Kartu SIM dan Registrasi Nomor Telepon: Data Pribadi yang Terlibat dan Hak Pemilik Nomor

Data pribadi apa yang terlibat

Saat registrasi, penyedia layanan biasanya meminta identitas pemilik. Secara umum ini mencakup nama, nomor identitas, dan nomor telepon. Sebagian operator juga meminta data lain, misalnya foto atau swafoto. Karena itu, pemilik nomor perlu tahu data apa yang diberikan sejak awal.

Nomor telepon sendiri dapat menjadi data pribadi bila bisa mengidentifikasi seseorang. Riwayat penggunaan, seperti lokasi dan waktu, juga berpotensi menjadi data pribadi.

Rincian data wajib registrasi mengikuti aturan telekomunikasi yang tidak dibahas sumber kami.

• Nama lengkap pemilik nomor.
• Nomor identitas kependudukan.
• Nomor telepon yang didaftarkan.
• Foto atau swafoto bila diminta.

Data umum dan data spesifik

UU PDP, menurut pengetahuan umum, membedakan data pribadi umum dan data pribadi spesifik di Pasal 4. Nama dan nomor telepon masuk kategori umum, sedangkan data biometrik termasuk spesifik. Perbedaan ini penting karena data spesifik, bila bocor, risikonya lebih besar bagi pemiliknya.

Bila registrasi memakai verifikasi wajah, data wajah memerlukan pengamanan lebih ketat.

Penggolongan rinci perlu diperiksa pada naskah UU PDP.

• Data umum: nama, nomor telepon, alamat.
• Data spesifik: biometrik, kesehatan, anak.
• Pengamanan data spesifik lebih ketat.
• Rincian ada di naskah UU PDP.

Siapa pengendali dan pemrosesnya

Penyedia layanan seluler yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan berperan sebagai pengendali data pribadi. Pihak lain yang memproses atas nama pengendali, misalnya mitra verifikasi, berperan sebagai prosesor. Pengendali wajib memastikan prosesor menjaga data sesuai ketentuan melalui kontrak.

Menurut KRES.ID, PP 33/2026 berlaku bagi pengendali dan prosesor, baik swasta maupun publik.

Pembagian tanggung jawab keduanya diatur lebih rinci dalam PP.

• Pengendali menentukan tujuan dan cara.
• Prosesor bertindak atas nama pengendali.
• Keduanya dapat dimintai tanggung jawab.
• Peraturan Lembaga akan merinci aturan.

Hak pemilik nomor

UU PDP memberi hak kepada pemilik data pada Pasal 5 sampai 15 menurut pengetahuan umum. Hak itu antara lain mendapat informasi, mengakses dan meminta salinan, memperbaiki data, menghapus data, menarik persetujuan, dan mengajukan keberatan. Hak ini berlaku bagi pemilik nomor kepada operator sebagai pengendali.

Hak ini bisa dipakai misalnya untuk menanyakan apa saja yang disimpan operator tentang nomor Anda.

Pelaksanaan setiap hak punya syarat dan pengecualian yang perlu dicek pada naskah.

• Hak mendapat informasi tujuan pemrosesan.
• Hak mengakses dan meminta salinan data.
• Hak memperbaiki data yang keliru.
• Hak menghapus atau menarik persetujuan.

Dasar pemrosesan dan keamanan

Pemrosesan data harus punya dasar, seperti persetujuan, perjanjian, atau kewajiban hukum menurut Pasal 20. Registrasi yang diwajibkan aturan dapat memakai dasar kewajiban hukum. Praktik terbaik adalah pengendali hanya menyimpan data selama diperlukan untuk tujuannya.

Pengendali juga wajib mengamankan data. Bila terjadi kebocoran, menurut KRES.ID, notifikasi tertulis dilakukan paling lambat 3x24 jam kepada subjek data dan Lembaga.

Lembaga pengawas PDP belum jelas, sehingga jalur pengaduan masih ditunggu.

• Dasar persetujuan pemilik data.
• Dasar perjanjian layanan.
• Dasar kewajiban hukum.
• Dasar lain menurut undang-undang.

Risiko penyalahgunaan nomor

Nomor yang dipakai tanpa sepengetahuan pemilik dapat menimbulkan masalah, seperti penipuan atau pendaftaran akun palsu. Sebaiknya Anda memeriksa nomor yang terdaftar atas nama Anda. Pemilik nomor sebaiknya juga mengganti sandi akun yang terhubung dengan nomor tersebut bila ada kecurigaan.

Hindari memberikan foto KTP dan swafoto sembarangan, serta waspada terhadap tawaran registrasi massal.

Memalsukan data pribadi untuk keuntungan dapat dipidana menurut UU PDP, dengan ketentuan yang perlu dicek.

• Cek nomor yang terdaftar atas nama Anda.
• Jangan serahkan foto KTP sembarangan.
• Waspadai tawaran registrasi massal.
• Segera laporkan nomor yang dipakai tanpa izin.

Langkah praktis pemilik nomor

Gunakan hanya gerai resmi operator untuk registrasi. Simpan bukti registrasi. Bila ada kejanggalan, minta penjelasan tertulis dan ajukan keberatan kepada operator. Simpan semua korespondensi.

Bila tidak ditanggapi, simpan bukti dan tunggu jalur pengaduan yang resmi dari Lembaga bila telah dibentuk.

Informasi ini bukan nasihat hukum; konsultasikan kasus nyata dengan lembaga bantuan hukum.

• Daftar hanya di gerai resmi operator.
• Simpan bukti registrasi.
• Minta penjelasan tertulis atas kejanggalan.
• Konsultasikan kasus nyata dengan lembaga bantuan hukum.

Contoh kasus

Contoh: Seorang pengguna bernama Rudi mendaftarkan kartu barunya di gerai resmi. Beberapa bulan kemudian ia menerima pesan penipuan yang menyebut namanya. Ia bertanya kepada operator data apa yang disimpan dan meminta penjelasan penggunaannya. Nama dan peristiwa dalam contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi. Operator menjawab bahwa data dipakai untuk registrasi dan layanan. Rudi lalu meminta perbaikan alamat yang keliru dan menanyakan berapa lama data disimpan. Ia menyimpan seluruh balasan sebagai bukti, sehingga bila ada masalah lebih lanjut ia memiliki catatan. Ceritanya menunjukkan bahwa bertanya kepada penyedia layanan adalah langkah awal yang wajar sebelum menempuh jalur lain. Ia belajar bahwa mengetahui hak adalah langkah pertama menjaga data pribadi.

Hal yang sering keliru

• Mengira registrasi nomor tidak melibatkan data pribadi.
• Mengira operator bebas memakai data registrasi untuk tujuan apa pun.
• Mengira jalur pengaduan Lembaga PDP sudah tersedia.

Dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
• Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Katalog Data Nasional dalam UU Satu Data Indonesia: Fungsi dan Cara Kerjanya
• Keberatan atas Profiling dan Keputusan Otomatis: Hak Warga saat Algoritma Menilai Anda
• Mengadu ke Pengendali Data Pribadi: Urutan Eskalasi, Bukti, dan Contoh Isi Surat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.