Biaya Notaris dan PPAT: Apa Saja Komponennya

Tiga kelompok biaya

Pertama, pajak: PPh atas pengalihan hak yang dibayar penjual dan BPHTB yang dibayar pembeli. Pajak adalah kewajiban kepada negara atau daerah, bukan penghasilan PPAT.

Kedua, biaya pendaftaran dan pelayanan pertanahan, seperti pengecekan sertifikat dan pendaftaran peralihan hak. Ketiga, honorarium jasa PPAT atau notaris untuk membuat akta, memeriksa dokumen, dan mengurus proses.

Batas honorarium

Honorarium PPAT diatur dalam peraturan jabatan PPAT dan tidak boleh melebihi batas persentase tertentu dari harga transaksi yang tercantum dalam akta. Untuk notaris, UU Jabatan Notaris mengatur honorarium berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis akta, dengan batas yang berjenjang.

Angka batas inilah yang perlu Anda tanyakan dan cocokkan dengan peraturan terbaru. Bila ragu, minta PPAT menunjukkan dasar hitungannya.

Komponen yang kerap terlewat

Beberapa biaya tambahan sering baru muncul belakangan: biaya pemecahan atau penggabungan sertifikat, pengukuran ulang, biaya pencoretan Hak Tanggungan, dan biaya legalisasi dokumen. Tanyakan daftar lengkap sejak awal.

Jika pembelian memakai KPR, ada pula biaya APHT dan pendaftaran Hak Tanggungan yang biasanya masuk daftar biaya bank.

Contoh

Bu Ratna (nama fiktif) membeli rumah dan mendapat penawaran paket "biaya semua beres" dari PPAT. Ia meminta rincian tertulis yang memisahkan pajak, biaya cek sertifikat, honorarium, dan biaya pendaftaran. Dari rincian itu ia mengetahui bagian mana yang disetor ke negara dan mana yang menjadi imbalan jasa, sehingga bisa menanyakan hal yang tidak ia pahami sebelum membayar.

Cara membandingkan penawaran

Minta rincian dari dua atau tiga PPAT, lalu bandingkan komponen yang sama. Jangan hanya melihat angka akhir, karena sebagian PPAT memasukkan pajak dan biaya pendaftaran sedangkan yang lain belum. Tanyakan pula apa yang termasuk dalam paket, misalnya pengecekan sertifikat, validasi pajak, dan pengurusan balik nama sampai sertifikat baru terbit.

Pilihlah yang transparan dan bersedia memberi kuitansi. Harga paling murah belum tentu paling aman bila pengecekan dokumennya dilewatkan.

Pembagian beban antara penjual dan pembeli

Menurut kebiasaan, penjual menanggung PPh dan pembeli menanggung BPHTB serta biaya akta dan balik nama. Namun ini bukan aturan yang mengikat, melainkan kesepakatan. Tuliskan pembagiannya dalam PPJB atau kesepakatan awal agar tidak muncul perdebatan menjelang akta.

Mengapa transparansi biaya penting

Akta jual beli adalah dokumen penting yang menentukan peralihan hak atas properti bernilai besar. Pembeli yang paham komponen biaya lebih mudah mendeteksi tagihan yang janggal, misalnya biaya yang tidak punya dasar atau pajak yang dibayar tidak sesuai nilai transaksi.

Sebaliknya, PPAT yang terbuka tentang rincian akan menjaga kepercayaan klien dan menghindari sengketa. Jika Anda merasa ditagih tidak wajar, Anda dapat menanyakan ke organisasi profesi PPAT atau notaris, atau menyampaikan keluhan ke Kantor Pertanahan setempat.

Biaya yang berkaitan dengan KPR

Bila pembelian dibantu KPR, biaya akan bertambah: akta pemberian Hak Tanggungan, pendaftaran Hak Tanggungan, asuransi, serta provisi bank. Biaya-biaya ini sering ditagih bank langsung, dan sebagian dipotong dari pencairan kredit.

Minta bank dan PPAT berkoordinasi agar tidak ada biaya ganda untuk layanan yang sama, misalnya pengecekan sertifikat yang dilakukan dua kali.

Waktu dan tenggat yang berhubungan dengan biaya

Pembayaran pajak biasanya harus dilakukan sebelum akta ditandatangani. Setelah akta, PPAT mendaftarkan peralihan ke Kantor Pertanahan dalam jangka waktu yang ditetapkan peraturan. Menunda pembayaran dapat memperlambat seluruh proses dan menimbulkan denda administratif pada pajak tertentu.

Menyimpan bukti

Simpan salinan AJB, kuitansi, bukti setor pajak, dan tanda terima pendaftaran balik nama dalam satu map. Dokumen ini penting untuk pembuktian jika kelak ada gugatan, untuk pengajuan KPR berikutnya, atau saat Anda menjual kembali properti tersebut.

Fotokopi dan simpan juga salinan digital yang aman. Jangan menyerahkan sertifikat asli kepada pihak yang tidak jelas peran hukumnya.

Hal yang sering keliru

• Membayar "paket" tanpa rincian sehingga tidak tahu mana pajak dan mana jasa.
• Menyerahkan uang pajak tunai tanpa bukti setor resmi.
• Mengira semua biaya pasti sama di seluruh daerah, padahal tarif daerah dan layanan dapat berbeda.

Dasar hukum

• PP 37/1998 jo. PP 24/2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT
• UU 2/2014 Pasal 36 (honorarium notaris)

Dalam kategori yang sama

• BPHTB: Cara Menghitung dan Membayar saat Beli Rumah
• Cara Membaca Sertifikat Tanah agar Tidak Salah Paham
• Caveat dan Blokir Sertifikat: Fungsi dan Cara Mengajukannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.