Contoh Draf Anggaran Dasar Yayasan dan Cara Mengisinya

Apa itu draf anggaran dasar yayasan dan kapan dipakai

Yayasan sering dipakai untuk sekolah, panti asuhan, rumah ibadah, lembaga bantuan hukum, atau kegiatan kemanusiaan. Berbeda dengan perkumpulan atau koperasi, yayasan tidak mempunyai anggota. Ia lahir dari kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri untuk tujuan tertentu.

Anggaran dasar adalah "aturan main" yayasan: nama, maksud dan tujuan, kegiatan, kekayaan, organ, rapat, laporan, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran. Anggaran dasar dimuat dalam akta pendirian yang dibuat notaris.

Draf ini disiapkan pendiri sebelum menghadap notaris. Gunanya agar pendiri memikirkan lebih dulu hal-hal yang sulit diubah, terutama maksud dan tujuan yayasan, siapa yang duduk di setiap organ, dan bagaimana kekayaan dikelola.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

Yayasan diatur oleh UU 16/2001 sebagaimana diubah UU 28/2004, ditambah peraturan pelaksana (PP 63/2008 jo. PP 2/2013) dan peraturan menteri tentang pengesahan secara elektronik.

• Pendirian. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta pendiri sebagai kekayaan awal, dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
• Status badan hukum. Diperoleh setelah akta pendirian disahkan Menteri. Permohonan diajukan notaris secara elektronik.
• Bidang kegiatan. Sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan boleh mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam badan usaha untuk menunjang tujuannya, dengan batasan.
• Organ. Pembina memegang kewenangan tertinggi; Pengurus menjalankan kepengurusan; Pengawas mengawasi dan memberi nasihat. Ketiganya tidak boleh saling merangkap.
• Larangan bagi hasil. Kekayaan yayasan tidak boleh dialihkan atau dibagikan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengecualian: Pengurus yang bukan pendiri, tidak terafiliasi, dan bekerja penuh dapat digaji bila diatur anggaran dasar.
• Maksud dan tujuan tidak dapat diubah. Perubahan anggaran dasar lain dimungkinkan, sebagian dengan persetujuan Menteri dan sebagian cukup diberitahukan.
• Laporan tahunan. Ikhtisar laporan tahunan diumumkan di papan pengumuman kantor yayasan. Yayasan yang memenuhi kriteria tertentu wajib diaudit akuntan publik dan mengumumkan ikhtisarnya di surat kabar.

Pelanggaran larangan pembagian kekayaan dapat berujung sanksi pidana menurut UU Yayasan. Karena itu, pisahkan rekening dan pembukuan yayasan dari rekening pribadi sejak hari pertama.

Isi penting yang wajib ada

• Nama yayasan (diawali kata "Yayasan") dan tempat kedudukan.
• Jangka waktu.
• Maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan/atau kemanusiaan.
• Kegiatan untuk setiap bidang, serta kegiatan usaha penunjang bila ada.
• Jumlah kekayaan awal dan sumber kekayaan lain.
• Larangan pembagian kekayaan dan pengecualian gaji pengurus.
• Pembina: susunan, kewenangan, dan rapat.
• Pengurus: susunan, masa jabatan, kewenangan, dan batasannya.
• Pengawas: susunan, masa jabatan, dan kewenangan.
• Tahun buku dan laporan tahunan.
• Perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembubaran, dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi.
• Pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas pertama.

Cara mengisi langkah demi langkah

1. Tentukan nama. Siapkan beberapa alternatif; notaris memeriksa ketersediaan nama di sistem Kementerian Hukum.
2. Rumuskan maksud dan tujuan. Pilih bidang sosial, keagamaan, dan/atau kemanusiaan. Ingat, bagian ini tidak dapat diubah.
3. Isi kegiatan per bidang. Tulis kegiatan yang benar-benar akan dijalankan, lalu hapus contoh yang tidak dipakai.
4. Tetapkan kekayaan awal. Isi jumlah uang dan/atau barang, dan siapkan bukti setor. Periksa jumlah minimal menurut peraturan pemerintah.
5. Susun organ. Tulis nama Pembina, Pengurus (ketua, sekretaris, bendahara), dan Pengawas. Periksa tidak ada rangkap jabatan.
6. Isi batas kewenangan Pengurus. Tindakan seperti meminjam uang atau menjual tanah butuh persetujuan Pembina.
7. Isi kuorum rapat Pembina. Tulis persentase kehadiran dan cara mengambil keputusan.
8. Tentukan penerima sisa likuidasi. Pilih yayasan lain dengan kegiatan serupa, atau serahkan kepada keputusan Pembina.
9. Bawa ke notaris. Sertakan KTP dan NPWP pendiri serta organ, bukti kekayaan awal, dan surat keterangan alamat kantor.

Kesalahan yang sering terjadi

• Pendiri sekaligus menjadi Pengurus yang digaji. Pengecualian gaji hanya untuk Pengurus yang bukan pendiri dan tidak terafiliasi.
• Satu orang merangkap Pembina dan Pengurus. Ini dilarang dan dapat menghambat pengesahan.
• Maksud dan tujuan terlalu sempit. Karena tidak dapat diubah, rumusan sempit membuat yayasan sulit berkembang.
• Yayasan dipakai untuk usaha komersial biasa. Yayasan bukan pengganti PT; hasil usaha tidak boleh dibagikan.
• Laporan tahunan tidak dibuat. Akibatnya pengelolaan sulit dipertanggungjawabkan dan rawan sengketa kepengurusan.

Contoh singkat

Kerangka ringkas berikut hanya ilustrasi. Template lengkap memuat 17 pasal dan catatan untuk notaris.

• Pasal 1: Yayasan [nama], berkedudukan di [kabupaten/kota].
• Pasal 3: Maksud dan tujuan di bidang [sosial/keagamaan/kemanusiaan].
• Pasal 6: Kekayaan awal Rp[....] dipisahkan dari kekayaan pendiri.
• Pasal 7: Kekayaan dilarang dibagikan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
• Pasal 9–11: Pembina [....]; Pengurus: Ketua [....], Sekretaris [....], Bendahara [....]; Pengawas [....].
• Pasal 15: Sisa likuidasi diserahkan kepada yayasan dengan kegiatan serupa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa kekayaan awal minimal yayasan?

Jumlah minimal diatur peraturan pemerintah dan dibedakan antara pendiri Indonesia dan pendiri asing. Periksa angka terbaru bersama notaris sebelum menyetor.

Bolehkah yayasan didirikan satu orang?

Boleh. UU Yayasan memungkinkan pendirian oleh satu orang atau lebih. Namun organ yayasan tetap harus lengkap dan tidak boleh saling merangkap.

Bolehkah pendiri mengambil keuntungan dari sekolah yang dikelola yayasan?

Tidak. Hasil kegiatan yayasan harus dipakai untuk tujuan yayasan. Pendiri yang menjadi Pembina tidak boleh menerima pembagian kekayaan dalam bentuk apa pun.

Apa bedanya yayasan dan perkumpulan?

Yayasan tidak punya anggota dan bertumpu pada kekayaan yang dipisahkan. Perkumpulan berbasis anggota dan dikendalikan rapat anggota.

Dasar hukum

• UU 16/2001 tentang Yayasan jo. UU 28/2004
• PP 63/2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan jo. PP 2/2013
• UU 30/2004 jo. UU 2/2014 tentang Jabatan Notaris

Dalam kategori yang sama

• Contoh Nota Kesepahaman (MoU) dan Cara Mengisinya
• Contoh Nota Kesepahaman (MoU) Dwibahasa Indonesia–Inggris dan Cara Mengisinya
• Contoh Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi dan Cara Mengisinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.