Hak, Kewajiban, dan Larangan ASN Menurut UU 20/2023 tentang ASN

Apa itu ASN dan siapa yang terkena

Aparatur sipil negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Dasar hukumnya UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menggantikan UU No. 5 Tahun 2014. Pegawai honorer tidak termasuk kategori ASN; penataan tenaga non-ASN diatur tersendiri, sehingga status honorer diselesaikan melalui mekanisme pengangkatan atau penataan.

Perbedaan antara PNS dan PPPK dibahas lebih lengkap di perbedaan PNS dan PPPK menurut UU ASN. Artikel ini fokus pada hak, kewajiban, dan larangan yang umumnya berlaku, dengan catatan bahwa rincian untuk PNS dan PPPK bisa berbeda dan peraturan pelaksanaannya bertahap diperbarui.

Aturan dalam bahasa sehari-hari: hak ASN

Hak ASN dapat dikelompokkan sebagai berikut. Rincian yang berbeda antara PNS dan PPPK perlu dicek pada peraturan pelaksana.

Sistem merit berarti pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, atau jenis kelamin. Asas ini menjadi inti UU ASN dan menjadi dasar menolak praktik jual beli jabatan.

Angka tunjangan, besar gaji, dan masa kerja untuk hak tertentu tidak dikutip di sini karena diatur peraturan pelaksanaan yang berubah-ubah; periksa teks resmi di instansi atau Badan Kepegawaian Negara.

Kewajiban ASN

Kewajiban dasar ASN meliputi:

• setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintahan yang sah;
• menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat yang berwenang;
• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
• menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan;
• menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan;
• bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan, khususnya bagi PNS.

Kewajiban tersebut berkaitan dengan kode etik dan perilaku ASN. Pelanggaran dapat dikenakan hukuman disiplin, yang dibahas di disiplin ASN: jenis hukuman dan upaya keberatan.

Larangan bagi ASN

Selain kewajiban, ASN dilarang melakukan hal tertentu. Larangan ini bersumber dari UU ASN dan peraturan disiplin. Secara umum ASN tidak boleh:

• menyalahgunakan wewenang atau jabatan;
• menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
• menerima hadiah atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan tanpa melaporkannya;
• bekerja pada atau menjadi bagian dari usaha swasta yang bertentangan dengan tugas kedinasan;
• memasuki atau menjadi anggota partai politik tertentu, serta terlibat politik praktis;
• melakukan pungutan tidak sah, memalsukan dokumen, atau menyalahgunakan barang milik negara;
• bertindak diskriminatif dalam pelayanan;
• tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara berulang.

Larangan menerima hadiah dibahas di gratifikasi pegawai negeri: hadiah wajib lapor ke KPK. Sedangkan batas keterlibatan politik diuraikan di netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada.

Langkah praktis bila hak ASN tidak dipenuhi

1. Pahami sumber haknya. Kumpulkan surat keputusan (SK) pengangkatan, SK kenaikan pangkat atau gaji, dan peraturan yang dijadikan dasar. Hak yang dituntut harus jelas dasarnya.
2. Ajukan permohonan tertulis ke atasan atau bagian kepegawaian. Jelaskan hak yang belum diterima, sejak kapan, dan lampirkan bukti. Simpan tanda terima.
3. Tunggu jawaban yang wajar, lalu ajukan keberatan. Keberatan ditujukan kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan, biasanya atasan dari pejabat yang membuat keputusan.
4. Ajukan upaya administratif berikutnya. Untuk keputusan tertentu tersedia banding administratif melalui lembaga yang ditetapkan peraturan. Struktur lembaga pertimbangan kepegawaian berubah akibat UU 20/2023; periksa teks resmi.
5. Hubungi organisasi profesi atau bantuan hukum internal. Banyak instansi punya unit bantuan hukum bagi pegawai.
6. Gugat ke PTUN bila upaya administratif selesai. Keputusan pejabat tata usaha negara dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam batas waktu yang pendek. Pelajari gugatan PTUN: tahapan pemeriksaan pendahuluan.
7. Jaga kerahasiaan dan etika. Hindari membuka dokumen kedinasan rahasia ke publik.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU No. 20 Tahun 2023 menggantikan UU No. 5 Tahun 2014. Beberapa perubahan yang dibahas luas: penegasan sistem merit; penataan tenaga non-ASN atau honorer agar menjadi PNS atau PPPK; penguatan digitalisasi manajemen ASN; penyesuaian pengawasan dan lembaga pengelola, termasuk peran lembaga pengawas sistem merit; serta penyempurnaan skema jaminan sosial dan perlindungan bagi PPPK. Peraturan pemerintah tentang manajemen PNS, PPPK, dan disiplin yang terbit sebelum UU baru tetap dipakai sepanjang belum diganti, sehingga banyak ketentuan teknis masih merujuk pada peraturan lama.

Dampaknya bagi ASN: hak dan kewajiban pokok tetap, tetapi mekanisme, nama lembaga, dan rincian teknis dapat berubah bertahap. ASN sebaiknya memeriksa surat edaran terbaru dari instansi dan Badan Kepegawaian Negara.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang ASN, sebut Bu Lina, tidak menerima penyesuaian tunjangan yang menurutnya sudah berlaku. Ia mengumpulkan SK, slip gaji, dan surat edaran, lalu mengajukan permohonan tertulis ke bagian kepegawaian. Jawaban tertunda, sehingga ia mengajukan keberatan kepada pimpinan unit. Ternyata ada kesalahan input data yang diperbaiki, dan selisih dibayarkan pada bulan berikutnya. Seandainya keberatan ditolak tanpa alasan, ia memiliki bukti dan tenggat untuk melanjutkan ke upaya berikutnya.

Hak ASN yang sering terlupa

Selain gaji dan cuti, ada hak yang jarang diklaim. Pertama, hak memperoleh penilaian kinerja yang objektif dan mengajukan keberatan atas hasilnya. Kedua, hak mengikuti pengembangan kompetensi dalam jumlah jam tertentu per tahun sesuai kebijakan instansi. Ketiga, hak memperoleh pendampingan hukum ketika menghadapi perkara terkait pelaksanaan tugas, sepanjang memenuhi syarat. Keempat, hak atas lingkungan kerja yang aman dan bebas pelecehan. Mekanisme pengaduan pelecehan ada pada pelecehan di tempat kerja dan pengaduan, yang prinsipnya relevan untuk pegawai di instansi pemerintah.

Hak cuti dan pensiun dibahas pada artikel terpisah: cuti ASN: jenis, hak, dan prosedur dan pensiun ASN dan hak pensiunan.

Perlindungan hukum bagi ASN yang menjalankan tugas

Salah satu hak yang sering diabaikan adalah perlindungan. ASN yang melaksanakan tugas sesuai prosedur dan beritikad baik pada dasarnya dilindungi dari tindakan sewenang-wenang. Bentuk perlindungannya antara lain bantuan hukum bila digugat atau dilaporkan terkait tugas, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dari intimidasi.

Namun perlindungan bukan kekebalan. ASN yang melakukan penyimpangan, misalnya menerima suap atau memalsukan dokumen, tetap diproses hukum dan disiplin. Perlindungan juga tidak berlaku untuk perbuatan di luar kewenangan yang tidak berkaitan dengan tugas. Sebelum meminta bantuan hukum, ASN sebaiknya menyampaikan kronologi tertulis kepada atasan dan unit hukum instansi.

Untuk pelapor pelanggaran di lingkungan instansi, tersedia jalur pengaduan internal serta jalur eksternal seperti inspektorat dan lembaga pengawas. Perlindungan pelapor dan saksi diatur dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang telah diperbarui; periksa teks resmi terbaru sebelum merujuk pada ketentuan tertentu.

Dalam praktik, ASN juga perlu memahami kewajiban melapor harta kekayaan bagi pejabat tertentu. Kewajiban ini diatur oleh peraturan tersendiri dan berlaku untuk jabatan yang ditetapkan, bukan untuk semua ASN. Tanyakan kepada unit kepegawaian apakah jabatan Anda termasuk.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah PPPK punya hak yang sama dengan PNS? Tidak persis sama. PPPK terikat perjanjian kerja dan hak tertentu bergantung pada perjanjian serta peraturan pelaksana. Perbandingan lengkap ada di artikel terkait.

Apakah ASN boleh menjalankan usaha sampingan? Larangan berlaku untuk usaha yang bertentangan dengan tugas, menimbulkan benturan kepentingan, atau menyalahgunakan jabatan. Usaha kecil yang tidak bertentangan tidak otomatis dilarang, tetapi peraturan instansi dapat membatasi. Tanyakan kepada bagian kepegawaian.

Siapa yang mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban ASN? Pimpinan instansi, aparat pengawasan internal, dan lembaga pengelola ASN. Untuk keluhan pelayanan publik, Ombudsman dapat menerima laporan masyarakat.

Apakah ASN boleh menyampaikan pendapat di media sosial? Boleh sepanjang tidak melanggar kewajiban menjaga rahasia jabatan, etika, netralitas politik, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Hati-hati dengan unggahan yang bernuansa dukungan politik.

Ringkasan

• UU 20/2023 menjadi dasar hak, kewajiban, dan larangan ASN, menggantikan UU 5/2014.
• Hak pokok meliputi penghasilan, cuti, jaminan sosial, pengembangan kompetensi, dan perlindungan.
• Kewajiban meliputi kesetiaan pada Pancasila dan UUD, ketaatan hukum, integritas, dan menjaga rahasia jabatan.
• Larangan mencakup penyalahgunaan wewenang, gratifikasi tanpa lapor, dan politik praktis.
• Bila hak tidak dipenuhi, tempuh permohonan, keberatan, upaya administratif, lalu PTUN.
• Banyak ketentuan teknis masih memakai peraturan pelaksana lama; periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
• UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Baca juga

• Perbedaan PNS dan PPPK Menurut UU ASN: Status, Masa Kerja, dan Perlindungan
• Disiplin ASN: Tingkat Hukuman Menurut PP 94/2021 dan Jalur Keberatan serta Banding
• Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada: Larangan, Sanksi, dan Cara Melapor
• Cuti ASN: Jenis, Hak, dan Prosedur Mengajukannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.