Gugatan Harta Bersama: Bukti, Sita, dan Langkahnya

Ke mana mengajukan gugatan

Pasal 86 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah menyatakan gugatan soal penguasaan anak, nafkah, dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan cerai berkekuatan hukum tetap. Bagi non-Muslim, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tergugat berdomisili atau, untuk tanah, tempat letak benda. Karena aturan wilayah hukum bisa rumit, tanyakan lebih dulu ke kepaniteraan atau advokat.

Gugatan harus jelas menyebut objeknya: letak tanah, ukuran, nomor sertifikat, jenis kendaraan, nomor polisi, rekening, dan lain-lain. Gugatan yang kabur atau tidak jelas objeknya sering ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Apa yang harus dibuktikan

Pembuktian mengikuti hukum acara perdata. Pada dasarnya pihak yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya. Dalam perkara harta bersama, ada tiga hal pokok: (1) adanya perkawinan yang sah; (2) adanya harta yang diperoleh selama perkawinan; dan (3) harta itu benar-benar ada dan dikuasai tergugat atau pihak lain. Sebaliknya, tergugat yang mengatakan sebuah harta adalah harta pribadi harus membuktikan asal-usulnya.

Contoh: Bu Fitri (nama fiktif) menggugat Pak Yoga setelah cerai. Ia melampirkan akta nikah, sertifikat tanah yang dibeli tahun 2012, serta rekening koran yang menunjukkan cicilan dibayar dari gaji berdua. Pak Yoga mengaku tanah dibeli dari uang warisan, sehingga ia wajib membuktikan aliran dana warisan itu.

Sita jaminan

Sita jaminan adalah penetapan hakim untuk menjaga agar barang tidak dijual atau dipindahtangankan selama perkara berjalan. Dalam sengketa harta bersama dikenal pula istilah sita marital, yaitu sita terhadap harta bersama yang dikuasai salah satu pihak. KHI Pasal 95 mengatur bahwa suami atau istri dapat meminta pengadilan menyita harta bersama tanpa adanya gugatan cerai bila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan, seperti judi, mabuk, atau memboroskan harta.

Permohonan sita harus beralasan: ada kekhawatiran nyata bahwa tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan aset. Pemohon perlu menunjukkan bukti awal atau dugaan kuat. Setelah dikabulkan, juru sita melaksanakan sita dan, untuk tanah, dicatat di kantor pertanahan sehingga tidak dapat dijual.

Menyiapkan bukti dengan baik

Mulailah dengan menyusun tabel aset: nama aset, tanggal perolehan, nilai, bukti, dan pihak yang menguasai. Kumpulkan bukti dari sumber resmi, misalnya kantor pertanahan, kepolisian untuk data kendaraan, dan bank untuk rekening. Bukti elektronik seperti pesan dan unggahan media sosial dapat membantu, namun keasliannya harus dijaga. Simpan berkas asli dan salinan terpisah.

Persiapkan pula saksi yang benar-benar mengetahui fakta, bukan sekadar mendengar cerita. Hakim biasanya lebih memperhatikan keterangan saksi yang melihat atau mengalami langsung.

Setelah putusan

Bila putusan berkekuatan hukum tetap tetapi pihak lawan tidak mau melaksanakan, pemenang dapat memohon eksekusi kepada ketua pengadilan. Eksekusi bisa berupa pembagian barang, penjualan lelang, atau penyerahan aset. Proses ini juga membutuhkan waktu dan biaya, sehingga banyak orang lebih memilih perdamaian dalam mediasi.

Mediasi dan perdamaian

Sebelum pemeriksaan pokok perkara, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi dengan bantuan mediator. Banyak sengketa harta bersama selesai di tahap ini karena kedua pihak ingin cepat tuntas. Kesepakatan yang tercapai dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatannya mirip putusan. Bila mediasi gagal, perkara dilanjutkan dengan jawaban, replik, duplik, dan pembuktian.

Siapkan juga usulan pembagian yang realistis. Pihak yang datang ke mediasi dengan daftar aset dan usulan yang masuk akal biasanya lebih mudah mencapai kesepakatan.

Biaya dan waktu

Besaran biaya perkara, biaya sita, dan biaya eksekusi ditentukan pengadilan dan bergantung pada jumlah pihak serta lokasi objek. Tanyakan rincian kepada kepaniteraan karena angkanya berubah-ubah. Bagi yang kurang mampu, tersedia kemungkinan berperkara secara cuma-cuma atau layanan bantuan hukum di pengadilan. Lama perkara juga bervariasi, mulai beberapa bulan hingga lebih lama bila ada banding.

Hal yang sering keliru

• Menuntut seluruh aset tanpa menyebut objek yang jelas.
• Menyita aset tanpa alasan kuat, yang dapat ditolak hakim.
• Tidak membawa bukti asal dana sehingga klaim harta pribadi tidak bisa dipertahankan.

Dasar hukum

• UU 7/1989 Pasal 86
• KHI Pasal 95
• HIR Pasal 163 dan 227

Dalam kategori yang sama

• Kekerasan Psikis dan Penelantaran dalam Rumah Tangga
• Kepemilikan Rumah dan Tanah saat Cerai
• Kewajiban Anak Merawat Orang Tua Lanjut Usia

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.