Undang-UndangBerlaku

UU 8/1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia

UU No. 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia

Unduh PDF (dari InfoHukum)Unduh dari BPK Lihat di BPK

Penting: Ringkasan dan teks di halaman ini dibuat otomatis dari berkas PDF peraturan dan dapat memuat kesalahan, terutama karena PDF berasal dari hasil pindaian. Ini bukan naskah resmi. Periksa selalu naskah resmi (PDF) dan status berlaku peraturan di sumber resmi sebelum dijadikan rujukan atau dasar tindakan hukum. Bukan nasihat hukum.

Ringkasan

UU ini mengatur perpanjangan waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewargaan Negara Indonesia. Perpanjangan dianggap perlu untuk masa permulaan tersebut. Peraturan ini hanya mengatur soal waktu pengajuan pernyataan, dengan dasar Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar dan aturan peralihannya.

Diubah dengan: UU No. 11 Tahun 1948

Ringkasan dibuat otomatis dan belum diperiksa advokat. Periksa status berlaku di BPK, karena peraturan dapat sudah diubah atau dicabut.

Baca teks peraturan

Memuat teks…

Teks hasil pengenalan otomatis dari PDF dan bisa mengandung salah ketik. Untuk naskah yang sah, unduh PDF di atas.

Data peraturan

Nomor: 8
Tahun: 1947
Jenis: Undang-Undang
Halaman PDF: 2

Sumber data: Peraturan BPK (JDIH).