Hubungan UU Satu Data Indonesia dan Rahasia Dagang: Analisis Redaksi bagi Pelaku Usaha

Dua bidang yang bertemu

UU Rahasia Dagang, menurut pengetahuan umum, melindungi informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui umum, punya nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. UU SDI, menurut pemberitaan, mengatur tata kelola data pemerintah.

Keduanya bertemu ketika pelaku usaha menyerahkan data kepada instansi, misalnya data produksi, data penjualan, atau data teknis dalam proses perizinan dan pelaporan.

Dalam praktik, banyak pelaku usaha kecil tidak menyadari bahwa daftar pelanggan dan resep produk mereka dapat berharga secara hukum bila dijaga dengan baik. Kesadaran ini adalah langkah pertama.

Yang dikatakan sumber

Sumber yang kami baca tidak membahas rahasia dagang. Uraian ini adalah analisis redaksi, bukan isi undang-undang.

Sumber juga tidak merinci kewajiban pihak swasta menurut UU SDI. Karena itu, redaksi tidak dapat menyatakan apakah data usaha akan dikumpulkan, dibagikan, atau dibuka dalam sistem SDI.

Yang diketahui hanyalah bahwa data dikelompokkan menjadi terbuka, terbatas, dan tertutup, serta akses Data Terbatas dapat dikenai PNBP, menurut pemberitaan. Karena itu, jangan berasumsi bahwa penyerahan data ke instansi otomatis menghapus perlindungan rahasia dagang. Namun jangan pula berasumsi bahwa instansi pasti menjaganya tanpa Anda meminta.

Data usaha dalam klasifikasi

Data yang diserahkan usaha kepada instansi dapat berupa data yang sudah publik, seperti nama dan alamat usaha, atau data yang sensitif secara bisnis, seperti rincian biaya dan pelanggan. Perlakuannya tentu berbeda.

Analisis redaksi: data yang sensitif secara bisnis sepatutnya diperlakukan sebagai terbatas atau tertutup, tetapi tidak ada sumber yang menyatakannya. Pelaku usaha perlu menanyakan klasifikasi data mereka kepada instansi.

Pemisahan antara data yang wajib diserahkan dan data yang tidak diwajibkan sangat penting. Serahkan hanya yang diminta aturan, dan jangan menyerahkan lampiran tambahan yang tidak perlu.

• Data identitas usaha yang sudah umum diketahui.
• Data keuangan rinci perusahaan.
• Daftar pelanggan dan pemasok.
• Rancangan teknis, formula, atau proses produksi.

Menandai informasi rahasia

Agar perlindungan rahasia dagang dapat dipertahankan, pemilik perlu menunjukkan upaya menjaga kerahasiaan. Salah satu caranya dengan menandai dokumen rahasia dan membatasi pihak yang mengakses.

Saat menyerahkan dokumen kepada instansi, tulis tanda rahasia pada dokumen, sebutkan alasan, dan minta tanda terima. Simpan bukti penyerahan sebagai catatan.

Pada intinya, perlindungan rahasia dagang bergantung pada tindakan nyata pemiliknya menjaga kerahasiaan. Label rahasia pada dokumen dan batasan akses karyawan adalah contoh tindakan tersebut.

Perjanjian kerahasiaan

Banyak kemitraan dengan pihak pemerintah atau swasta menggunakan perjanjian kerahasiaan. Perjanjian ini mengatur apa yang dianggap rahasia, siapa yang boleh mengakses, dan berapa lama kewajiban berlaku.

Periksa apakah perjanjian memuat pengecualian untuk kewajiban hukum, misalnya bila instansi diwajibkan membuka data. Pengecualian itu perlu dipahami sebelum menyerahkan informasi.

Pastikan karyawan dan mitra menandatangani komitmen kerahasiaan sebelum diberi akses. Komitmen tertulis memudahkan pembuktian bila terjadi kebocoran di kemudian hari.

Permintaan akses dari pihak lain

Pelaku usaha juga mungkin menjadi pihak yang meminta akses data terbatas dari pemerintah. Bila menemukan data usaha lain di dalamnya, hormati batasan penggunaan dan jangan menyebarkan.

Bila Anda memperoleh data usaha pesaing tanpa hak, risiko hukumnya serius. Gunakan data hanya sesuai tujuan permohonan dan syarat penggunaan.

Perlu diingat pula bahwa data usaha yang berisi data pribadi pelanggan tunduk pada UU PDP, terlepas dari status rahasia dagangnya. Dua perlindungan itu dapat berjalan bersamaan.

Langkah praktis

Inventarisasi data usaha yang bersifat rahasia, tentukan siapa yang mengaksesnya, dan tandai dokumen. Tanyakan kepada instansi bagaimana data itu disimpan dan siapa yang dapat melihatnya.

Pantau peraturan pelaksana SDI. Bila ada kewajiban baru bagi swasta, siapkan penyesuaian prosedur internal tanpa membuka informasi yang seharusnya tetap rahasia.

Bila instansi meminta data tambahan di luar kebiasaan, tanyakan dasar hukum dan tujuannya secara tertulis. Sikap kritis yang sopan melindungi usaha Anda sekaligus meningkatkan kejelasan proses. Dokumentasikan pula setiap permintaan data dari pihak luar, termasuk tanggal, pihak peminta, dan tujuannya. Catatan ini berguna sebagai bukti bahwa Anda telah berupaya menjaga kerahasiaan informasi penting usaha. Sebagai penutup, jadikan naskah resmi sebagai rujukan utama dan anggap pemberitaan sebagai petunjuk awal. Bila ada perbedaan, naskah resmi yang berlaku, dan peraturan pelaksana dapat menambah rincian yang belum tampak sekarang. Simpan catatan sumber yang Anda pakai.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah pabrik kecil harus menyerahkan data produksi kepada dinas untuk perizinan. Pemiliknya menandai lampiran berisi formula sebagai rahasia, menjelaskan alasannya secara tertulis, dan meminta tanda terima. Ia juga bertanya kepada dinas siapa saja yang dapat mengakses berkas tersebut. Dinas menyetujui permintaan itu dan menyatakan data hanya diakses petugas yang berwenang. Ilustrasi ini fiktif dan tidak menggambarkan praktik dinas tertentu.

Hal yang sering keliru

• Mengira semua data usaha otomatis rahasia dagang. Faktanya hanya informasi tertentu yang memenuhi syarat kerahasiaan.
• Mengira UU SDI sudah menjelaskan perlakuan rahasia dagang. Faktanya sumber tidak membahasnya.
• Mengira data usaha di instansi pasti aman. Faktanya perlu dipastikan klasifikasi dan pembatasan aksesnya.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Dalam kategori yang sama

• Hubungan UU Satu Data Indonesia dan UU Administrasi Kependudukan: Analisis Redaksi
• Hubungan UU Satu Data Indonesia dan UU Kearsipan: Analisis Redaksi atas Data, Arsip, dan Retensi
• Hubungan UU Satu Data Indonesia dan UU Pelayanan Publik: Analisis Redaksi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.