Akta Waris, Surat Keterangan Waris, dan Penetapan Ahli Waris: Apa Bedanya?

Tiga dokumen yang sering tertukar

Surat keterangan waris berisi pernyataan siapa saja ahli waris seorang yang meninggal. Akta pembagian waris adalah perjanjian para ahli waris tentang siapa mendapat apa. Penetapan atau putusan pengadilan adalah keputusan hakim mengenai ahli waris atau pembagiannya.

Ketiganya berbeda fungsi. Bisa jadi Anda hanya perlu satu, bisa pula perlu dua sekaligus.

Siapa yang berwenang membuat

Dalam praktik, surat keterangan waris dibuat oleh pejabat berbeda menurut golongan penduduk. Umumnya ahli waris membuat pernyataan yang diketahui lurah dan camat, atau dibuatkan notaris, atau diurus melalui Balai Harta Peninggalan untuk golongan tertentu.

Bagi yang beragama Islam, tersedia pula penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Kantor pertanahan setempat biasanya menjelaskan dokumen mana yang mereka terima.

Kapan perlu penetapan pengadilan

Penetapan diperlukan bila ada ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya, ada keberatan, atau pihak seperti bank dan kantor pertanahan meminta kepastian lebih tinggi.

Contoh: Bu Wulandari ingin balik nama rumah ayahnya, tetapi salah satu adiknya sudah lama tidak diketahui kabarnya. Karena itu ia mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar semuanya tercakup.

Dipakai untuk balik nama tanah

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengharuskan pemohon menyerahkan sertipikat, surat kematian, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Bila ahli waris lebih dari satu, ada pula akta pembagian hak bersama agar tanah dapat dicatat atas nama masing-masing.

Jangan lupa pajak yang terkait. Ketentuannya cukup khusus, jadi tanyakan kepada kantor pajak dan pemerintah daerah setempat.

Langkah praktis mengurus

Urutan umum yang biasa ditempuh ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Mintalah surat kematian dari kelurahan atau dinas kependudukan.
2. Kumpulkan identitas dan bukti hubungan keluarga semua ahli waris.
3. Buat surat keterangan waris atau ajukan penetapan ke pengadilan.
4. Bila perlu, buat akta pembagian hak bersama.
5. Ajukan permohonan balik nama ke kantor pertanahan.

Urutan dapat berbeda sesuai kebiasaan di daerah dan jenis tanahnya.

Peran notaris dan PPAT

Notaris membuat akta otentik, misalnya akta pernyataan waris atau akta pembagian. PPAT berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah. Dalam beberapa kasus, satu orang dapat memegang kedua jabatan, tetapi fungsinya tetap berbeda.

Tanyakan sejak awal biaya jasa dan perkiraan waktunya agar Anda dapat mempersiapkan diri.

Contoh kesalahan yang berulang

Contoh: Pak Teguh hanya mengurus surat keterangan waris dan mengira tanah sudah otomatis atas namanya. Padahal sertipikat masih atas nama ayahnya. Ketika hendak menjual, pembeli meminta balik nama dulu. Ia harus mengulang urusan di kantor pertanahan, dan itu memakan waktu. Surat keterangan waris hanya langkah awal, bukan akhir.

Bila ada ahli waris yang menolak atau hilang

Tidak jarang satu ahli waris tidak mau menandatangani atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam keadaan seperti ini, dokumen yang dibuat sendiri tidak akan cukup. Jalur yang lazim adalah memohon penetapan atau mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.

Siapkan bukti upaya mencari, misalnya surat yang dikirim ke alamat terakhir dan keterangan RT atau RW. Bukti ini menunjukkan itikad baik dan dapat membantu hakim mengambil keputusan. Hindari memalsukan tanda tangan, sebab perbuatan itu dapat berakibat pidana.

Perhatikan keabsahan dokumen

Dokumen waris yang cacat dapat dibatalkan dan membawa masalah di kemudian hari, terutama bila ada ahli waris yang tidak dicantumkan. Mintalah pejabat pembuat membacakan isi dokumen sebelum ditandatangani, dan simpan salinan yang sudah disahkan di tempat aman.

Tips agar tidak ditolak

Pastikan nama dan tanggal lahir di semua dokumen sama. Perbedaan kecil pada KTP dan akta kelahiran sering menyebabkan berkas dikembalikan.

Mintalah semua ahli waris menandatangani, atau menyiapkan kuasa tertulis bagi yang berhalangan.

Hal yang sering keliru

• Mengira surat keterangan waris sama dengan pembagian warisan.
• Membuat surat keterangan waris sendiri tanpa diketahui pejabat yang berwenang.
• Tidak mencantumkan seluruh ahli waris, sehingga berkas ditolak atau digugat kemudian.

Dasar hukum

• PP 24/1997 Pasal 42
• Permen ATR/BPN 16/2021

Dalam kategori yang sama

• Membeli Apartemen: PPJB, Sertifikat Sarusun, dan Pajaknya
• Asuransi KPR: Apa yang Dijamin dan Cara Mengajukan Klaim
• Asuransi Rumah dan Klaim Kebakaran: Cara Kerja dan Hal yang Perlu Diperhatikan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.