Hubungan UU Satu Data Indonesia dan KUHP Baru: Analisis Redaksi atas Pidana dan Denda Kategori

Pidana khusus dan ketentuan umum

UU SDI memuat ketentuan pidana khusus, menurut pemberitaan pada Pasal 129 sampai 135. Dalam hukum pidana dikenal ketentuan umum KUHP yang dapat berlaku untuk pidana di luar KUHP, kecuali undang-undang khusus menentukan lain.

Konsep ini lazim, tetapi bagaimana penerapannya pada UU SDI belum dijelaskan sumber. Uraian ini adalah analisis redaksi dan bukan isi undang-undang.

Karena itu pembaca perlu membedakan antara ancaman pidana yang tertulis dan penerapannya. Penerapan selalu bergantung pada bukti, unsur perbuatan, dan pertimbangan hakim dalam perkara nyata. Pembaca sebaiknya membaca naskah resmi secara utuh, bukan hanya kutipan berita, sebelum mengambil keputusan penting.

Denda kategori

Menurut pemberitaan, Pasal 133 UU SDI mengancam penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VIII. Sistem denda kategori dikenal dalam KUHP baru (UU 1/2023), menurut pengetahuan umum.

Nominal denda kategori VIII tidak disebut sumber. Redaksi sengaja tidak menyebut angkanya agar tidak keliru. Periksa nilai kategori pada naskah KUHP dan peraturan yang mengaturnya.

Sistem kategori memudahkan penyesuaian nilai denda tanpa mengubah tiap pasal, tetapi besaran akhirnya harus dibaca dari ketentuan yang berlaku. Bagi warga awam, cukup memahami bahwa denda dalam hukum pidana modern sering dinyatakan dengan kategori. Besaran rupiahnya ditentukan oleh aturan yang mengatur kategori tersebut.

Pidana korporasi

Menurut pemberitaan, Pasal 135 mengatur pidana bagi korporasi dan pengurusnya. KUHP baru dikenal mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengatur pertanggungjawabannya, menurut pengetahuan umum.

Hubungan antara rumusan Pasal 135 UU SDI dan ketentuan korporasi KUHP perlu dicek. Bagi perusahaan, pesan praktisnya adalah memiliki kontrol internal dan kepatuhan yang terdokumentasi.

Selain pidana pokok, hukum pidana mengenal pidana tambahan dan tindakan tertentu. Apakah UU SDI memuatnya tidak disebut sumber sehingga tidak dapat kami simpulkan.

• Siapa pengurus yang bertanggung jawab.
• Bentuk pidana bagi korporasi.
• Pertimbangan keadaan korporasi.
• Pencegahan melalui kebijakan internal.

Pemberatan bagi pejabat

Menurut pemberitaan, Pasal 134 UU SDI menambah pidana sepertiga bagi pejabat negara atau aparatur penyelenggara pemerintahan. Pemberatan serupa juga dikenal dalam hukum pidana pada umumnya.

Perlu dicek siapa yang termasuk aparatur dan bagaimana pemberatan dihitung terhadap ancaman pokok. Ini penting karena ancaman pokoknya penjara hingga 15 tahun.

Ancaman yang dinaikkan sepertiga bukan berarti pejabat selalu dihukum lebih berat. Pemberatan hanya berlaku bila unsur pidana pokoknya terbukti dan syarat pemberatannya terpenuhi.

Asas dan unsur kesalahan

Pidana pada umumnya memerlukan perbuatan yang memenuhi rumusan dan kesalahan pelaku. Kata tanpa hak dalam pasal 133 menurut pemberitaan menunjukkan pentingnya izin dan kewenangan.

Orang yang bertindak dengan izin yang sah, misalnya petugas atau penguji keamanan berizin, secara logika berbeda posisinya dari orang tanpa hak. Penilaian akhirnya ada pada penegak hukum.

Dalam praktik, sengketa sering muncul pada soal izin: apakah seseorang punya hak mengakses suatu sistem. Dokumen penugasan dan perjanjian kerja menjadi bukti penting.

Waktu berlaku dan peralihan

KUHP baru dikenal berlaku sejak 2026 menurut pengetahuan umum, dan UU SDI belum diketahui tanggal berlakunya. Perbuatan yang terjadi sebelum aturan berlaku tidak dapat dipidana dengan aturan baru.

Asas tidak berlaku surut adalah prinsip dasar hukum pidana. Karena itu tanggal berlaku UU SDI akan menentukan perbuatan mana yang dapat dijerat.

Pengelola sistem juga perlu mengetahui batas berlakunya aturan. Bila UU SDI mulai berlaku pada tanggal tertentu, perbuatan sebelum tanggal itu dinilai dengan aturan lain yang sudah ada.

Langkah hati-hati

Pelaku usaha, pengelola sistem, dan pejabat sebaiknya memahami ancaman pidana sebagai alasan memperkuat kepatuhan, bukan sebagai satu-satunya pendorong. Pencegahan lebih murah daripada penanganan perkara.

Bila menghadapi dugaan pelanggaran, konsultasikan dengan penasihat hukum. Jangan menghapus bukti atau mengubah data yang menjadi objek pemeriksaan.

Terakhir, hindari berspekulasi di media sosial tentang kesalahan pihak tertentu. Praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hukum pidana juga menuntut kepastian, sehingga rumusan pasal yang jelas dan dapat diprediksi sangat penting bagi pengelola data maupun masyarakat luas. Karena itu redaksi menyarankan membaca setiap unsur dengan teliti dan tidak berhenti pada judul berita. Sebagai penutup, jadikan naskah resmi sebagai rujukan utama dan anggap pemberitaan sebagai petunjuk awal. Bila ada perbedaan, naskah resmi yang berlaku, dan peraturan pelaksana dapat menambah rincian yang belum tampak sekarang. Simpan catatan sumber yang Anda pakai.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah perusahaan penyedia sistem bagi instansi memeriksa kebijakan internalnya setelah membaca berita tentang pidana korporasi. Mereka menunjuk penanggung jawab keamanan, menyusun prosedur insiden, dan meminta penasihat hukum meninjau kontrak. Mereka tidak memastikan nominal denda karena angkanya perlu dicek pada naskah resmi. Ia menyimpan seluruh catatan sebagai bukti itikad baik. Ilustrasi ini fiktif dan bukan prediksi penerapan hukum.

Hal yang sering keliru

• Mengira nominal denda kategori VIII sudah diketahui dari berita. Faktanya sumber tidak menyebutnya.
• Mengira pejabat tidak dapat dijerat. Faktanya pemberatan bagi pejabat disebut dalam pemberitaan.
• Mengira korporasi tidak dapat dipidana. Faktanya pidana korporasi disebut dalam pemberitaan.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam kategori yang sama

• Hubungan UU Satu Data Indonesia dan Rahasia Dagang: Analisis Redaksi bagi Pelaku Usaha
• Hubungan UU Satu Data Indonesia dan UU Administrasi Kependudukan: Analisis Redaksi
• Hubungan UU Satu Data Indonesia dan UU Kearsipan: Analisis Redaksi atas Data, Arsip, dan Retensi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.