Contoh Draf Anggaran Dasar Perkumpulan Berbadan Hukum dan Cara Mengisinya

Contoh draf anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum untuk dibawa ke notaris: organ, keanggotaan, kekayaan, perubahan AD, dan pembubaran.

⚡ Ringkas 30 detik

Perkumpulan berbadan hukum adalah organisasi berbasis anggota yang disahkan Menteri Hukum.
Dasar hukumnya masih Staatsblad 1870 Nomor 64 dan peraturan menteri tentang pengesahan perkumpulan.
Akta pendirian dibuat oleh notaris; draf ini hanya bahan yang Anda bawa ke notaris.
Organ yang lazim: Rapat Umum Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Kekayaan tidak boleh dibagikan kepada anggota.

Apa itu draf anggaran dasar perkumpulan dan kapan dipakai

Perkumpulan adalah kumpulan orang yang bersatu untuk tujuan bersama yang tidak mencari keuntungan untuk dibagi, misalnya asosiasi profesi, ikatan alumni, komunitas hobi, atau organisasi sosial. Perkumpulan bisa berbadan hukum bila akta pendiriannya dibuat notaris dan disahkan Menteri Hukum.

Draf anggaran dasar dipakai ketika para pendiri sudah sepakat mendirikan perkumpulan dan ingin menyiapkan isi anggaran dasar sebelum datang ke notaris. Dengan draf yang matang, pertemuan dengan notaris lebih cepat, biaya revisi berkurang, dan para pendiri sudah sepakat soal hal-hal yang sering menjadi sumber konflik, seperti kuorum rapat, masa jabatan pengurus, dan nasib kekayaan bila perkumpulan bubar.

Penting diingat: draf ini bukan akta. Akta pendirian adalah akta autentik yang dibuat oleh notaris, dan notaris yang akan menyesuaikan susunan serta redaksinya.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

Staatsblad 1870 Nomor 64. Peraturan zaman Hindia Belanda tentang perkumpulan berbadan hukum ini masih menjadi dasar pengesahan perkumpulan sampai ada undang-undang pengganti.
KUHPerdata tentang perkumpulan. Buku III KUHPerdata memuat bab tentang perkumpulan yang mengatur kedudukan perkumpulan sebagai subjek hukum.
Peraturan Menteri. Tata cara permohonan pengesahan dan perubahan anggaran dasar perkumpulan diatur peraturan menteri (antara lain Permenkumham 3/2016 beserta perubahannya). Permohonan diajukan notaris secara elektronik ke Kementerian Hukum.
UU Ormas. Bila perkumpulan juga organisasi kemasyarakatan, berlaku UU 17/2013 sebagaimana diubah UU 16/2017, termasuk larangan tertentu dan kewajiban terkait dana dari luar negeri.
UU Jabatan Notaris. Mengatur bentuk dan tata cara pembuatan akta autentik.

Isi penting yang wajib ada

Nama, tempat kedudukan, dan jangka waktu.
Asas, maksud dan tujuan, serta sifat nirlaba.
Kegiatan untuk mencapai tujuan.
Jenis anggota, syarat, dan berakhirnya keanggotaan.
Hak dan kewajiban anggota.
Organ: Rapat Umum Anggota, Pengurus, dan Pengawas, beserta kewenangannya.
Kuorum dan cara pengambilan keputusan, termasuk kuorum khusus untuk perubahan AD dan pembubaran.
Kekayaan, sumber dana, dan larangan pembagian kekayaan kepada anggota.
Tahun buku dan laporan.
Pembubaran dan ke mana sisa kekayaan diserahkan.
Susunan Pengurus dan Pengawas pertama serta kuasa untuk mengurus pengesahan.

Cara mengisi langkah demi langkah

Adakan rapat pendirian. Sepakati nama, tujuan, pendiri, dan pengurus pertama. Buat berita acaranya.
Pilih nama. Siapkan dua atau tiga alternatif dan minta notaris memeriksa serta memesan nama.
Rumuskan maksud, tujuan, dan kegiatan. Tulis cukup luas agar tidak perlu sering diubah, tetapi tetap jelas.
Tentukan jenis anggota dan syaratnya. Misalnya anggota biasa yang berhak suara, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
Atur rapat. Isi kuorum biasa dan kuorum khusus. Jangan memasang kuorum yang terlalu tinggi sehingga rapat tidak pernah sah.
Atur kewenangan Pengurus. Tentukan siapa yang mewakili perkumpulan dan tindakan apa yang memerlukan persetujuan Pengawas atau Rapat Umum Anggota.
Isi kekayaan awal. Tulis iuran pendiri dan sumber dana lain.
Atur pembubaran. Tentukan penerima sisa kekayaan.
Bawa ke notaris. Sertakan KTP dan NPWP pendiri, berita acara rapat pendirian, dan dokumen lain yang diminta.

Kesalahan yang sering terjadi

Memilih bentuk yang keliru. Organisasi tanpa anggota yang berbasis kekayaan pendiri lebih cocok berbentuk yayasan.
Kuorum terlalu berat. Misalnya mensyaratkan kehadiran 3/4 anggota untuk setiap rapat; perkumpulan besar akan sulit mengambil keputusan.
Kewenangan Ketua tanpa batas. Tanpa batasan, satu orang dapat menjual aset atau berutang atas nama perkumpulan.
Tidak mengatur sisa kekayaan. Saat bubar, timbul sengketa antaranggota.
Menganggap draf sudah berlaku. Perkumpulan baru berbadan hukum setelah akta dibuat notaris dan disahkan Menteri.

Contoh singkat

Kerangka ringkas berikut hanya ilustrasi. Template lengkap memuat 15 pasal anggaran dasar dan catatan untuk notaris.

Draf Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perkumpulan [nama] (untuk dibawa ke notaris).
Pasal: Nama dan kedudukan — Perkumpulan [nama], berkedudukan di [kota].
Pasal: Maksud dan tujuan — [tujuan], bersifat nirlaba.
Pasal: Organ — Rapat Umum Anggota, Pengurus, Pengawas.
Pasal: Rapat Umum Anggota — kuorum [....], kuorum khusus [....].
Pasal: Pembubaran — sisa kekayaan diserahkan kepada [....], tidak dibagikan kepada anggota.

📄 Template lengkap

Versi Word dan PDF lengkap dengan pasal-pasal anggaran dasar lengkap, ketentuan peralihan, dan catatan untuk notaris tersedia di Paket Dokumen InfoHukum (Paket Korporat dan Paket Lengkap). Pembeli dapat mengunduhnya kapan saja dari Pustaka Saya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa beda perkumpulan dan yayasan?

Perkumpulan berbasis anggota dengan Rapat Umum Anggota sebagai organ tertinggi. Yayasan berbasis kekayaan yang dipisahkan dan tidak mempunyai anggota; organ tertingginya Pembina.

Apakah perkumpulan wajib berbadan hukum?

Tidak. Perkumpulan dapat berjalan tanpa badan hukum. Namun tanpa badan hukum, perkumpulan sulit membuka rekening atas nama sendiri, memiliki aset, atau menandatangani kontrak, dan tanggung jawab dapat jatuh pada pengurus pribadi.

Berapa jumlah minimal pendiri?

Jumlah minimal pendiri dan syarat lain diatur dalam peraturan menteri yang berlaku. Tanyakan kepada notaris karena syarat ini dapat berubah.

Bolehkah perkumpulan menjalankan usaha?

Perkumpulan dapat menjalankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk mendukung tujuannya, tetapi hasilnya tidak boleh dibagikan kepada anggota. Untuk usaha berskala besar, pertimbangkan badan usaha terpisah.

Catatan

Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Pengaturan perkumpulan masih bertumpu pada peraturan lama dan peraturan menteri yang dapat berubah. Konsultasikan draf dengan notaris sebelum ditandatangani.

📚 Sumber Rujukan

Database Peraturan BPK — peraturan.bpk.go.id
Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum — ahu.go.id

Informasi per 24 Oktober 2026. Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu.

Dasar hukum

Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum
KUHPerdata Buku III tentang perkumpulan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum perkumpulan (antara lain Permenkumham 3/2016 beserta perubahannya)
UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah UU 16/2017
UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah UU 2/2014

Dalam kategori yang sama

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.