Cerai karena Perselingkuhan: Bukti dan Risiko Hukumnya

Perselingkuhan dalam aturan perceraian

Pasal 19 huruf a PP 9/1975 menyebut salah satu pihak berbuat zina sebagai alasan perceraian. Bagi pasangan Muslim, hal serupa tercantum pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Meski demikian, tidak semua perselingkuhan berbentuk hubungan badan yang dapat dibuktikan. Perselingkuhan emosional atau hubungan tersembunyi sering kali berujung pada pertengkaran terus-menerus, yang juga merupakan alasan cerai tersendiri.

Mengapa pembuktian zina sulit

Zina menuntut bukti yang meyakinkan bahwa perbuatan itu benar-benar terjadi. Hakim tidak cukup berpegang pada kecurigaan, kabar dari orang lain, atau foto yang bisa ditafsirkan macam-macam.

Karena itu, banyak penggugat memilih menjelaskan dampaknya, yaitu rumah tangga tidak lagi rukun akibat hubungan pasangan dengan orang lain. Fokus ini lebih mudah dibuktikan lewat keterangan saksi tentang pertengkaran yang terjadi.

Bukti yang lazim dan batasannya

Bukti yang sering diajukan antara lain pesan teks, foto, keterangan saksi, serta pengakuan pasangan. Pastikan bukti elektronik asli dan dapat dijelaskan asal-usulnya, misalnya dengan menyimpan tangkapan layar lengkap dengan tanggal dan nomor pengirim.

Hindari meretas ponsel pasangan, menyadap, atau mengakses akun tanpa izin. Perbuatan itu dapat melanggar UU ITE dan membuat Anda berhadapan dengan laporan pidana.

Contoh: Bu Dewi menemukan pesan mesra di ponsel suaminya, Pak Raka, yang dikirim kepada seorang rekan kerja. Alih-alih membuka akun orang lain, ia hanya menyimpan pesan yang ia lihat secara terbuka, mencatat tanggal, dan membawa kakaknya sebagai saksi atas pertengkaran yang terjadi. Gugatannya disusun atas dasar perselisihan terus-menerus yang dipicu hubungan tersebut.

Jalur pidana: delik aduan

KUHP baru (UU 1/2023) mengatur perzinaan sebagai delik aduan. Dalam praktik, hanya pihak tertentu seperti suami atau istri yang terikat perkawinan yang dapat mengadu. Pengaduan dapat ditarik sebelum perkara diperiksa di sidang.

Menempuh jalur pidana adalah pilihan yang berat karena berdampak panjang pada anak dan keluarga. Banyak orang lebih dulu menimbang apakah tujuan utamanya perceraian, pemulihan, atau hukuman bagi pelaku.

Dampak pada anak, nafkah, dan harta

Perselingkuhan tidak otomatis menghilangkan hak seseorang atas anak. Hakim menilai kepentingan terbaik anak, termasuk siapa yang paling mampu mengasuh dan menjaga kesejahteraannya.

Pembagian harta bersama tetap mengikuti aturan umum. Sikap pasangan yang berselingkuh tidak serta-merta membuatnya kehilangan bagian, kecuali ada pertimbangan lain dari hakim.

Langkah praktis bagi yang sedang menimbang

Tuliskan kronologi kejadian dengan tanggal. Simpan pesan yang Anda terima secara wajar. Bicarakan dengan orang terpercaya atau konselor agar keputusan tidak diambil dalam keadaan emosi memuncak.

Setelah itu, konsultasikan ke advokat atau posbakum pengadilan untuk memilih dasar gugatan yang paling kuat. Ingat bahwa sengketa seperti ini juga menyita energi dan waktu, sehingga rencanakan dukungan bagi anak.

Apa yang mungkin ditanyakan hakim

Hakim biasanya menggali kapan masalah mulai terjadi, apakah pernah ada upaya damai, dan bagaimana kondisi anak. Jawablah apa adanya tanpa menyerang pribadi pasangan.

Sikap menahan diri justru membuat keterangan Anda lebih kredibel.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah pihak ketiga bisa digugat? Dalam perkara cerai, pihak ketiga umumnya bukan pihak yang digugat. Tuntutan terhadapnya bergantung pada dasar hukum lain dan kasusnya, sehingga perlu dikonsultasikan lebih dulu.

Apakah saya boleh membagikan bukti kepada keluarga atau di media sosial? Sebaiknya tidak. Penyebaran informasi pribadi dapat berujung pada laporan pencemaran nama baik atau pelanggaran data pribadi.

Menjaga diri selama proses

Proses perceraian menguras tenaga. Jaga kesehatan, tidur cukup, dan tetap menjalankan rutinitas anak agar mereka merasa aman. Bila perlu, cari bantuan konselor.

Hindari membalas pasangan dengan cara yang melanggar hukum atau melukai anak. Sikap tertib dan terkendali akan terlihat di hadapan hakim.

Hal yang sering keliru

• Menyerbu tempat pasangan untuk menangkap basah, padahal tindakan itu dapat berbalik menjadi pidana.
• Menganggap foto saja pasti cukup membuktikan zina.
• Mengabaikan nasib anak dan hanya fokus menghukum pasangan.

Dasar hukum

• PP 9/1975 Pasal 19
• KHI Pasal 116
• UU 1/2023 (KUHP) Pasal 411

Dalam kategori yang sama

• Harta Bersama: Apa Saja yang Termasuk dan Tidak
• Hubungan Hukum Ibu Pengganti dan Anak di Indonesia
• Ikrar Talak dan Akta Cerai Setelah Putusan Pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.