Bisnis Suami Istri dan Harta Bersama: Siapa Berhak?

Prinsip dasar

Aturan umum Pasal 35 UU 1/1974 berlaku pula untuk usaha: segala yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, termasuk keuntungan, peralatan, stok, dan nilai usaha. Pasal 36 menambahkan tindakan atas harta bersama memerlukan persetujuan berdua. Akibatnya, menjual usaha, menjaminkannya, atau memasukkan pihak lain sebagai pemilik bisa menimbulkan masalah bila tidak disetujui pasangan.

Bentuk badan usaha juga berpengaruh. Pada usaha perorangan, aset usaha tercampur langsung dengan harta pemilik. Pada perseroan terbatas, harta perusahaan terpisah dari pemegang saham, tetapi saham itu sendiri dapat menjadi harta bersama bila diperoleh selama perkawinan.

Kasus yang sering muncul

• Usaha atas nama satu pasangan. Tetap dapat dianggap bersama bila dirintis selama menikah.
• Pasangan bekerja di usaha lain. Gajinya masuk harta bersama, sekalipun ia tidak memiliki saham.
• Usaha dirintis sebelum menikah. Nilai awal biasanya pribadi, sedangkan pertumbuhan selama menikah dapat dinilai berbeda.
• Usaha keluarga besar. Bagian dari warisan atau hibah umumnya pribadi.

Contoh: Pak Teguh (nama fiktif) memiliki bengkel sebelum menikah dengan Bu Ani. Selama sepuluh tahun pernikahan, bengkel berkembang dan membeli tanah. Ketika bercerai, bengkel awal mungkin dianggap pribadi, sementara tanah dan tambahan alat yang dibeli selama menikah dapat dianggap harta bersama. Pembukuan yang rapi akan sangat menentukan.

Menilai usaha saat bercerai

Jika usaha termasuk harta bersama, nilainya perlu dihitung. Cara yang umum adalah menilai aset berwujud, piutang, dan nama baik usaha, bila perlu dengan penilai independen atau akuntan. Pihak yang tetap menjalankan usaha dapat membayar bagian pihak lain secara tunai atau bertahap. Kesepakatan jauh lebih mudah daripada putusan karena usaha adalah aset hidup yang bisa terganggu bila terlalu lama bersengketa.

Cara mengamankan usaha

• Buat pembukuan terpisah antara kas usaha dan kas rumah tangga.
• Simpan akta pendirian, izin usaha, dan bukti pembelian aset.
• Jika ingin memisahkan harta, pertimbangkan perjanjian perkawinan.
• Beri tahu pasangan sebelum menjaminkan aset usaha kepada bank.

Peran pasangan yang tidak ikut bekerja

Pasangan yang mengurus rumah tangga atau anak sering merasa tidak punya hak atas usaha pasangannya. Padahal pengadilan umumnya memandang kontribusi tidak harus berbentuk uang. Dukungan emosional dan pengasuhan yang memungkinkan pasangan bekerja penuh dihargai sebagai bagian dari terbentuknya harta bersama.

Karena itu, dalam sengketa, tidak tepat jika satu pihak berkata bahwa usaha sepenuhnya miliknya karena hanya ia yang bekerja. Pengadilan akan melihat seluruh gambaran perkawinan dan bukti yang tersedia.

Utang usaha dan risiko pribadi

Usaha juga membawa utang. Utang yang dibuat untuk usaha yang menghidupi keluarga umumnya dapat dibebankan pada harta bersama. Bila bank meminta jaminan rumah keluarga, persetujuan pasangan penting. Risiko pailit usaha dapat berdampak pada aset rumah tangga, sehingga pasangan perlu mengetahui kondisi keuangan usaha.

Pada badan hukum seperti PT, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham, kecuali ia menjadi penjamin pribadi. Karena itu, baca dokumen penjaminan dengan teliti sebelum menandatangani.

Kesepakatan yang sehat

Pasangan pengusaha dapat membuat kesepakatan tertulis, misalnya perjanjian perkawinan atau perjanjian tentang pembagian peran dan keuntungan. Kesepakatan yang jelas menenangkan kedua pihak dan mengurangi risiko konflik, terutama bila usaha melibatkan anggota keluarga besar atau mitra bisnis.

Ketika bisnis dijalankan bersama

Ada pasangan yang menjalankan usaha berdua sejak awal. Dalam keadaan ini, kontribusi keduanya lebih mudah dibuktikan. Sebaiknya peran masing-masing, gaji, dan pembagian keuntungan dicatat, agar tidak ada yang merasa tidak dihargai. Catatan yang jelas juga membantu bila suatu saat salah satu ingin mengundurkan diri atau perkawinan berakhir.

Hal yang sering keliru

• Mengira usaha atas nama satu pihak tidak dapat dibagi.
• Mencampur uang pribadi dan uang usaha tanpa catatan.
• Menyingkirkan pasangan dari akta perusahaan tanpa persetujuan, padahal modalnya dari harta bersama.

Dasar hukum

• UU 1/1974 Pasal 35, 36
• Putusan MK 69/PUU-XIII/2015

Dalam kategori yang sama

• Eksekusi Putusan Nafkah Anak: Alur dan Persiapannya
• Gugatan Harta Bersama: Bukti, Sita, dan Langkahnya
• Hak Asuh Anak di Bawah 12 Tahun: Aturan Umum dan Praktiknya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.