UU Darurat Tahun 1956
16 peraturan. Cari semua UU Darurat
Bukan naskah resmi; rujuk sumber resmi. Data dan PDF diambil otomatis dari JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id), yang menghimpunnya dari instansi pemerintah terkait. Bila ada perbedaan, yang berlaku adalah naskah di sumber resmi; gunakan tautan "Sumber resmi" pada tiap peraturan.
- UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan TimurTidak BerlakuDiubah dengan: UU No. 3 Tahun 2022Dicabut dengan: UU No. 14 Tahun 2023Dicabut dengan: UU No. 9 Tahun 2022Dicabut dengan: UU No. 8 Tahun 2022
- UU No. 22 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penggantian Kerugian Anggota-Anggota Senat Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-UndangBerlaku
- UU No. 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian BaratBerlaku, diubahDiubah dengan: UU No. 23 Tahun 1958
- UU No. 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah PeralihanBerlaku
- UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera TengahTidak BerlakuDiubah dengan: UU No. 7 Tahun 1965Diubah dengan: UU No. 6 Tahun 1965Diubah dengan: UU No. 61 Tahun 1958Dicabut dengan: UU No. 42 Tahun 2024Dicabut dengan: UU No. 41 Tahun 2024Dicabut dengan: UU No. 37 Tahun 2024
- UU No. 10 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-Undang dan tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas KewajibannyaBerlaku
- UUDrt No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera UtaraTidak BerlakuDicabut dengan: UU No. 17 Tahun 2024
- UUDrt No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar, Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera UtaraTidak BerlakuDicabut dengan: UU No. 5 Tahun 2024
- UUDrt No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera UtaraTidak BerlakuDicabut dengan: UU No. 6 Tahun 2024
- UUDrt No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera SelatanBerlaku
- UUDrt No. 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera SelatanBerlaku
- UUDrt No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera SelatanBerlaku
- UUDrt No. 3 Tahun 1956 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KonstituanteBerlaku
- UUDrt No. 2 Tahun 1956 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 4 Tahun 1956)Berlaku
- UU No. 1 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)Berlaku
- UUDrt No. 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh RakyatBerlaku