Cerai di Luar Pengadilan Tidak Sah: Apa Akibatnya?

Mengapa ucapan cerai saja tidak cukup

Undang-Undang Perkawinan menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua pihak dan tidak berhasil. Aturan ini berlaku bagi semua warga negara, apa pun agamanya.

Bagi yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan hal serupa: talak dianggap sah menurut hukum negara bila diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian dihitung terjadi sejak dinyatakan di depan sidang.

Pandangan agama tentang sah tidaknya talak dapat berbeda-beda di kalangan ulama, dan itu urusan keyakinan masing-masing. Artikel ini hanya membahas akibat menurut hukum negara.

Perbedaan jalur: Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Pasangan beragama Islam mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, baik sebagai permohonan cerai talak oleh suami maupun gugatan cerai oleh istri. Pasangan non-Islam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri.

Dalam kedua jalur, hakim wajib mencari alasan perceraian yang sah dan menawarkan perdamaian lebih dulu, termasuk melalui mediasi. Cerai bukan sekadar kesepakatan dua orang, melainkan perkara yang diperiksa hakim.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, perceraian dicatat. Pasangan Islam menerima akta cerai dari Pengadilan Agama, sedangkan pasangan non-Islam mencatatkannya ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Akibat bila hanya bercerai di luar pengadilan

Secara hukum negara, suami dan istri masih terikat pernikahan. Ini berarti kewajiban nafkah, hak waris antarpasangan, dan status harta bersama tetap berjalan sampai ada putusan.

Orang yang menikah lagi tanpa putusan cerai berisiko menghadapi masalah serius. Pernikahan baru bisa dianggap poligami tanpa izin, bahkan berpotensi dipersoalkan secara pidana, selain menyulitkan pencatatan nikah dan akta anak.

Pihak yang ditinggalkan, biasanya istri, sulit menagih nafkah atau membagi harta karena tidak ada putusan sebagai dasar. Dokumen seperti kartu keluarga juga tidak dapat diubah hanya dengan surat kesepakatan.

Contoh kasus

Contoh: Pak Bambang (fiktif) mengucapkan cerai kepada istrinya, Bu Sari, di depan keluarga besar. Tiga tahun kemudian Pak Bambang ingin menikah lagi, tetapi kantor urusan agama menolak karena tidak ada akta cerai.

Bu Sari yang selama itu tidak diberi nafkah kini harus mengajukan gugatan. Hakim dapat memeriksa kewajiban yang tertunda, tetapi pembuktiannya jauh lebih sulit dibanding bila perkara diajukan sejak awal.

Dampak terhadap anak dan harta

Anak tetap anak sah dari kedua orang tuanya, tetapi tanpa putusan tidak ada penetapan resmi tentang siapa yang mengasuh dan berapa nafkah yang harus dibayar. Hal ini sering memicu sengketa ketika salah satu pihak membawa anak pergi atau berhenti membiayai.

Harta yang diperoleh selama pernikahan juga tetap menjadi harta bersama. Bila salah satu pihak menjual aset dengan alasan sudah bercerai, pihak lain dapat mempersoalkannya karena secara hukum belum ada pembagian yang sah.

Karena itu, kesepakatan damai tentang anak dan harta sebaiknya dituangkan dalam putusan atau akta perdamaian yang disahkan hakim, bukan hanya catatan pribadi.

Langkah yang dapat ditempuh

Bila sudah terlanjur bercerai di luar pengadilan, mulailah dengan mengumpulkan bukti pernikahan, bukti pisah tempat tinggal, dan bukti nafkah yang diberikan atau tidak diberikan. Lalu daftarkan perkara ke pengadilan yang berwenang.

Pengadilan dapat menilai apakah ada alasan perceraian yang sah. Anda boleh didampingi advokat atau memanfaatkan layanan bantuan hukum dan pos bantuan hukum di pengadilan bila tidak mampu.

Selama perkara berjalan, upayakan kesepakatan sementara soal anak dan nafkah, dan catat secara tertulis.

Pertanyaan yang sering muncul

Apakah perceraian adat atau agama tetap bernilai? Nilai agama dan adat tetap dihormati oleh pemeluknya, tetapi untuk urusan administrasi negara seperti kartu keluarga, hak waris, dan pernikahan baru, yang dipakai adalah putusan pengadilan.

Apakah bisa mengesahkan cerai yang sudah lama terjadi? Pengadilan dapat memeriksa permohonan atau gugatan baru, tetapi tanggal perceraian mengikuti putusan, bukan tanggal ucapan di luar sidang.

Hal yang sering keliru

• Mengira surat pernyataan cerai bermeterai sudah cukup. Surat itu bukan pengganti putusan hakim.
• Mengira bila suami menyatakan cerai, istri otomatis kehilangan hak nafkah. Hak itu tetap dinilai hakim.
• Menunda perkara terlalu lama sehingga bukti hilang dan status anak serta harta makin rumit.

Dasar hukum

• UU 1/1974 jo. UU 16/2019 Pasal 39
• PP 9/1975 Pasal 18
• KHI Pasal 115
• KHI Pasal 123

Dalam kategori yang sama

• Gugatan Harta Bersama: Bukti, Sita, dan Langkahnya
• Hak Asuh Anak di Bawah 12 Tahun: Aturan Umum dan Praktiknya
• Apakah Hak Asuh Gugur Bila Ibu Menikah Lagi?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.