PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Ringkasan

Peraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan royalti atas penggunaan lagu dan musik secara komersial dalam layanan publik, termasuk lewat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pengguna seperti restoran, kafe, hotel, bioskop, dan karaoke wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak terkait.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

56

Tahun

2021

Jenis

Peraturan Pemerintah

Ditetapkan

Jakarta, 30 Maret 2021

Diundangkan

31 Maret 2021

Mulai berlaku

31 Maret 2021

Sumber

LN.2021/No.86, TLN No.6675, jdih.setkab.go.id, 13 hlm.

Bidang

Hak atas Kekayaan Intelektual, Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Tidak ada data keterkaitan yang tercatat di BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 1

• Hak Cipta Foto dan Musik di Media Sosial: Batas Memakai Karya Orang Lain