Waris Orang Hilang dan Cara Pernyataan Meninggal

Warisan baru terbuka bila ada kematian

KUH Perdata Pasal 830 menyatakan pewarisan hanya terjadi karena kematian. Seseorang yang hilang, misalnya tidak ada kabar bertahun-tahun, masih dianggap hidup sampai terbukti sebaliknya atau pengadilan menetapkan lain. Jadi keluarga tidak boleh langsung membagi hartanya. Tindakan tersebut berisiko digugat jika yang bersangkutan ternyata kembali.

Keadaan tidak hadir menurut KUH Perdata

Buku I Bab XVIII KUH Perdata (Pasal 463 dan seterusnya) mengatur keadaan tidak hadir. Pada tahap awal, pengadilan negeri dapat menunjuk seseorang untuk mengurus harta orang yang pergi tanpa memberi kuasa. Setelah masa tertentu tanpa kabar, yang umumnya dihitung dalam tahun, pihak berkepentingan dapat meminta pengadilan memanggil orang yang hilang dan kemudian menyatakan persangkaan meninggal. Setelah pernyataan itu, ahli waris dapat menerima harta secara sementara dengan jaminan tertentu.

Orang hilang karena bencana atau kecelakaan

Bila orang hilang dalam peristiwa seperti bencana alam atau kecelakaan, sering kali tidak ditemukan jenazah. UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan memungkinkan pencatatan kematian atas dasar penetapan pengadilan dalam keadaan tertentu. Dokumen yang diperlukan biasanya meliputi surat keterangan dari instansi terkait, daftar korban, dan keterangan saksi.

Contoh: Pak Teguh (fiktif) pergi melaut dan tidak pernah kembali sejak kapalnya karam. Istrinya, Bu Yuni, ingin menjual tanah warisan agar dapat membiayai anak. Bu Yuni perlu lebih dahulu mengurus penetapan pengadilan tentang status suaminya. Tanpa penetapan, pembeli dan notaris akan ragu, dan ahli waris lain bisa mempersoalkan.

Bagi umat Islam

Dalam fikih dikenal istilah mafqud, yaitu orang hilang yang tidak diketahui hidup atau matinya. KHI Pasal 96 ayat (2) menyatakan pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang pasangannya hilang ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Karena itu, penetapan Pengadilan Agama menjadi kunci bagi keluarga Muslim yang hendak membuka warisan.

Perlindungan harta selama menunggu

Selama masa menunggu, harta orang hilang sebaiknya dijaga, tidak dijual, dan dicatat. Anggota keluarga dapat meminta pengadilan menunjuk pengurus. Hasil harta, misalnya sewa, perlu dicatat dengan tertib agar tidak menimbulkan tuduhan penyalahgunaan di kemudian hari.

Peran ahli waris dan pengurus harta

Selama status orang hilang belum jelas, keluarga sebaiknya menunjuk satu orang yang dipercaya untuk mengurus harta, misalnya membayar pajak bumi dan bangunan, merawat rumah, atau menagih sewa. Pengadilan dapat menunjuk pengurus agar ada pihak yang bertanggung jawab. Pengurus harta wajib membuat catatan pemasukan dan pengeluaran, karena sewaktu-waktu orang hilang bisa kembali atau ahli waris lain meminta pertanggungjawaban.

Jika yang hilang adalah suami atau istri

Bagi pasangan yang ditinggalkan, status perkawinan juga menjadi pertanyaan. Perkawinan tidak otomatis putus karena salah satu pihak hilang. UU 1/1974 menyatakan perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Pasangan yang ingin menikah lagi harus lebih dahulu mendapat penetapan atau putusan pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Selama belum ada, pasangan sebaiknya berhati-hati mengambil tindakan atas harta bersama.

Anak-anak orang hilang tetap memiliki hak nafkah dan perlindungan. Pengadilan dapat mempertimbangkan kebutuhan mereka saat memutus pengelolaan harta.

Kapan sebaiknya mulai mengurus?

Keluarga tidak perlu menunggu terlalu lama untuk berkonsultasi. Konsultasi awal membantu keluarga memahami hak, kewajiban, dan bukti yang perlu dikumpulkan sejak dini, misalnya laporan polisi, kliping berita, dan surat dari instansi. Semakin lengkap catatan pencarian, semakin mudah pengadilan menilai bahwa keluarga telah berusaha sungguh-sungguh.

Hal yang sering keliru

• Mengira orang yang lama hilang otomatis dianggap meninggal. Diperlukan penetapan atau bukti kematian.
• Menjual harta orang hilang tanpa izin pengadilan. Jual beli itu rawan dibatalkan.
• Mengabaikan masa tunggu. Permohonan yang terlalu dini dapat ditolak.

Dasar hukum

• KUH Perdata Pasal 463 dst., 830
• KHI Pasal 96 ayat (2)
• UU 24/2013 (pencatatan kematian)

Dalam kategori yang sama

• Eksekusi Putusan Waris: Dari Putusan ke Pembagian Fisik Harta
• Gugatan Pembagian Waris: Bukti yang Perlu Disiapkan dan Alurnya
• Gugatan Waris: Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri?

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.