Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 59 Tahun 2004 tentang Hakim Agung yang Memeriksa dan Memutus pada Tingka T Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
InfoHukum hanya memudahkan pencarian dan pengecekan. PDF diunduh manual oleh tim InfoHukum dan kontributor anggota dari JDIH Mahkamah Agung (jdih.mahkamahagung.go.id) tanpa diubah. Naskah asli dan sah ada di situs Mahkamah Agung; cek ulang lewat tautan "Cek naskah asli (JDIH MA)" pada tiap dokumen.
⬇ Unduh PDF Cek naskah asli (JDIH MA) ↗ Semua SK KMA
Cuplikan awal naskah
- ------------------------ KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KMAI 059 ISKNIIJ2004 TENTANG HAKIM AGUNG YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PADA TINGKA T KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Membaca a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/048/SK/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Hakim Agung yang memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi pekara pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. b. Disposisi Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Juli 2004 yang ditujuk…
Baca naskah
SK KMA lain tahun 2004
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 85 Tahun 2004 tentang Penunjukan Hakim Agung Perkara Perdata Niaga pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 77 Tahun 2004
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI PERADILAN UMUM KEPADA 59 MAHKAMAH SYAR'IYAH 01 PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. Pasal1 Melimpahkan sebagian kewenangan d
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 65 Tahun 2004
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 65 Tahun 2004 (bagian A)
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 2004 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA KENAIKAN PANGKAT BAlK TENAGA TEHNIS MAUPUN TENAGA NON TEHNIS PADA PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2004