Hak Warga atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Apa itu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Konstitusi menyebut hak ini sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjabarkannya dalam hak-hak yang lebih konkret. Isinya bukan sekadar hidup di lingkungan bersih, tetapi juga hak untuk tahu, ikut menentukan, mengadu, dan mencari keadilan bila lingkungan rusak.

Siapa yang terkena? Semua orang. Warga perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak sama-sama berhak. Di sisi lain, pemerintah, pelaku usaha, dan pengelola kegiatan wajib menghormati hak itu. Pelaku usaha tidak hanya berkewajiban mematuhi baku mutu lingkungan, tetapi juga membuka informasi yang relevan kepada warga yang terdampak.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

UU 32/2009 menyebut hak ini terutama pada Pasal 65. Menurut data Peraturan BPK, UU ini berlaku sejak 3 Oktober 2009 dan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Perppu Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Posisi saat ini: yang menjadi rujukan adalah UU 32/2009 sebagaimana diubah oleh UU 6/2023. UU 11/2020 sudah tidak berlaku sebagai rujukan mandiri.

Secara garis besar, hak yang dijamin meliputi:

• hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
• hak atas pendidikan lingkungan hidup, informasi, partisipasi, dan keadilan;
• hak mengajukan usul dan keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan berdampak;
• hak mengadu atas dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan;
• hak berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk ketepatan pasal dan ayat, baca teks resmi UU 32/2009 yang telah diperbarui di peraturan.bpk.go.id.

Perlindungan bagi pejuang lingkungan

UU PPLH juga memuat ketentuan yang melindungi orang yang memperjuangkan lingkungan dari tuntutan balik. Ketentuan ini sering disebut perlindungan terhadap gugatan strategis untuk membungkam partisipasi publik, atau anti-SLAPP. Pada Pasal 66 diatur bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat perdata.

Menurut halaman UU 32/2009 pada Peraturan BPK, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat dengan pemaknaan yang melindungi orang yang berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis, agar tidak dibalas dengan tuntutan pidana, gugatan perdata, atau tindakan hukum lain. Putusan itu tetap menghormati independensi peradilan. Karena detail putusannya rumit, pelajari amar putusan lengkapnya dan konsultasikan dengan advokat bila Anda menghadapi tuntutan balik.

Catatan penting: perlindungan ini bukan kekebalan mutlak. Warga yang menyebar tuduhan tanpa dasar atau memalsukan bukti tetap bisa menghadapi masalah hukum. Pegang prinsip: sampaikan fakta, simpan bukti, dan gunakan jalur resmi.

Hak atas informasi

Warga berhak mengetahui rencana usaha di sekitarnya, dampak yang mungkin terjadi, dan hasil pemantauan. Dalam praktik, informasi dapat diperoleh melalui:

• pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi publik pada tahap Amdal;
• permintaan informasi publik kepada badan publik, misalnya dinas lingkungan hidup;
• laporan pemantauan lingkungan yang diserahkan pelaku usaha kepada pemerintah;
• sistem informasi lingkungan yang dikelola pemerintah.

Cara meminta informasi: kirim surat permohonan yang menyebut informasi apa yang dibutuhkan dan alasannya. Simpan tanda terima. Bila ditolak atau tidak dijawab, ada mekanisme sengketa informasi publik. Bagi dokumen lingkungan sendiri, baca Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

Hak berpartisipasi dan mengajukan keberatan

Untuk usaha yang wajib Amdal, warga yang terkena dampak diundang memberi saran, pendapat, dan tanggapan. Partisipasi yang efektif memerlukan ketelitian:

1. Datang ke konsultasi publik dan tanda tangani daftar hadir.
2. Siapkan pertanyaan tertulis tentang air, udara, kebisingan, lalu lintas, dan mata pencaharian.
3. Minta tanggapan resmi terhadap setiap keberatan.
4. Ajukan keberatan secara tertulis dengan alasan konkret dan bukti, bukan sekadar menolak.
5. Simpan salinan semua surat.

Perlu dipahami bahwa dalam perubahan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, saluran partisipasi tetap ada tetapi lebih banyak melalui sistem elektronik. Penjelasannya ada pada izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.

Hak mengadu dan akses keadilan

Bila lingkungan sudah tercemar atau rusak, warga dapat:

• mengadu ke dinas lingkungan hidup kabupaten atau kota, provinsi, atau kementerian, sesuai kewenangan;
• melapor ke polisi bila ada indikasi tindak pidana lingkungan;
• mengajukan gugatan perdata ganti rugi atau pemulihan;
• mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action), yaitu gugatan satu atau beberapa orang yang mewakili kelompok korban yang banyak. Pelajari gugatan perwakilan kelompok;
• melalui organisasi lingkungan hidup yang memenuhi syarat, mengajukan gugatan atas nama kepentingan lingkungan.

Langkah mengadu secara runtut dibahas pada pengaduan pencemaran lingkungan ke dinas lingkungan hidup.

Langkah praktis bernomor

1. Identifikasi masalah. Catat apa yang terjadi: bau, air keruh, debu, bising, atau limbah. Tulis tanggal, jam, dan lokasi.
2. Kumpulkan bukti. Foto, video, sampel air yang diuji di laboratorium, dan keterangan saksi.
3. Cari tahu pelakunya. Siapa yang menjalankan kegiatan itu dan apa izin lingkungannya.
4. Minta informasi. Ajukan permintaan tertulis kepada badan publik.
5. Bicara dan bermusyawarah. Libatkan RT/RW dan kelurahan. Lihat musyawarah warga RT/RW.
6. Adukan secara resmi. Kirim pengaduan tertulis dan simpan nomor tanda terima.
7. Pertimbangkan jalur hukum. Gugatan perdata, gugatan kelompok, atau laporan pidana, dengan nasihat advokat.

Hak lingkungan dalam kehidupan sehari-hari

Hak ini terlihat jelas dalam situasi yang dekat dengan rumah.

Pada setiap situasi, urutan yang sehat adalah mencatat fakta, meminta informasi, bermusyawarah, lalu mengadu. Gugatan di pengadilan adalah pilihan terakhir karena memakan waktu dan biaya.

Kewajiban warga juga ada

Hak lingkungan datang bersama kewajiban. Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan. Dalam kehidupan sehari-hari itu berarti membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah sembarangan, menjaga saluran, dan tidak membuang limbah rumah tangga ke tempat yang salah. Warga yang melanggar sendiri akan sulit dipercaya ketika menuntut orang lain. Aturan tentang sampah dibahas pada sampah rumah tangga, TPA ilegal, dan aturan pengelolaan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Hak dasar dalam UU 32/2009 relatif stabil sejak 2009, tetapi rangkaian peraturan di sekitarnya berubah. UU Cipta Kerja (UU 11/2020) pernah mengubah sejumlah ketentuan, termasuk soal izin lingkungan dan peran masyarakat. UU 11/2020 kemudian tidak berlaku dan digantikan Perppu 2/2022 yang menjadi UU 6/2023. Pada praktiknya, penilaian partisipasi masyarakat dipusatkan pada warga terdampak langsung, sehingga warga yang jauh dari lokasi mungkin lebih sulit diakui sebagai pihak yang berkepentingan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memberi pemaknaan penting pada perlindungan terhadap tuntutan balik, sebagaimana disebut di atas.

Dampak bagi warga: kenali status Anda sebagai warga terdampak dan simpan bukti keterkaitan, misalnya alamat dan bukti kepemilikan rumah. Untuk pidana, KUHP baru (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga periksa teks resmi bila mengutip pasal.

Menjaga kredibilitas keberatan

Keberatan warga lebih didengar bila terstruktur. Susun surat dengan urutan: identitas pengirim, uraian singkat kegiatan yang dikeberatkan, dampak yang dialami atau dikhawatirkan, bukti, dasar hukum secara umum, dan permintaan yang jelas, misalnya penjelasan, perbaikan, atau penghentian sementara. Hindari bahasa yang menuduh pribadi. Fokuskan pada dampak lingkungan yang dapat diperiksa. Lampirkan daftar tanda tangan warga terdampak bila bergerak bersama, dan minta tanda terima dari penerima surat. Surat yang rapi mudah dijadikan lampiran bila perkara berlanjut ke pengadilan atau Ombudsman.

Kesalahan umum

Contoh: Warga sebuah kampung (fiktif) mendengar rencana pembangunan gudang dekat sumur umum. Mereka mengikuti konsultasi publik, mengajukan keberatan tertulis tentang debit air dan lalu lintas truk, dan meminta dokumen pengelolaan lingkungan. Pengelola gudang menanggapi dengan perubahan rancangan dan jaminan pemantauan kualitas air. Warga mencatat semua janji dalam berita acara. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah warga bisa dipidana karena protes soal lingkungan? UU PPLH memuat perlindungan terhadap tuntutan balik, dan Mahkamah Konstitusi telah memberi pemaknaan yang memperkuat perlindungan itu. Namun perlindungannya ada batas, dan penilaian ada pada aparat penegak hukum. Simpan bukti dan konsultasikan dengan advokat.

Siapa yang berhak menggugat? Warga yang dirugikan, kelompok yang mewakili korban, dan organisasi lingkungan yang memenuhi syarat dapat menggugat. Syarat dan prosedurnya diatur dalam undang-undang dan peraturan acara. Lihat gugatan class action dan legal standing.

Apakah saya bisa meminta dokumen Amdal sebuah usaha? Dokumen lingkungan pada prinsipnya adalah bagian dari informasi yang relevan bagi warga terdampak. Ajukan permohonan informasi kepada instansi yang menerbitkan persetujuan atau kepada pelaku usaha, dan simpan bukti permohonan.

Apa yang dilakukan bila dinas tidak menanggapi pengaduan? Kirim surat susulan, minta nomor registrasi, dan bila tetap tidak ditanggapi adukan ke atasan instansi atau ke Ombudsman. Lihat pengaduan layanan publik ke Ombudsman.

Ringkasan

• Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga, dengan unsur informasi, partisipasi, pengaduan, dan keadilan.
• Dasarnya UU 32/2009 sebagaimana diubah UU 6/2023; UU 11/2020 sudah tidak berlaku.
• Ada perlindungan bagi orang yang memperjuangkan lingkungan dari tuntutan balik, dan MK telah memberi pemaknaan penting pada Pasal 66.
• Gunakan jalur resmi, bukti tertulis, dan musyawarah sebelum gugatan.
• Warga dapat menggugat sendiri, secara berkelompok, atau melalui organisasi lingkungan.
• Periksa teks resmi terbaru sebelum mengutip pasal.

Dasar hukum

• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Keberatan atas Izin Lingkungan dan Amdal: Hak dan Langkah Warga
• Cara Mengadukan Pencemaran Lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.