Interoperabilitas Data Tanpa Memusatkan Basis Data: Prinsip Utama Satu Data Indonesia

Apa itu interoperabilitas

Interoperabilitas adalah kemampuan sistem berbeda untuk saling bertukar dan memakai data. Contoh sehari-hari adalah kartu ATM yang dapat dipakai di mesin bank lain. Bank-bank itu berbeda, tetapi sepakat pada aturan bersama.

Dalam Satu Data Indonesia, prinsipnya serupa: instansi tetap punya sistem sendiri, tetapi memakai aturan bersama agar data dapat saling dipakai.

Pengertian ini penjelasan umum penulis.

Interoperabilitas dapat bersifat teknis, yaitu sambungan antar sistem, dan semantik, yaitu kesamaan makna data. Keduanya diperlukan agar pertukaran data bermanfaat.

Tanpa interoperabilitas, setiap instansi seperti pulau yang tidak punya jembatan. Data ada, tetapi sulit dipakai bersama untuk kepentingan yang lebih luas.

Karena itu istilah ini muncul berulang dalam pembahasan Satu Data Indonesia.

Tanpa memusatkan basis data

Pemberitaan menyebut bahwa SDI tidak berarti semua data dipusatkan di satu tempat. Kepemilikan, penguasaan, dan tanggung jawab tetap pada produsen data, dari kementerian hingga pemerintah desa.

Pendekatan ini menghindari risiko besar. Satu gudang data raksasa akan menjadi sasaran empuk peretas dan sulit dipulihkan bila rusak. Data yang tersebar tetapi saling terhubung lebih tangguh.

Alasan ini penjelasan umum, bukan kutipan resmi.

Pendekatan tersebar juga menghormati pembagian kewenangan pemerintahan, karena tiap tingkat pemerintahan tetap mengelola datanya sendiri.

Menurut pemberitaan pula, kewenangan SDI bersifat berjenjang dari pusat, daerah, hingga desa dan kelurahan. Pembagian ini sejalan dengan pendekatan data yang tersebar tetapi saling terhubung.

Apa yang disatukan

Menurut pemberitaan, yang disatukan adalah standar data, metadata, kode referensi, dan data induk. Keempatnya adalah bahasa bersama agar sistem yang berbeda dapat saling memahami.

Tanpa keempat hal itu, pertukaran data cenderung berantakan walau saluran teknisnya tersedia.

Dengan kata lain, yang dibangun bukan satu gedung besar, melainkan jalan dan rambu lalu lintas yang sama bagi semua gedung.

Keempat unsur ini juga yang membuat data dari desa, kabupaten, dan kementerian dapat dibaca dalam satu bahasa tanpa mengubah siapa pemiliknya.

• Standar data: aturan penulisan dan makna.
• Metadata: keterangan tentang data.
• Kode referensi: kode baku bersama.
• Data induk: acuan utama objek pokok.

Infrastruktur interoperabilitas

Pemberitaan menyebut adanya infrastruktur teknis interoperabilitas SDI yang dilindungi pidana. Pasal 133 menurut sumber memuat ancaman penjara paling lama 15 tahun dan atau denda kategori VIII bagi pihak yang menyerang, menyabotase, memanipulasi, menghancurkan, menyebarluaskan tanpa hak, atau mengambil alih infrastruktur itu.

Nominal denda kategori VIII tidak disebut sumber, sehingga tidak kami tuliskan. Bentuk fisik infrastruktur dan lokasinya juga belum dijelaskan.

Pembaca sebaiknya memeriksa naskah resmi untuk rumusan pasal ini.

Perlindungan pidana pada infrastruktur menunjukkan bahwa negara memandang jalur pertukaran data sebagai aset penting yang perlu dijaga, bukan hanya basis data di tiap instansi.

Manfaat bagi layanan publik

Bila interoperabilitas berjalan, warga tidak perlu mengisi data yang sama berkali-kali. Instansi dapat memverifikasi data lewat sistem yang terhubung, bukan meminta fotokopi dokumen.

Penyaluran bantuan sosial juga lebih mudah dicocokkan, sehingga penerima ganda dan warga yang terlewat dapat dikurangi.

Manfaat ini baru muncul bila standar benar-benar dijalankan oleh banyak instansi.

Penyaluran layanan seperti pendaftaran sekolah atau kesehatan juga dapat lebih cepat karena verifikasi data berjalan otomatis.

Namun jangan lupa bahwa tersambungnya sistem membuka kebutuhan pengaturan siapa boleh melihat apa.

Risiko dan kritik

Tersambungnya banyak sistem juga membawa risiko. Satu sistem lemah dapat menjadi pintu masuk ke sistem lain. Praktisi keamanan siber, menurut Bisnis.com, menekankan pentingnya deteksi anomali, penanganan insiden, audit arsitektur, dan prinsip zero trust, bukan hanya ancaman pidana.

Menurut pemberitaan, UU SDI mewajibkan pelaporan insiden keamanan data paling lambat 1x24 jam serta memuat standar dan audit keamanan.

Efektivitasnya baru dapat dinilai setelah aturan pelaksana berjalan.

Kritik itu penting sebagai pengingat bahwa keberhasilan SDI tidak cukup diukur dari beratnya ancaman pidana, tetapi dari kualitas pertahanan sistemnya.

Pantau pula pengumuman lembaga penyelenggara SDI, yang menurut pemberitaan akan mengoordinasikan pembina, produsen, dan wali data, untuk mengetahui standar sambungan yang dipakai.

Yang perlu dipersiapkan

Instansi dan penyedia layanan teknologi dapat memulai dengan memetakan sistem, mendokumentasikan struktur data, dan menilai keamanannya. Persiapan ini berguna apa pun bunyi peraturan pelaksana.

Hindari membangun integrasi mahal berdasarkan asumsi. Tunggu standar resmi agar tidak harus membangun ulang.

Libatkan tim keamanan sejak awal, bukan setelah sambungan antar sistem dibangun.

Contoh kasus

Contoh: Dinas kependudukan dan dinas sosial di sebuah kota fiktif memiliki sistem terpisah. Keduanya sepakat memakai kode wilayah dan format identitas yang sama, lalu membuat jalur pertukaran data. Dinas sosial dapat memverifikasi data penerima bantuan tanpa menyalin seluruh basis data kependudukan. Kedua dinas menandatangani kesepakatan yang menjelaskan siapa bertanggung jawab atas tiap kolom data. Warga yang mengajukan bantuan tidak lagi diminta membawa salinan kartu keluarga berkali-kali. Pengaturan hak akses tetap ditentukan oleh masing-masing dinas.

Hal yang sering keliru

• Mengira interoperabilitas berarti semua data dipusatkan.
• Mengira tersambung berarti semua data dapat dibuka bebas.
• Menyebut nominal denda pelanggaran infrastruktur padahal tidak tertera di sumber.

Dasar hukum

• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)

Dalam kategori yang sama

• Izin Akses Kontak dan Galeri di Aplikasi Pinjaman: Mana yang Wajar dan Apa Risikonya
• Jadwal Pembahasan RUU Satu Data Indonesia di DPR: Dari DIM sampai Paripurna
• Kapan Ketentuan Pidana UU Satu Data Mulai Berlaku? Masa Transisi dan Asas Tidak Berlaku Surut

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.