang sama

• Pengesahan Anak dan Asal-Usul Anak: Alur Penetapan
• Perubahan Nama dan Koreksi Akta: Penetapan Pengadilan
• Perwalian dan Pengampuan: Alur Penetapan di Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.