Cookie dan Pelacak di Situs Web: Banner Persetujuan, Kapan Perlu, dan Kesiapan PP 33/2026

Apa itu cookie dan pelacak

Cookie adalah berkas kecil yang disimpan peramban. Pelacak lain, seperti piksel dan pengenal perangkat, bekerja serupa. Fungsinya beragam: mengingat keranjang belanja, menghitung pengunjung, hingga menampilkan iklan terarah.

Jika informasi itu dapat dikaitkan dengan seseorang, ia dapat dianggap data pribadi. Ini penilaian per kasus.

Banyak platform situs menyediakan pengaturan banner siap pakai. Gunakan, tetapi pastikan pengaturannya benar-benar menahan pelacak sampai pengunjung setuju, bukan hanya menampilkan tulisan. Banner yang tampak sopan namun tidak berfungsi tidak banyak membantu.

Intinya, cookie bukan sekadar urusan teknis. Ia menyentuh hak pengunjung atas data mereka. Pemilik situs yang bersiap sejak sekarang, dengan inventaris, banner jujur, dan dokumentasi sederhana, akan lebih tenang ketika PP 33/2026 mulai berlaku pada 16 Januari 2027 menurut pemberitaan.

Kapan banner persetujuan diperlukan

Tidak ada aturan sederhana yang kami temukan dalam sumber yang mewajibkan banner di semua situs. Prinsip umum UU PDP menuntut dasar yang sah untuk memproses data pribadi.

Cookie yang mutlak perlu untuk fungsi situs umumnya lebih mudah dibela tanpa persetujuan terpisah. Cookie iklan dan pelacakan lintas situs lazimnya memerlukan persetujuan. Ini analisis redaksi.

Simpan catatan pilihan pengunjung bila Anda mengandalkan persetujuan. Catatan itu berguna sebagai bukti, dan pengunjung perlu dapat mencabut persetujuannya dengan mudah kapan saja.

Banner yang baik

Banner yang baik menjelaskan jenis cookie, tujuan, dan pihak yang menerima data. Penolakan harus semudah penerimaan.

Hindari tombol setuju yang besar dengan pilihan tolak yang tersembunyi. Pelanggan juga perlu dapat mengubah pilihannya kemudian.

Cookie yang menyimpan data anak atau memantau perilaku orang secara sistematis perlu perhatian lebih. Menurut KRES.ID, pemantauan sistematis berskala besar dapat membuat suatu pihak wajib menunjuk pejabat pelindungan data.

Pelacak pihak ketiga

Banyak situs memasang alat dari pihak lain, misalnya analitik atau iklan. Pihak itu bisa menjadi prosesor atau bahkan pengendali bersama. Pastikan Anda tahu data apa yang mereka kumpulkan.

Daftar alat pihak ketiga di situs sebaiknya dicek berkala, karena sering bertambah tanpa disadari.

Jangan lupa bahwa data dari cookie sering dikirim ke penyedia luar negeri. PP 33/2026 menurut pemberitaan mengatur transfer lintas negara secara berjenjang, sehingga periksa lokasi server penyedia analitik dan iklan Anda.

Kesiapan menghadapi PP 33/2026

Menurut pemberitaan KRES.ID, PP 33/2026 berlaku mulai 16 Januari 2027. PP ini juga mengatur penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi dan catatan aktivitas pemrosesan.

Pemantauan perilaku pengunjung secara luas dapat termasuk pemrosesan berisiko. Pemilik situs besar perlu mengecek apakah penilaian dampak diperlukan.

Perbarui kebijakan privasi dan kebijakan cookie bila Anda menambah alat baru. Kebijakan yang usang, yang tidak sesuai dengan praktik sebenarnya, justru dapat dipersoalkan sebagai penyesatan.

Langkah persiapan

Langkah berikut dapat dimulai sekarang.

Perlu dibedakan antara persetujuan dan pemberitahuan. Pemberitahuan sekadar menyampaikan bahwa situs memakai cookie, sedangkan persetujuan memberi pilihan nyata kepada pengunjung. Untuk pelacakan iklan, pemberitahuan saja menurut analisis redaksi sering kurang kuat dibanding persetujuan yang dapat ditolak.

Pengunjung dari berbagai negara dapat membuka situs Anda. Situs yang menyasar pengguna di luar negeri mungkin tunduk pula pada aturan negara itu. Sumber yang kami baca tidak membahas hal tersebut, sehingga pemilik situs lintas negara sebaiknya mencari nasihat khusus.

• Inventarisasi semua cookie dan pelacak di situs.
• Kelompokkan: perlu, analitik, iklan.
• Pasang banner yang jujur untuk yang bukan kebutuhan dasar.
• Perbarui kebijakan privasi.
• Catat pemrosesan dalam dokumentasi internal.

Cookie bagi pemilik situs kecil dan blog

Pemilik blog atau toko kecil sering memakai tema atau plugin jadi yang diam-diam memasang pelacak. Periksa pengaturan alat analitik, kolom komentar, tombol berbagi, dan video tertanam, karena semuanya dapat memasang cookie pihak ketiga.

Cara memeriksa yang mudah: buka situs Anda lewat peramban, lihat daftar cookie pada menu pengembang, lalu catat asalnya. Bila ada yang tidak Anda kenal, cari tahu fungsinya atau lepaskan alat tersebut.

Aplikasi seluler memakai pengenal iklan dan pelacak yang mirip dengan cookie. Prinsip yang sama berlaku: jelaskan, minta persetujuan bila untuk tujuan di luar kebutuhan dasar, dan beri jalan menolak. Jangan menganggap aplikasi berada di luar persoalan cookie.

Pada akhirnya, tujuan banner bukan sekadar formalitas. Situs yang jujur tentang pelacak biasanya lebih dipercaya pengunjung. Kesiapan menghadapi PP 33/2026 dimulai dari pengetahuan sederhana: tahu apa yang dipasang, tahu untuk apa, dan mampu menjelaskannya.

Contoh kasus

Contoh: Sebuah toko buku daring memakai cookie keranjang belanja dan alat analitik pengunjung serta piksel iklan dari pihak ketiga. Pemilik mengelompokkan ketiganya, tidak meminta persetujuan terpisah untuk keranjang, tetapi memasang banner dengan tombol terima dan tolak untuk analitik dan iklan, lalu memperbarui kebijakan privasi. Pemilik juga mencatat daftar alat pihak ketiga, sehingga ia siap bila ditanya pengunjung atau pengawas.

Hal yang sering keliru

• Mengira semua situs wajib memasang banner dengan bunyi yang sama.
• Memasang banner tetapi tetap memuat pelacak sebelum pengunjung memilih.
• Tidak tahu alat pihak ketiga apa saja yang terpasang di situs.

Dasar hukum

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
• Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Pelindungan Data Pribadi (berlaku 16 Januari 2027 menurut pemberitaan)

Dalam kategori yang sama

• Daftar Pertanyaan Warga untuk Wakil Rakyat dan Pemda tentang Pelaksanaan UU SDI
• Dana Kompensasi dan Penjamin Risiko Siber bagi Korban Kebocoran Data: Usulan Praktisi
• Dari Perpres 39 Tahun 2019 ke UU Satu Data Indonesia: Apa yang Berubah?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.