Contoh Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Dwibahasa dan Cara Mengisinya

Apa itu perjanjian kerja TKA dwibahasa dan kapan dipakai

Perjanjian kerja tenaga kerja asing adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara perusahaan di Indonesia dan pekerja berkewarganegaraan asing. Perusahaan penanaman modal asing, perusahaan teknologi, pabrik yang mendatangkan teknisi, atau sekolah internasional biasanya memerlukannya.

Versi dwibahasa dipakai karena TKA perlu memahami isi kontraknya, sementara hukum Indonesia mewajibkan perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia. Dengan dua kolom berdampingan, kedua kebutuhan itu terpenuhi dalam satu dokumen.

Semua template dalam seri dwibahasa ini memakai format dua kolom: kolom kiri bahasa Indonesia, kolom kanan bahasa Inggris, satu baris untuk setiap ayat. Format ini memudahkan pihak asing membaca padanan setiap ayat, sekaligus memenuhi kewajiban bahasa Indonesia menurut UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Perpres 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Setiap template memuat pasal bahasa: bila ada perbedaan tafsir, naskah bahasa Indonesia yang berlaku.

Pakai template ini setelah rencana penggunaan TKA (RPTKA) disahkan, atau paling tidak setelah jabatan dan jangka waktu dalam permohonan RPTKA sudah pasti. Kontrak yang ditandatangani lebih dulu tetap harus disesuaikan bila pengesahan RPTKA berbeda dari rencana.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

• UU Ketenagakerjaan. UU 13/2003 sebagaimana diubah UU 6/2023 tentang Cipta Kerja memuat bab penggunaan tenaga kerja asing. Intinya: pemberi kerja wajib memiliki RPTKA yang disahkan, TKA hanya untuk jabatan dan waktu tertentu, dan TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia serta jabatan tertentu lain.
• PP 34/2021 tentang Penggunaan TKA. Mengatur RPTKA, kewajiban menunjuk tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia, pendidikan dan pelatihan, alih teknologi dan keahlian, pendidikan bahasa Indonesia bagi TKA, serta kepesertaan jaminan sosial atau asuransi. Peraturan menteri ketenagakerjaan mengatur teknisnya.
• PP 35/2021 tentang PKWT. Mengatur syarat PKWT dan pencatatannya. Ketentuan uang kompensasi saat PKWT berakhir dikecualikan bagi TKA.
• Bahasa. UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa PKWT dibuat tertulis dengan bahasa Indonesia dan huruf Latin; bila dibuat juga dalam bahasa asing dan berbeda tafsir, yang berlaku bahasa Indonesia. UU 24/2009 dan Perpres 63/2019 menegaskan hal serupa untuk perjanjian pada umumnya.
• Jaminan sosial. Orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta jaminan sosial. Untuk masa kerja lebih singkat, pemberi kerja menyiapkan asuransi.
• Keimigrasian. UU 6/2011 tentang Keimigrasian mengatur visa dan izin tinggal. TKA hanya boleh bekerja sesuai izin tinggal dan pemberi kerjanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengubah tafsir sejumlah ketentuan ketenagakerjaan, dan pada Oktober 2026 DPR dikabarkan mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru. Periksa selalu peraturan terbaru sebelum menandatangani.

Isi penting yang wajib ada

• Identitas pemberi kerja (NIB, akta, penanda tangan berwenang) dan identitas TKA sesuai paspor.
• Nomor dan masa berlaku pengesahan RPTKA, sebagai latar belakang kontrak.
• Jabatan dan lokasi kerja yang sama dengan RPTKA, serta pernyataan bahwa TKA tidak ditempatkan pada jabatan personalia atau jabatan terlarang.
• Jangka waktu yang tidak melebihi masa berlaku RPTKA, tanpa masa percobaan.
• Pembagian tanggung jawab perizinan: RPTKA, dana kompensasi penggunaan TKA, visa, dan izin tinggal.
• Tenaga kerja pendamping, program alih teknologi, dan pendidikan bahasa Indonesia.
• Upah dalam Rupiah, THR, fasilitas ekspatriat, pajak, dan jaminan sosial atau asuransi.
• Berakhirnya perjanjian, ganti rugi pengakhiran lebih awal, dan pemulangan TKA ke negara asal.
• Pasal bahasa dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Cara mengisi langkah demi langkah

1. Siapkan pengesahan RPTKA. Salin nomor, tanggal, jabatan, lokasi, dan masa berlakunya. Data inilah patokan seluruh isian.
2. Isi identitas TKA dari paspor. Tulis nama persis seperti di paspor, termasuk urutan nama. Kesalahan ejaan sering menghambat izin tinggal.
3. Isi jabatan dan uraian tugas. Lampirkan uraian tugas yang tidak menyentuh urusan personalia, misalnya rekrutmen atau penggajian.
4. Tentukan jangka waktu. Tanggal berakhir jangan melewati masa berlaku RPTKA. Atur juga apa yang terjadi bila izin tinggal terlambat terbit.
5. Tunjuk tenaga kerja pendamping. Tulis nama dan jabatan pekerja Indonesia yang akan menerima alih keahlian, lalu lampirkan programnya.
6. Isi upah dan fasilitas. Pisahkan upah pokok dan tunjangan tetap. Tentukan apakah perumahan, sekolah anak, atau tiket pulang termasuk komponen upah atau tidak.
7. Pilih skema pajak. Tentukan apakah pajak ditanggung TKA atau perusahaan (tunjangan pajak). Pilihan ini memengaruhi hitungan gaji bersih.
8. Isi kedua kolom bersamaan. Setiap angka dan pilihan di kolom Indonesia harus sama dengan kolom Inggris.
9. Tanda tangan dan catatkan. Tanda tangani di atas meterai, lalu catatkan PKWT secara daring sesuai PP 35/2021 dan simpan buktinya.

Kesalahan yang sering terjadi

• Kontrak hanya dalam bahasa Inggris. Ini bertentangan dengan kewajiban bahasa Indonesia dan dapat dipersoalkan keabsahannya di pengadilan.
• Memakai PKWTT atau kontrak tanpa batas waktu. TKA hanya untuk waktu tertentu.
• Jabatan di kontrak berbeda dengan RPTKA. Misalnya RPTKA untuk "Technical Advisor", tetapi kontrak menyebut "General Manager HR". Selain melanggar larangan jabatan personalia, ini berisiko sanksi administratif dan keimigrasian.
• TKA mulai bekerja sebelum izin terbit. Kunjungan bisnis dengan visa yang tidak sesuai bukan izin untuk bekerja.
• Menjanjikan uang kompensasi PKWT. Ketentuan ini tidak berlaku bagi TKA. Bila ingin memberi penghargaan akhir kontrak, sebut sebagai bonus sukarela.
• Lupa pemulangan. Pemberi kerja wajib memulangkan TKA setelah kontrak berakhir; atur siapa yang menanggung tiket keluarga.

Contoh singkat

Kerangka di bawah hanya ilustrasi. Template lengkap memuat 16 pasal dua kolom, lampiran, dan petunjuk pengisian.

• Pasal 1 – Definisi | Article 1 – Definitions
• "RPTKA" adalah rencana penggunaan TKA yang disahkan ... | "RPTKA" means the foreign worker utilisation plan approved ...
• Pasal 3 – Jangka Waktu | Article 3 – Term
• Berlaku sejak [....] sampai [....], tidak melebihi masa berlaku RPTKA | Effective from [....] until [....], not exceeding the RPTKA validity
• Pasal 5 – Tenaga Kerja Pendamping | Article 5 – Counterpart Worker
• Pasal 14 – Bahasa: bila berbeda tafsir, naskah bahasa Indonesia yang berlaku | Article 14 – Language: the Indonesian text prevails

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah TKA boleh diberi masa percobaan?

Tidak. Masa percobaan hanya untuk PKWTT, sedangkan TKA dipekerjakan dengan PKWT. Template ini menyatakan tegas tidak ada masa percobaan.

Bolehkah upah TKA dibayar dalam dolar?

Untuk transaksi di Indonesia, peraturan mata uang pada prinsipnya mewajibkan Rupiah. Kontrak boleh menyebut patokan nilai dalam mata uang asing untuk keperluan internal, tetapi pembayaran dan penulisan upah sebaiknya dalam Rupiah. Mintalah pendapat konsultan pajak dan hukum untuk skema gaji terpisah di luar negeri.

Apa yang terjadi bila RPTKA tidak diperpanjang?

TKA tidak dapat terus bekerja tanpa RPTKA dan izin tinggal yang berlaku. Template ini mengatur bahwa kontrak berakhir dalam keadaan itu, dengan tetap memperhatikan hak TKA menurut peraturan. Ajukan perpanjangan jauh hari sebelum masa berlaku habis.

Perselisihan dengan TKA diselesaikan di mana?

Sama seperti pekerja Indonesia: perundingan bipartit, lalu mediasi atau konsiliasi, kemudian Pengadilan Hubungan Industrial. Pilihan arbitrase asing tidak tepat untuk perselisihan hak dan PHK.

Dasar hukum

• UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU 6/2023 tentang Cipta Kerja
• PP 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
• PP 35/2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK
• UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
• Perpres 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
• UU 24/2011 tentang BPJS
• UU 6/2011 tentang Keimigrasian
• UU 2/2004 tentang PPHI
• Putusan MK 168/PUU-XXI/2023

Dalam kategori yang sama

• Contoh Program Orientasi dan Checklist Karyawan Baru dan Cara Mengisinya
• Contoh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelanggaran Disiplin dan Cara Mengisinya
• Contoh Formulir Data Karyawan dan Persetujuan Pengolahan Data dan Cara Mengisinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.