Kapan Ketentuan Pidana UU Satu Data Mulai Berlaku? Masa Transisi dan Asas Tidak Berlaku Surut

Disahkan belum tentu berlaku

DPR mengesahkan UU SDI pada 6 Oktober 2026. Menurut proses umum pembentukan undang-undang, setelah disetujui bersama, rancangan diajukan untuk disahkan dan diundangkan sebelum berlaku.

Pemberitaan yang kami baca tidak menyebut tanggal berlaku atau nomor undang-undang. Karena itu, ketentuan pidana belum dapat dikatakan sudah berlaku.

Pembaca perlu menunggu naskah resmi di Lembaran Negara.

Pembaca juga dapat memantau pengumuman dari DPR dan pemerintah untuk mengetahui kapan naskah akhir dipublikasikan. Naskah yang diunggah belakangan sering sedikit berbeda dari yang beredar di awal.

Proses itu biasanya memerlukan waktu, sehingga selisih antara pengesahan DPR dan pengundangan bisa beberapa pekan.

Mencari tanggal berlaku

Tanggal mulai berlaku biasanya tercantum pada pasal penutup, dengan kalimat seperti berlaku pada tanggal diundangkan atau pada tanggal tertentu. Kami tidak mengetahui bunyi UU SDI.

Setelah naskah terbit, cari pasal penutup dan catat tanggal pengundangan.

Bandingkan juga dengan pasal peralihan untuk melihat apakah ada aturan masa transisi.

Jika pasal penutup menyebut berlaku sejak diundangkan, tanggal pengundangan menjadi patokan. Jika menyebut tanggal tertentu, itulah yang dipakai. Informasi ini wajib dicek langsung.

Simpan tangkapan layar halaman resmi sebagai bukti tanggal Anda mengakses informasi tersebut.

Masa transisi

Masa transisi adalah waktu penyesuaian sebelum aturan berlaku penuh. Sebagai pembanding, UU PDP, menurut pengetahuan umum, memberi masa transisi dua tahun hingga efektif penuh pada 17 Oktober 2024.

Apakah UU SDI memiliki masa transisi belum diketahui. Pemberitaan menyebut lembaga penyelenggara harus dibentuk paling lama 1 tahun.

Instansi dan pelaku usaha sebaiknya mulai menyesuaikan diri tanpa menunggu.

Karena lembaga penyelenggara SDI baru harus dibentuk dalam waktu paling lama satu tahun menurut Medcom, sebagian fungsi pengawasan kemungkinan baru berjalan setelah lembaga itu ada.

Pada masa transisi, pelaku usaha sering diberi kesempatan menyesuaikan sistem, kontrak, dan prosedur internal tanpa langsung dikenai sanksi. Namun, ini hanya kemungkinan, bukan kepastian bagi UU SDI.

Peraturan pelaksana

Banyak ketentuan undang-undang baru berjalan penuh setelah ada peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah atau peraturan lembaga. Pemberitaan menyebut peraturan pelaksana UU SDI belum diketahui.

Untuk ketentuan pidana, peraturan pelaksana biasanya tidak mutlak diperlukan karena pidana tertuang dalam undang-undang. Namun definisi teknis dapat bergantung pada aturan turunan.

Pembaca perlu memantau portal peraturan resmi.

Peraturan lembaga bidang siber dan persandian, misalnya soal standar keamanan, juga dapat memengaruhi kapan kewajiban teknis efektif. Isi dan waktunya belum diketahui.

Pelaku usaha yang ingin berhati-hati dapat membentuk tim kecil untuk memantau aturan baru dan melaporkan perkembangannya kepada pimpinan secara berkala.

Asas tidak berlaku surut

Hukum pidana mengenal asas legalitas: perbuatan hanya dapat dipidana bila telah diatur sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian, ancaman Pasal 133 tidak dapat diterapkan pada perbuatan sebelum ketentuan itu berlaku.

Namun, perbuatan yang sebelum UU SDI sudah dilarang oleh aturan lain, seperti UU ITE, tetap dapat diproses dengan aturan yang berlaku saat itu.

Detail penerapan perlu dinilai penegak hukum dan hakim.

Asas ini melindungi warga dari hukuman yang tidak dapat diperkirakan. Pembuat undang-undang tidak boleh menghukum orang atas perbuatan yang saat dilakukan belum diancam pidana.

Insiden yang sedang berjalan

Bagaimana dengan perbuatan yang dimulai sebelum aturan berlaku dan berlangsung sesudahnya? Persoalan ini rumit dan tidak dibahas sumber kami.

Karena itu, pelaku usaha dan instansi sebaiknya tidak menunda perbaikan keamanan. Perilaku yang aman sejak awal mengurangi risiko di bawah aturan mana pun.

Untuk kasus nyata, konsultasikan dengan penasihat hukum.

Bila Anda menjadi pihak dalam proses hukum yang berkaitan dengan peristiwa sebelum aturan berlaku, penasihat hukum dapat membantu menentukan aturan mana yang dipakai.

Perbedaan antara perbuatan yang selesai dan perbuatan berkelanjutan sering menjadi perdebatan di pengadilan.

Cara memantau perkembangan

Pantau situs DPR, Bappenas, dan portal peraturan untuk naskah resmi. Perhatikan pula pembentukan lembaga penyelenggara SDI dan peraturan pelaksana.

Simpan tautan sumber resmi dan abaikan kabar yang mengutip tanggal tanpa sumber.

Perbarui prosedur internal begitu aturan berlaku.

Sementara menunggu, buat daftar sistem, data, dan vendor Anda. Daftar ini mempercepat penyesuaian begitu tanggal berlaku dan peraturan pelaksana diumumkan.

Pada akhirnya, kehati-hatian dalam membaca sumber adalah perlindungan terbaik bagi pembaca. Bandingkan beberapa pemberitaan, tunggu naskah resmi, dan jangan mengambil keputusan penting hanya dari potongan informasi di media sosial atau pesan berantai.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah vendor teknologi mendengar kabar bahwa pidana UU SDI sudah berlaku sejak pengesahan DPR. Ia bertanya kepada penasihat hukum dan diingatkan bahwa tanggal berlaku harus dicek pada naskah yang diundangkan. Vendor itu mulai memperbarui kebijakan keamanannya sambil menunggu naskah resmi, karena praktik keamanan yang baik bermanfaat apa pun tanggalnya.

Hal yang sering keliru

• Mengira undang-undang berlaku sejak hari pengesahan DPR.
• Mengira ancaman pidana dapat dipakai untuk perbuatan sebelum aturan berlaku.
• Mengira tanggal berlaku sudah diumumkan.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Asas legalitas dalam hukum pidana

Dalam kategori yang sama

• Kapan Wajib Menunjuk Pejabat PDP atau DPO Menurut PP 33/2026
• Kapasitas SDM Data di Pusat, Daerah, dan Desa: Tantangan Pelaksanaan Satu Data Indonesia
• Kartu SIM dan Registrasi Nomor Telepon: Data Pribadi yang Terlibat dan Hak Pemilik Nomor

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.