⬆ Dasar hukum (0)
tidak ada⬅ Diubah / dicabut dengan (18)
UU 101/2024UU 102/2024UU 103/2024UU 105/2024UU 106/2024UU 107/2024+12 lainnyaUU 14/1950Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Baratdicabut
Mengubah / mencabut ➡ (0)
tidak ada⚠️ Peraturan ini tercatat dicabut. Periksa peraturan pengganti di bawah sebelum mengutip.
Buka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif
Dicabut dengan (18)
- UU 101/2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat
- UU 102/2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
- UU 103/2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
- UU 105/2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
- UU 106/2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
- UU 107/2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat
- UU 109/2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
- UU 110/2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
- UU 111/2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
- UU 112/2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
- UU 113/2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
- UU 114/2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat
- UU 115/2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten
- UU 116/2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten
- UU 117/2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten
- UU 118/2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten
- UU 97/2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
- UU 99/2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (6)
- PP 32/2012 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten
- UU 21/2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat
- UU 51/2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten
- UU 12/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
- UU 32/2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
- UU 9/1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
Putusan pengadilan yang mengutip peraturan ini
Cari langsung di sumber resmi. Kata kunci sudah terisi nama lengkap peraturan ini.
Cari di Direktori Putusan MA ↗ Arsip putusan InfoHukum
Tautan membuka situs resmi Mahkamah Agung di tab baru. InfoHukum tidak mengambil data dari situs tersebut.
Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.