Daftar Pertanyaan Warga untuk Wakil Rakyat dan Pemda tentang Pelaksanaan UU SDI

Mengapa warga perlu bertanya

UU SDI yang disahkan DPR pada 6 Oktober 2026 memuat banyak hal yang belum jelas, misalnya peraturan pelaksana dan lembaga penyelenggara. Pertanyaan warga membantu agar pelaksanaannya tidak berhenti di atas kertas. Wakil rakyat dipilih untuk mendengar warga, sehingga pertanyaan yang jelas membantu mereka menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut pemberitaan, masyarakat diberi ruang memberi masukan dan melaporkan dugaan penyalahgunaan data. Bertanya adalah bentuk paling sederhana dari partisipasi itu.

Gunakan bahasa sopan, tunjukkan sumber berita, dan catat jawaban pejabat.

• Pertanyaan sebaiknya singkat dan spesifik.
• Gunakan sumber berita sebagai rujukan.
• Pisahkan pertanyaan fakta dan pendapat.

Pertanyaan tentang lembaga dan aturan

Pertanyaan ini ditujukan terutama kepada wakil rakyat di DPR dan DPRD yang mengikuti pembentukan aturan turunan. Sampaikan secara tertulis agar ada jejaknya.

Pertanyaan tentang lembaga penting karena menurut pemberitaan lembaga ini bertanggung jawab kepada Presiden dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Presiden dan DPR.

• Kapan Lembaga Penyelenggara SDI dibentuk, mengingat menurut Medcom harus dibentuk paling lama satu tahun?
• Peraturan pelaksana apa saja yang disiapkan dan kapan jadwalnya?
• Kapan tanggal berlaku dan bagaimana masa transisi dari Perpres 39 Tahun 2019?
• Bagaimana publik dapat memberi masukan atas rancangan aturan turunan?

Pertanyaan tentang data daerah

Pemerintah daerah menjadi produsen data sekaligus pengguna data. Karena itu warga dapat menanyakan kesiapan perangkat daerah dan desa.

Menurut pemberitaan, kewenangan Satu Data berjenjang sampai desa dan kelurahan. Tanyakan bagaimana daerah Anda menyiapkannya.

Pertanyaan ini sebaiknya diajukan pula kepada kepala desa dan lurah, karena merekalah yang paling dekat dengan proses pendataan warga.

• Perangkat daerah mana yang ditetapkan menjadi produsen dan wali data?
• Apakah daerah memiliki katalog data dan bisa diakses warga?
• Bagaimana musyawarah Data Desa atau Kelurahan dijalankan di desa kami?
• Apa rencana pelatihan petugas data di desa dan kelurahan?

Pertanyaan tentang bantuan sosial dan layanan

Data Dasar Nasional, menurut pemberitaan, menjadi rujukan penyaluran bantuan sosial. Warga berhak tahu bagaimana data mereka dipakai dan bagaimana cara memperbaikinya bila keliru. Bantuan sosial menyangkut kebutuhan dasar warga, sehingga ketepatan data sangat menentukan.

Pertanyaan ini bisa disampaikan kepada dinas sosial, kantor desa, atau wakil rakyat saat reses.

Warga juga dapat meminta penjelasan tertulis agar jawaban tidak berubah-ubah antar petugas.

• Bagaimana cara warga mengecek apakah dirinya tercatat sebagai penerima?
• Bagaimana mengoreksi data yang salah atau ganda?
• Berapa lama proses koreksi biasanya berlangsung?
• Siapa yang bertanggung jawab bila data keliru merugikan warga?

Pertanyaan tentang keamanan dan data pribadi

Menurut pemberitaan, insiden keamanan data wajib dilaporkan paling lambat 1x24 jam, dan ada audit keamanan. Warga dapat menanyakan kesiapan daerah menghadapi serangan siber.

UU SDI menyentuh data pribadi, tetapi UU Pelindungan Data Pribadi tetap rezim khususnya. Tanyakan bagaimana keduanya dijalankan bersama.

Ajukan pertanyaan ini dengan tenang. Tujuannya mendorong kesiapan, bukan mencari kesalahan.

• Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan data di pemerintah daerah?
• Bagaimana warga diberi tahu bila data pribadinya bocor?
• Apakah ada pejabat atau petugas pelindungan data pribadi di instansi?
• Bagaimana data warga diamankan dari akses tanpa hak?

Pertanyaan tentang keterbukaan dan biaya

Klasifikasi data menjadi terbuka, terbatas, dan tertutup memengaruhi akses warga, peneliti, dan pelaku usaha. Menurut pemberitaan, akses Data Terbatas dapat dikenai PNBP.

Karena nilai dan kriterianya belum diketahui, wajar bila warga menanyakan arah kebijakan daerah.

Jawaban pemerintah daerah mungkin berbeda-beda karena aturan teknisnya belum seragam di semua tempat.

• Data apa yang akan dibuka untuk umum oleh pemerintah daerah?
• Bagaimana kriteria data terbatas dan data tertutup ditentukan?
• Apakah ada biaya bagi warga atau peneliti untuk mengakses data?
• Bagaimana permintaan data diajukan dan berapa lama dijawab?

Cara menyampaikan dan mencatat jawaban

Sampaikan pertanyaan lewat surat, kanal pengaduan, forum musyawarah, atau pertemuan dengan wakil rakyat. Beberapa warga yang bertanya bersama biasanya lebih didengar.

Catat tanggal, nama pejabat, dan isi jawaban. Bila tidak dijawab, ajukan pertanyaan kembali secara tertulis dengan tenggat yang wajar.

Hindari menuduh. Tujuan pertanyaan adalah memperoleh kejelasan, bukan menyerang pribadi.

Bila ada forum publik seperti musyawarah perencanaan pembangunan, manfaatkan untuk menyampaikan pertanyaan inti secara langsung.

• Siapkan pertanyaan dalam satu halaman.
• Bawa salinan berita atau sumber resmi.
• Tanyakan tenggat jawaban yang disanggupi.
• Bagikan hasilnya kepada warga lain.

Contoh kasus

Contoh: Seorang warga bernama Ibu Lestari menghadiri pertemuan reses anggota DPRD. Ia membawa tiga pertanyaan tertulis: kapan lembaga dibentuk, bagaimana warga mengoreksi data bantuan, dan siapa menjaga keamanan data daerah. Ia mencatat jawabannya dan membagikannya kepada tetangga. Nama dan peristiwa dalam contoh ini generik dan fiktif. Ia juga menulis di grup warga bahwa pertanyaan itu belum tentu langsung terjawab, tetapi sudah tercatat. Pada pertemuan berikutnya, ia menanyakan lagi kemajuan jawaban dan membandingkannya dengan catatan sebelumnya. Pertanyaan yang spesifik cenderung lebih mudah dijawab daripada pertanyaan umum seperti apa kabar UU SDI.

Hal yang sering keliru

• Mengira pertanyaan warga hanya boleh diajukan oleh ahli hukum.
• Mengira semua pertanyaan pasti punya jawaban resmi, padahal banyak aturan belum terbit.
• Mengira jawaban lisan pejabat sama dengan ketentuan hukum.

Dasar hukum

• Undang-Undang Satu Data Indonesia (disahkan DPR 6 Oktober 2026; nomor menyusul)
• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam kategori yang sama

• Dana Kompensasi dan Penjamin Risiko Siber bagi Korban Kebocoran Data: Usulan Praktisi
• Dari Perpres 39 Tahun 2019 ke UU Satu Data Indonesia: Apa yang Berubah?
• Dashboard Data Pemerintah dan UU Satu Data Indonesia: Apa yang Bisa Dilihat dan Dipercaya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.