Gugatan Harta Bersama: Alur Pembagian Harta Gono-Gini

Apa itu harta bersama

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur harta bersama dan pembagian apabila perkawinan putus, termasuk pembagian seperdua bagi suami dan istri bila tidak ada perjanjian lain.

Gugat bersama cerai atau terpisah

Bagi yang beragama Islam, gugatan harta bersama dapat digabung dengan gugatan cerai atau diajukan setelah putusan cerai. Penggabungan menghemat waktu, tetapi bisa memperpanjang persidangan.

Bagi non-muslim, perkara diajukan ke Pengadilan Negeri.

Tahapan beracara

Penggugat menyusun gugatan yang menyebut jelas objek harta: letak, ukuran, dan nilai. Setelah pendaftaran, para pihak wajib menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Contoh: Bu Lina dan Pak Rudi bercerai setelah 15 tahun. Bu Lina mencatat rumah, kendaraan, dan tabungan yang dibeli selama pernikahan, lalu menggugat. Tergugat membuktikan bahwa sebidang tanah adalah warisan dari orang tuanya, sehingga hakim mengeluarkannya dari harta bersama.

Hakim dapat memerintahkan pemeriksaan setempat untuk memastikan letak dan batas tanah.

Bukti yang perlu disiapkan

Siapkan sertifikat, BPKB, rekening koran, akta nikah, dan putusan cerai. Saksi yang mengetahui pembelian harta juga berguna.

Penting menunjukkan harta diperoleh selama perkawinan dan siapa yang menguasainya.

Utang bersama dan harta yang sudah dijual

Harta bersama tidak hanya aset, tetapi dapat pula utang yang dibuat untuk kepentingan keluarga. Pihak yang mendalilkan adanya utang bersama perlu membuktikannya dengan dokumen yang jelas.

Jika harta telah dijual kepada pihak ketiga sebelum gugatan, persoalannya lebih rumit. Hakim akan menilai itikad baik pembeli dan apakah penjualan dilakukan dengan persetujuan pasangan.

Perjanjian pranikah

Pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun selama perkawinan, yang mengatur pemisahan harta. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuka kemungkinan perjanjian dibuat selama perkawinan berlangsung.

Jika ada perjanjian, hakim akan melihat isi perjanjian sebelum membagi harta. Karena itu, salinan perjanjian harus disiapkan sebagai bukti.

Biaya dan waktu

Biaya perkara mencakup panjar, pemanggilan para pihak, dan bila perlu pemeriksaan setempat. Besarnya ditentukan pengadilan sesuai jarak dan jumlah pihak.

Perkara harta bersama dapat memakan waktu cukup lama karena pembuktiannya banyak. Mediasi yang berhasil sering menjadi jalan paling hemat waktu dan biaya.

Setelah putusan

Jika tergugat tidak menjalankan putusan, penggugat dapat memohon eksekusi ke pengadilan. Harta yang tidak dapat dibagi secara fisik biasanya dijual lelang dan hasilnya dibagi.

Para pihak juga boleh berdamai kapan saja dan menuangkan kesepakatan dalam akta perdamaian.

Hal yang sering keliru

Berikut tiga kekeliruan yang paling sering terjadi dalam praktik.

• Memasukkan warisan atau hadiah pribadi sebagai harta bersama.
• Menggugat tanpa menyebut objek harta secara jelas dan terperinci.
• Mengira bagian selalu seperdua tanpa melihat perjanjian atau fakta perkara.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 35, 37
• KHI Pasal 85-97
• Perma 1/2016

Dalam kategori yang sama

• Perwalian dan Pengampuan: Alur Penetapan di Pengadilan
• Wakaf: Pendaftaran Tanah Wakaf dan Penyelesaian Sengketa
• Zakat, Infak, dan Sengketa Ekonomi Syariah: Alur Gugatan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.