Waris Adat di Indonesia: Patrilineal, Matrilineal, dan Bilateral

Apa itu hukum waris adat

Hukum waris adat adalah aturan tidak tertulis yang tumbuh dalam masyarakat tentang bagaimana harta seseorang beralih setelah ia meninggal. Hukum adat diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional sepanjang masih hidup di masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan. Pengakuan masyarakat hukum adat dapat ditemukan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2).

Karena tidak tertulis, hukum adat sangat beragam. Satu suku bahkan dapat memiliki kebiasaan berbeda antardesa. Itulah mengapa artikel ini hanya menggambarkan garis besar, bukan aturan pasti untuk daerah tertentu.

Sistem patrilineal

Pada masyarakat patrilineal, keturunan dihitung melalui garis ayah. Contoh yang sering disebut adalah masyarakat Batak. Anak laki-laki lazimnya menjadi penerus garis keturunan dan memegang peran utama dalam pewarisan harta pusaka keluarga, sedangkan anak perempuan sering menerima pemberian lain, misalnya saat menikah.

Dalam perkembangannya, pengadilan di sejumlah perkara mengakui hak anak perempuan atas bagian harta, sejalan dengan prinsip kesetaraan. Tidak semua daerah bergerak dengan kecepatan yang sama, sehingga hasil akhirnya bergantung pada kasus dan bukti kebiasaan setempat.

Sistem matrilineal

Pada masyarakat matrilineal, keturunan ditarik dari garis ibu. Masyarakat Minangkabau sering disebut sebagai contoh. Harta pusaka tinggi umumnya dipegang bersama oleh kaum dan diwariskan melalui garis perempuan, sedangkan harta pencarian suami-istri diatur menurut kebiasaan yang berbeda.

Perempuan biasanya menjadi pemilik dan penjaga harta pusaka, sementara laki-laki memegang peran pengelola atau penanggung jawab adat. Pemahaman ini penting karena sengketa sering muncul ketika harta kaum dicampur dengan harta pribadi.

Sistem bilateral atau parental

Pada sistem bilateral, keturunan ditarik dari garis ayah maupun ibu. Banyak masyarakat Jawa dan Sunda menganut pola ini. Anak laki-laki dan perempuan pada umumnya sama-sama berhak atas harta peninggalan orang tua, dan pembagiannya sering dilakukan melalui musyawarah, kadang sebelum orang tua wafat.

Contoh: Pak Wahyu (nama fiktif) meninggalkan rumah dan sawah. Ketiga anaknya, dua perempuan dan satu laki-laki, bermusyawarah. Mereka sepakat anak yang merawat orang tua mendapat bagian sedikit lebih besar sebagai penghargaan. Kesepakatan ini ditulis dan ditandatangani semua anak supaya tidak menjadi perselisihan di kemudian hari.

Adat, agama, dan hukum nasional

Bagi keluarga Muslim, sengketa waris dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan rujukan Kompilasi Hukum Islam. Bagi non-Muslim, Pengadilan Negeri memeriksa dengan memperhatikan KUH Perdata atau hukum adat yang berlaku bagi para pihak. Dalam praktik, banyak keluarga Muslim yang secara adat membagi harta lebih dulu secara damai, lalu hanya mengajukan perkara bila ada perselisihan.

Tidak ada kewajiban menempuh pengadilan bila seluruh ahli waris sepakat. Namun kesepakatan sebaiknya ditulis agar mudah dibuktikan, apalagi bila menyangkut tanah yang perlu dibalik nama.

Bukti saat sengketa

Bila sengketa harus dibawa ke pengadilan, bukti yang berguna meliputi keterangan tokoh adat, saksi sesepuh, silsilah keluarga, surat pembagian lama, dan dokumen kepemilikan tanah. Hakim mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat bersama bukti tertulis.

Kumpulkan juga catatan pembagian terdahulu, misalnya hibah atau pemberian semasa hidup, karena pemberian semacam itu dapat memengaruhi perhitungan bagian ahli waris.

Peran generasi muda

Generasi muda sering tidak lagi tinggal di kampung asal dan kurang mengenal adat leluhur. Padahal ketika orang tua wafat, pengetahuan itu dibutuhkan. Bertanyalah kepada sesepuh selagi masih ada, dan catat silsilah serta kebiasaan pembagian harta keluarga.

Dengan dokumentasi sederhana, perselisihan pada masa depan dapat dikurangi. Bila perlu, tuangkan dalam surat keterangan atau kesepakatan keluarga yang ditandatangani bersama dan, untuk tanah, diketahui kepala desa atau lurah setempat.

Menghormati adat tanpa melanggar hak

Adat adalah kekayaan budaya, tetapi penerapannya tidak boleh melanggar hak dasar, misalnya hak perempuan atas harta atau hak anak. Bila ada ketimpangan, keluarga dapat memperbaikinya lewat musyawarah, misalnya dengan hibah atau wasiat yang adil. Sikap saling menghormati menjaga adat sekaligus keadilan.

Hal yang sering keliru

• Mengira ada satu hukum adat nasional; padahal kebiasaan berbeda antardaerah.
• Mencampur harta pusaka kaum dengan harta pencarian pribadi tanpa membedakannya.
• Menunda penulisan kesepakatan, sehingga di kemudian hari sulit dibuktikan.

Dasar hukum

• UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)
• Inpres 1/1991 (KHI)
• KUH Perdata Buku II

Dalam kategori yang sama

• Bagian Waris Istri, Suami, dan Anak dalam Hukum Islam
• Checklist Mengurus Warisan: Langkah demi Langkah
• Cara Menyusun Daftar Harta Warisan (Inventaris) yang Rapi

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.