Peta PP 26/1980: hubungan dengan peraturan lain

⬆ Dasar hukum (1)

PP 37/1974

⬅ Diubah / dicabut dengan (0)

tidak ada

PP 26/1980Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura

Mengubah / mencabut ➡ (0)

tidak ada

⬇ Peraturan pelaksana (2)

PP 3/1989 PP 30/1984

Buka teks peraturan Putusan yang mengutipnya Telusuri interaktif

Dasar hukum (konsiderans) (1)

PP 37/1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura

Menjadi dasar hukum bagi (peraturan pelaksana) (2)

PP 3/1989 tentang Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (Senopen) Di Medan, Surabaya, Bali, Ujungpandang Dan Unit Keselamatan Penerbangan Di Balikpapan Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II
PP 30/1984 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura Serta Pengembalian Sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura Kepada Negara

Dirujuk oleh (1)

PP 3/1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

Hubungan disusun otomatis dari teks peraturan (hasil OCR) dan catatan JDIH BPK, sehingga bisa ada yang terlewat atau keliru. Cocokkan dengan naskah resmi di JDIH. Bukan nasihat hukum.