Wakaf Tanah: Ikrar, Sertifikat, dan Peran Nazhir

Dasar hukum dan unsur wakaf

Wakaf diatur dalam UU 41/2004 tentang Wakaf dan PP 42/2006 sebagai pelaksanaannya. Unsur wakaf meliputi pewakaf (wakif), nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, dan jangka waktu.

Tanah yang diwakafkan harus milik sah wakif dan bebas dari sengketa, sita, atau jaminan. Karena itu cek status sertifikat sebelum berikrar.

Ikrar, saksi, dan akta

Ikrar wakaf dilakukan secara lisan atau tulisan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan dua orang saksi. Ikrar kemudian dituangkan dalam akta ikrar wakaf (AIW) yang menjadi dasar pendaftaran.

Pada tanah, PPAIW umumnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan. Bawa KTP, bukti hak atas tanah, surat keterangan dari desa atau kelurahan, dan data nazhir.

Sertifikat tanah wakaf

Setelah AIW terbit, PPAIW atau nazhir mengajukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan agar tanah tercatat sebagai tanah wakaf dan sertifikatnya diterbitkan atau diubah. Tanpa pendaftaran, tanah wakaf rentan diklaim ahli waris atau pihak lain.

Pemerintah dalam beberapa program juga membantu percepatan sertifikasi tanah wakaf; tanyakan ke Kantor Pertanahan atau Kementerian Agama setempat.

Contoh

Pak Hasan (nama fiktif) ingin mewakafkan sebidang tanah untuk musala. Ia menunjuk tiga orang pengurus masjid sebagai nazhir, membawa sertifikat, KTP, dan surat keterangan dari desa ke KUA setempat. Di hadapan PPAIW dan dua saksi ia mengucapkan ikrar wakaf, lalu dibuat akta ikrar wakaf. Setelah itu nazhir mengurus pendaftaran ke Kantor Pertanahan agar sertifikat tercatat sebagai tanah wakaf. Tanpa pendaftaran, status tanah rentan dipersoalkan.

Siapa yang boleh jadi nazhir

Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat umumnya meliputi warga negara Indonesia, beragama Islam untuk perseorangan, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Nazhir bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukan.

Hasil pengelolaan boleh dimanfaatkan untuk tujuan wakaf, dan nazhir dapat menerima imbalan dalam batas yang diatur peraturan. Nazhir juga wajib membuat laporan kepada Badan Wakaf Indonesia atau instansi terkait.

Larangan setelah tanah diwakafkan

Harta benda wakaf pada prinsipnya tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, atau dijadikan jaminan. Perubahan peruntukan atau penukaran hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dengan izin tertulis dari pihak berwenang. Hal ini untuk menjaga agar manfaat wakaf tetap abadi sesuai niat pewakaf.

Wakaf untuk apa saja

Tanah wakaf dapat diperuntukkan bagi sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, atau pemberdayaan ekonomi umat, sesuai niat wakif. Peruntukan sebaiknya dituliskan jelas dalam akta agar nazhir tidak ragu saat mengelolanya.

Untuk wakaf produktif, misalnya tanah disewakan, hasilnya dipakai sesuai peruntukan dan dilaporkan secara berkala. Pengelolaan yang transparan menjaga kepercayaan masyarakat.

Bila ada sengketa tanah wakaf

Sengketa wakaf, misalnya ahli waris mengklaim kembali tanah, dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, atau pengadilan. Dokumen yang kuat, yakni AIW dan sertifikat wakaf, menjadi bukti utama. Perkara wakaf pada umumnya masuk kewenangan Pengadilan Agama.

Karena itu jangan menunda pendaftaran. Banyak sengketa wakaf muncul karena wakaf dilakukan secara lisan puluhan tahun lalu tanpa dokumen apa pun.

Wakaf sebagian tanah dan wakaf bersama

Bila hanya sebagian bidang tanah yang diwakafkan, bidang itu perlu dipisahkan terlebih dahulu melalui pengukuran dan pemecahan sertifikat agar batasnya jelas. Wakaf atas tanah bersama harus mendapat persetujuan seluruh pemilik.

Pasangan dan ahli waris sebaiknya dilibatkan dalam musyawarah sebelum ikrar, supaya tidak ada keberatan di kemudian hari. Dokumen persetujuan tertulis akan memperkuat kedudukan wakaf.

Langkah pertama yang disarankan

Datangi KUA setempat untuk berkonsultasi, lalu cek status tanah di Kantor Pertanahan. Dengan begitu Anda tahu kekurangan dokumen sebelum hari ikrar.

Hal yang sering keliru

• Mewakafkan hanya secara lisan tanpa akta dan pendaftaran.
• Menganggap tanah wakaf masih boleh diwariskan atau dijual oleh keluarga wakif.
• Tidak menunjuk nazhir yang jelas sehingga pengelolaan tidak terarah.

Dasar hukum

• UU 41/2004 tentang Wakaf
• PP 42/2006 jo. PP 25/2018 tentang Pelaksanaan UU Wakaf

Dalam kategori yang sama

• Zonasi dan RDTR: Cek Tata Ruang Sebelum Membeli Tanah
• Air Hujan dan Saluran Antar Tetangga: Siapa Bertanggung Jawab
• Akta Jual Beli (AJB): Syarat dan Alur dari Awal sampai Balik Nama

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.