Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022 tentang Standar Penomoran Perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
InfoHukum hanya memudahkan pencarian dan pengecekan. PDF diunduh manual oleh tim InfoHukum dan kontributor anggota dari JDIH Mahkamah Agung (jdih.mahkamahagung.go.id) tanpa diubah. Naskah asli dan sah ada di situs Mahkamah Agung; cek ulang lewat tautan "Cek naskah asli (JDIH MA)" pada tiap dokumen.
⬇ Unduh PDF Cek naskah asli (JDIH MA) ↗ Semua SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun
Cuplikan awal naskah
Standar Penomoran…. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022 TENTANG STANDAR PENOMORAN PERKARA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM, Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikannya 4 Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara maka per…
Baca naskah
SK Dirjen Badilum/Badilag/Badilmiltun lain tahun 2022
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 2441/DJU/SK/PS.00/10/2022 tentang Pemberlakuan Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1784/DJU/SK/OT01.3/5/2022 tentang Pembaruan Check List Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 14/DJU/SK/HM.02.3/1/2022 tentang Pemberlakuan Tanda Tangan Elektronik (e-sign) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum