Perwalian dan Pengampuan: Alur Penetapan di Pengadilan

Perbedaan perwalian dan pengampuan

Perwalian berkaitan dengan anak yang orang tuanya telah meninggal, dicabut kekuasaannya, atau tidak diketahui keberadaannya. Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang belum berumur 18 tahun dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali.

Pengampuan (curatele) berkaitan dengan orang dewasa yang dinyatakan tidak cakap bertindak, misalnya karena gangguan jiwa atau kondisi tertentu. Dasarnya terutama diatur dalam KUH Perdata.

Pengadilan mana yang berwenang

Bagi umat Islam, permohonan penetapan wali umumnya diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan non-muslim ke Pengadilan Negeri. Untuk pengampuan, praktik umum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Karena praktik dapat berbeda antardaerah, tanyakan lebih dahulu kepada kepaniteraan pengadilan setempat.

Siapa yang dapat menjadi wali

Wali dapat ditunjuk oleh orang tua melalui wasiat, atau ditetapkan pengadilan dari keluarga atau orang lain yang dinilai cakap, jujur, adil, dan berkelakuan baik. Pengadilan menimbang kepentingan anak, bukan sekadar hubungan darah.

Contoh: Pak Slamet dan istrinya meninggal dalam kecelakaan, meninggalkan anak berumur 10 tahun dan rumah warisan. Paman anak itu, Pak Karto, memohon ditetapkan sebagai wali agar dapat mengurus sekolah dan menjaga harta anak. Hakim memeriksa kecakapan dan kejujuran Pak Karto sebelum menetapkan.

Tanggung jawab wali dan pengampu

Wali wajib mengurus anak dan hartanya dengan baik, tidak boleh menjual atau menjaminkan harta anak tanpa izin pengadilan, dan bertanggung jawab atas kerugian karena kelalaiannya. Pada waktu berakhirnya perwalian, wali memberi pertanggungjawaban.

Pengampu juga mengurus kepentingan orang yang diampu, terutama harta dan perbuatan hukumnya, dan perlu mencatat pengeluaran dengan rapi.

Berkas yang disiapkan

Siapkan akta kematian atau bukti keadaan orang tua, akta kelahiran anak, kartu keluarga, KTP pemohon, dan surat keterangan dokter untuk perkara pengampuan.

Pengadilan dapat meminta bukti kemampuan pemohon, misalnya surat keterangan penghasilan atau kelakuan baik.

Berakhirnya perwalian atau pengampuan

Perwalian berakhir saat anak dewasa atau menikah, atau bila wali dicabut atau meninggal. Pengampuan berakhir bila alasan pengampuan hilang dan pengadilan mencabutnya.

Pengadilan dapat mencabut kuasa wali yang menyalahgunakan harta atau berlaku buruk, atas permintaan keluarga atau pihak berkepentingan.

Berapa lama prosesnya dan siapa yang membantu?

Lama proses bergantung pada kelengkapan berkas dan jadwal sidang. Pos bantuan hukum di pengadilan dapat membantu warga yang kesulitan menyusun permohonan, dan lembaga perlindungan anak dapat memberi pendampingan. Jangan ragu bertanya kepada petugas.

Manfaat hukum bagi pihak yang dilindungi

Penetapan memberi kepastian siapa yang berwenang menandatangani dokumen sekolah, kesehatan, atau perbankan. Tanpa penetapan, pihak ketiga sering menolak karena khawatir terjadi penyalahgunaan.

Selain itu, pengawasan pengadilan membantu menjaga harta pihak yang dilindungi agar tidak dihabiskan untuk kepentingan lain.

Hal yang sering keliru

• Menganggap anggota keluarga otomatis menjadi wali tanpa penetapan.
• Menjual harta anak tanpa izin pengadilan.
• Menyamakan pengampuan dengan perwalian anak.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 50-54
• KUH Perdata Pasal 433 dst.

Dalam kategori yang sama

• Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama: Alur dan Persiapannya
• Pengesahan Anak dan Asal-Usul Anak: Alur Penetapan
• Perubahan Nama dan Koreksi Akta: Penetapan Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.